FOMI nyatakan sikap netral dalam Pilkada 2018

MALANG  I  KSOL – Malang- Forum Malang Inklusi (FOMI) menyatakan sikap netral dalam Pilkada 2018, khususnya saat ini menghadapi pemilihan walikota (pilwakot) Malang. Hal ini didasari fungsi dan peran FOMI sebagai organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

Koordinator Forum Malang Inklusi, Siswinarsih dalam siaran pers yang diterima Kabar Sumatera (18/2/2018) menyatakan lima poin bentuk netralitas FOMI dalam Pilkada Jatim 2018, khususnya saat ini dalam Pilwali Kota Malang.

Pertama, sikap netral FOMI terhadap semua pasangan calon (paslon) yang maju di Pemilihan Walikota Malang 2018, sebagai organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik. Kedua, menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akses dan terpenuhinya hak-hak politik difabel sebagai amanah UU RI No 8 Tahun 2016.

Ketiga, FOMI terbuka terhadap semua paslon untuk bersama membuat gerakan paslon peduli difabel dan inklusi di Kota Malang. Keempat,  Forum Malang Inklusi sebagai organisasi yang beranggotakan semua elemen difabel dari semua ragam disabilitas di Malang Raya menegaskan apabila terdapat seseorang maupun kelompok yang mengatasnamakan mewakili difabel Malang Raya adalah bukan bagian dari FOMI.

Kelima, Forum Malang Inklusi menyatakan dukungan terhadap siapapun paslon yang nantinya terpilih sebagai Walikota Malang dengan tetap menempatkan diri sebagai organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

Terpisah, salah satu Pendiri FOMI, Hari Kurniawan menegaskan latar belakang FOMI sebagai organisasi independent sehingga mengambil sikap netral dalam Pemilu.

“FOMI dibentuk sebagai sebuah wadah yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun sehingga menyatakan netral dan tidak memihak salah satu paslon dalam Pilkada 2018,” tegas Hari Kurniawan.

Dalam kesempatan itu, direktur LBH Disabilitas ini juga menyampaikan tiga pesan penting, masing- masing ditujukan kepada paslon, KPU dan masyarakat difabel. Kepada paslon agar lebih mengedepankan disability mainstreaming dalam semua kebijakannya dan tidak hanya memanfaatkan secara sesaat difabel untuk kepentingan politiknya.

Jajaran FOMI menyatakan netral dalam Pilkada serentak

“Untuk para paslon selama ini masih mengedepankan program- program kerja karitatif artinya masih dalam ranah charity atau amal,” ungkap pria yang akrab dipanggil Wawa ini. Mereka belum  memahami konsep disabilitas secara menyeluruh, kata Wawa bahkan terkesan hanya menjadikan difabel  sebagai obyek kepentingan politik.

Kepada KPU, Wawa juga berpesan agar menyediakan template bagi tuna netra, pemandu berbahasa isyarat di tiap TPS dan juga bilik suara yang aksesibel serta lokasi TPS yg aksesibel buat para disabilitas daksa.

Dan khususnya kepada masyarakat difabel, Wawa berpesan agar tidak mengabaikan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas karena kepentingan politik sesaat.

“Memilih pemimpin yang punya integritas dan peduli kepada disabilitas melalui program-program  pemberdayaan yang disesuaikan dg kebutuhan jaman, bukan memilih pemimpin yang hanya bisa dan mampu melakukan kerja-kerja charity,” pungkasnya.

Senada dengan Bidang Kebijakan Publik dan Hukum Forum Malang Inklusi, Ferdinand Paulus Anyab, sikap FOMI sangat tepat mengingat fokus perjuangan organisasi bukan pada personal melainkan kebijakan publik.

“Memang riskan sekali jika kita terlibat langsung mendukung salah satu paslon, dan hal yang paling pas adalah kita memang kt harus berdiri sebagai fungsi kontrol atas semua kebijakan terutama yang menyangkut kelayakan difabel di Malang Raya,” tuturnya, terlepas siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nanti. “Fokus kita adalah arah kebijakan bukan personal,” tegasnya lagi.

TEKS : KERYTANINGTYAS  I  EDITOR  : IMRON SUPRIYADI  I  FOTO : DOK.FOMI



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *