Masih ada Lawyer tidak paham metode sidang, Sumsel terbaik pembuat permohon

JAKARTA  I KSOL – Kemampuan pemahaman Lawyer terhadap proses hukum dalam kasus pemilihan umum (pemilu) memerlukan  perhatian serius. Oleh sebab itu maksimalisasi pengetahuan dan wawasan Lawyer tentang kasus pemilu harus ditingkatkan.

“Hal ini menjadi penting,  agar para Lawyer memiliki kemampuan maksimal ketika menghadapi sidang yang terkait dengan pemilu,  baik bupati, walikota hingga gubenur,” ujar

Demikian disampaikan Dr  I Gede Palaguna, Hakim senior  di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di diklat MK Cisarua Bogor, belum lama ini, (9/3/2018).


Gede mengakui pada sejumlah pengalaman yang dilihat di lapangan, sampai sekarang masih didapati Lawyer tidak memahami metode sidang di MK. Akibatnya, persoalan yang dihadapi dalam sidang di MK seringkali bukan menjadi mudah, malah mempersulit pihak MK dan pihak yang didampingi.

“Ini sebagai akibat Lawyer tersebut tidak memiliki pemahaman maksimal tenang metode sidang, terutama dalam kasus pemilu” ujarnya.

Beriring dengan perkembangan informasi dan digitalisasi, advokat harus mamu bersinergi dengan perkembangan zaman now.  Berrhadapan dengan kemajuan era digital, advokat juga harus rajin menuntut ilmu.

“Advokat ini harus bersatu dan harus rajin menuntut ilmu, agar tidak menjadi Lawyer jadoel namun harus mnjadi Lawyer millennia,” ujar Ketua PERADI, Luhut UHUT Panjaitan.

Pada acara itu juga dirangkai dengan pemberian penghargaan  kepada M Yani Bahtera, SH. Kali itu, Yani dinobatkan sebagai pembuat permohon pemohon terbaik, diantara 170 peserta dan 6 organisasi advokat se-Indonesia, yaitu ; APPI, AAI, IKADIN, PERDATUN, PERADI dan APSI.

TEKS / EDITOR : PALEMBANGPRO




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *