Pemkab Muratara masih cari solusi atas sengketa tanah warga

MURATARA  I  KSOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) hingga sekarang masih terus mengupayakan penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Pasca pemekaran Kabupaten Muratara dari kabupaten induk Musirawas, batas wilayah antara Muratara dan Sarolangun Jambi, tepatnya di Simpang Nibung memang terjadi sengketa dan masih diupayakan penyelesaian hingga ada kejelasan secara hukum.

Bahkan, Pemkab Muratara sudah menyampaikan surat koreksi dan verifikasi data titik koordinat perbatasan, baik secara historis, sosiologi, budaya maupun secara alam. Karena secara geografis, Simpang Nibung merupakan bagian dari Kabupaten Muratara.

Baca juga berita terkait : Sengketa tanah belum jelas, Warga di Perbatasan Sumsel – Jambi gelisah

“Untuk saat ini kejelasan secara hukum terkait titik perbatasan Muratara dan Sarolangun masih dalam proses. Tapi memang dari dulu Simpang Nibung ini masuk wilayah Muratara, yang dulunya Kabupaten Musirawas,” ujar Firdaus Haris, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Muratara, Rabu (14/02/2018).

Termasuk aset daerah yang ada di Simpang Nibung, seperti jalan, masjid, sekolah, pustu maupun pasar adalah bangunan dari Kabupaten Musirawas kala itu. Dari situlah menunjukkah Simpang Nibung masuk wilayah Muratara, bukan Sarolangun.

Terkait surat koreksi yang diusulkan pihak Pemkab Muratara, hingga kini belum ada balasan. Akan tetapi kata Firdaus, jika Pemerintah Pusat nanti menetapkan Simpang Nibung masuk wilayah Jambi, maka akan melakukan upaya hukum.

“Apabila nanti ditetapkan, Simpang Nibung hilang (dari Kabupaten Muratara), maka kami akan melakukan upaya hukum melalui kuasa hukum Pemkab Muratara ke Mahkamah Agung,” imbuhnya.

TEKS : PALEMBANGPRO.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *