Dana Hibah KPU Harus Transparan

PAGARALAM  I  KSOL –Upaya memperlancar sistem administrasi keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam menggelar bimbingan teknis pengelolahan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam tahun 2018. Kegiatan diikuti Seluruh PPK dan PPS beserta anggota sekretariat, di Aula SDN 74 Komlek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagaralam, belum lama ini, (7/2/2018).

Menurut Ketua KPU Kota Pagaralam Yenli Elmanoferi, melalui Ketua Pelaksana Bimtek Boy Arcan menyampaikan, dalam rangka menyukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan walikota dan wakil walikota Pagaralam 2018 tentunya  diperlukan adanya keseragaman dalam pengelolaan anggaran.

“Pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penggunaan anggaran harus ada keseragaman, berikut pula memperlancar tahapan pilkada serentak 2018 nanti, ” katanya.

Sementara itu Kepala KP2KP Kota Pagaralam Adam Namora yang turut serta sebagai pemateri mengatakan, dalam penggunaan dana hibah tentunya mesti memahami betapa pentingnya pajak. “Ya, penghasilan negara sebagian besar dari pajak. Sehingga kita mesti memahami betapa pentingnya membayar pajak dan kita harus mengetahui sumber dana yang gunakan, ” paparnya.

Bagi perorangan lanjut dia, bagi yang sudah memiliki NPWP wajib dikenakan pajak 5 persen. Sedangkan yang belum memiliki NPWP, dikenakan wajib pajak sebesar  6 persen. Sementara pembelian alat tulis kantor di bawah dua juta rupiah tidak dikenakan pajak.

“Penggunaan dana hibah untuk perorangan, bagi yang sudah ada NPWP dikenakan pajak 5 persen. Sedangkan yang belum punya NPWP dikenakan pajak 6 persen,” terangnya seraya berujar untuk pembelian ATK dibawah 2 juta tidak dikenakan pajak.

Untuk jasa pengandaan atau foto copy lanjutnya,  jika tempat transaksi memiliki NPWP hanya dikenakan pajak 2 persen. Sementara bagi yang belum memiliki NPWP dikenakan pajak dua kali lipat. “Sementara untuk sewa tanah atau  gedung ada dan tidak adanya NPWP tetap dikenakan pajak 10 persen,” katanya.

TEKS : ANTONI STEFEN




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *