Perpres Nomor 88 / 2017 buka peluang rakyat  kuasai tanah kawasan hutan


MURATARA   | KSOL  – Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan memiliki banyak manfaatnya bagi manusia, karena hutan merupakan paru-paru dunia yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk manusia bernafas.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menyebutkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) masih lebih dari 30 persen.

Sayangnya, menurut BPKH Sumsel, beberapa kawasan hutan di Bumi Beselang Serundingan ini teridentifikasi telah diduduki oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan, terutama kawasan hutan produksi.

Namun demikian, masyarakat yang telah menduduki kawasan hutan tersebut tidak perlu khawatir, karena sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017, tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Masyarakat nantinya bisa memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dengan catatan harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017.

Hal ini diungkapkan Kepala BPKH Wilayah II Palembang, Manifaz Zubayr, usai menggelar sosialisasi Perpres Nomor 88 Tahun 2017, di auditorium lantai II Sekretariat Daerah Muratara, belum lama ini.

Menurut Manifaz Zubayr, ada empat mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang tercantum dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017.

Pertama, mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Kedua, tukar menukar kawasan hutan. Ketiga memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Keempat melakukan resettlement.

“Nanti kami akan turun ke lapangan untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permohonan hak penguasaan tanah masyarakat yang memang memiliki aset di dalam kawasan hutan,” kata Manifaz.

Lanjutnya, apabila permohonan hak penguasaan tanah tersebut sudah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017, maka akan dibebaskan dari kawasan hutan.

Sehingga masyarakat bisa mendapatkan aset pengusaan tanah dalam kawasan hutan. Kalaupun nanti masyarakat tidak mendapatkan aset penguasan, namun masih bisa mendapatkan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

“Karena di Muratara ini kawasan hutannya masih lebih dari 30 persen, maka penyelesaiannya ada dua cara, bisa melalui perubahan batas kawasan hutan atau melalui program perhutanan sosial, terutama bagi lahan yang garapannya belum berusia 20 tahun,” pungkasnya.

TEKS : T PAMUNGKAS




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *