Akhirnya, SMPN 10 Palembang kembalikan uang Rp 10 Juta kepada Wali Murid

PALEMBANG | KSOL — Niat SMP Negeri 10 Palembang untuk melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara mandiri di sekolah pupus sudah. Pasalnya, pihak sekolah terbukti telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada wali murid dengan dalih sumbangan untuk membeli kompter UNBK, yang dikoordinir oleh paguyuban wali siswa‎ kelas VIII SMPN 10 Palembang.

Akibatnya, pihak sekolah terpaksa harus mengembalikan uang sumbangan yang telah terkumpul sekitar Rp60 juta kepada wali murid, atas perintah Ombudsman Perwakilan Sumsel.

Plt Ombudsman Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan (kanan) saat menyerahkan uang kepada salah satu wali murid Kelas VIII SMPN 10 Palembang, Sabtu (20/01/2018). (Foto: Karerek)

Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan mengatakan, pada akhir Oktober 2017 lalu, pihaknya menerima laporan dari oknum wali murid kelas VIII SMPN 10 Palembang terkait hal tersebut.

Namun lanjutnya, saat itu identitas dan isi laporan belum jelas, sehingga pihaknya meminta pelapor melengkapi semua persyaratan agar laporan itu bisa ditindaklanjuti dan mencari kebenarannya.

“Kita panggil Kepala SMPN 10 Palembang, ternyata benar ada sumbangan yang diminta oleh paguyuban dengan cara transfer melalui rekening, dan besarannya ditentukan minimal Rp500 ribu. Karena ada nominal minimalnya, maka ini termasuk dalam kategori Pungli,” ungkapnya usai memantau pelaksanaan pengembalian uang sumbangan dari Komite SMPN 10 Palembang kepada wali siswa Kelas VIII SMPN 10 Palembang, Sabtu (20/01/2018).

Oleh karena itu, kata Astra, pihaknya mengambil solusi agar uang sumbangan tersebut dikembalikan kepada wali siswa yang bersangkutan.

“Pengakuan dari pihak sekolah, uang sumbangan tersebut untuk membeli komputer UNBK, tapi itu tugas pemerintah yang harus menyiapkannya. Kalau masih dilakukan lagi, maka kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 10 Palembang, Tony Sibadutar mengaku, sumbangan tersebut bertujuan untuk membeli komputer keperluan UNBK, karena di sekolahnya masih kekurangan sekitar 80 unit komputer untuk melaksanakan UNBK secara mandiri.

“Karena diminta Ombudsman dikembalikan, maka kita dalam hal ini paguyuban wali siswa Kelas VIII, mengembalikan uang sumbangan tersebut kepada seluruh wali siswa yang berangkutan,” ujarnya.

Menurut Tony, sumbangan Komite tersebut dilakukan secara sukarela. Terkait adanya nominal minimal yang ditentukan, dirinya mengaku tidak mengetahuinya. “Yang berinisiatif itu orang tua murid, saya hanya menandatangani saja setelah disepakati,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan, jika pihaknya akan menelusiri terlebih dulu kebenaran informasi tersebut. “Kita kan telusuri dulu, jika memang terbukti benar, maka akan ditindak tegas,” tegasnya.

TEKS/FOTO : GLOBALPLANETNEWS.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *