Tujuh Fraksi Sepakat Perppu Ormas Dijadikan Undang-Undang

JAKARTA | KSOL – Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI sepakat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas di bawa ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang.

Dua fraksi berikutnya yakni PPP dan Partai Demokrat menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan harus ada revisi pada beberapa pasal. Sementara tiga fraksi yakni Gerindra, PKS, dan PAN, menyatakan menolak Perppu Ormas untuk disetujui menjadi undang-undang.

“Pada rapat kerja Komisi II dan Pemerintah hari ini, masing-masing kelompok fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksinya, apakah setuju atau menolak Perppu Ormas,” katanya.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali didampingi para wakil ketua yakni, Al Muzammil Yusuf, Fandi Utomo, dan Yandri Susanto.

Dari Pemerintah dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Kominfo Rudiantara.

BACO JUGO BERITA LAINNYO : PERPPU ORMAS HARUS DILIHAT DARI PRINSIP BERNEGARA

Menurut Zainuddin, Komisi II sudah melakukan komunikasi secara maksimal dengan semua elemen masyarakat untuk mendengar masukan dan aspirasi, kemudian dalam rapat kerja ini mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi untuk disampaikan pada rapat paripurna mendatang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah menghargai pandangan, saran, dan kritik seluruh kelompok fraksi di Komisi II DPR RI.

“Pemerintah memahami aspirasi yang disampaikan oleh seluruh kelompok fraksi di Komisi II, bahwa hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi,” katanya.

TEKS : TIMEINDONESIA.CO.ID | FOTO : GOOGLE IMAGE




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *