KOLOM YUDISIAL edisi OKTOBER 2017 

 Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: [email protected] atau [email protected]. Respon akan dimuat setiap 3 pekan  sejak naskah diterima PKY Sumsel.

———————————————

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Melalui PKY Sumsel ini saya minta informasi bagaimana jika laporan tentang pelanggaran kode etik hakim saat bersidang yang saya kirim melalui kantor pos tidak melampirkan foto copy KTP dan bukti pendukung.

Pengirim : Ayu L di Pagaralam. [email protected]

Respon:

Saudari Ayu, melampirkan foto copy identitas adalah syarat formal laporan yang bersifat wajib, sedangkan untuk bukti pendukung merupakan alat penguat laporan guna membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan.

Jika memang demikian kondisinya saudari tidak perlu khawatir karena laporan masyarakat yang terlupa melampirkan identitasnya akan disurati langsung oleh KY agar segera mengirimkan identitas tersebut. Begitupun dengan bukti pendukung yang lupa dilampirkan.

Jika surat pemberitahuan sudah diterima, kami harapkan segera ditindaklanjuti. Kami juga memberikan kemudahan untuk mengirimkan identitas maupun bukti pendukung tersebut melalui email PKY Sumsel [email protected]. Terima kasih.

  1. Kapan di provinsi Jambi ada Komisi Yudisial atau Penghubung KY. Masyarakat Jambi sangat mengharapkan Komisi Yudisial juga ada di provinsi kami. Terima kasih.

Pengirim : Rendra di Jambi. Email : [email protected]

Respon:

Saduara Rendra, salah satu landasan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah karena kuantitas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tinggi, selain realitas penegakan hukum di pengadilan yang dilanda banyak masalah, baik secara sosiologis, politis, hingga ekonomis.

KY pun menginginkan PKY ada di semua daerah, termasuk di Provinsi Jambi, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut. Mudah-mudahan tahun mendatang PKY dapat dibentuk di seluruh daerah.

Sekadar informasi saat ini persebaran PKY sudah ada di 12 daerah, yakni Medan, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Kupang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Ambon, dan Palembang. Jadi jika saudara menemukan pelanggaran KEPPH di daerah saudara dapat berkoordinasi dengan PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. PKY saran kami sering melakukan investigasi di daerah karena banyak mafia hukum.

Pengirim : Sang pencari adil di Lubuk [email protected]

Respon:

Terima kasih saudara sangpencariadil atas informasinya, kami sangat mengapresiasi perhatian yang saudara berikan terhadap proses peradilan, terutama etika dan perilaku hakim.

Jika memang menemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami tekankan untuk didokumentasikan agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera komunikasikan dengan kami di kontak 0711-5734945 atau melalui email [email protected]

Kami akan telusuri dan sampaikan ke bagian investigasi KY untuk ditindaklanjuti. Terima kasih dan kami harap saudara  terus menjadi mitra kami dalam mengawal peradilan, khusnya etika dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas. Terima kasih.

  1. Saya bermaksud menyampaikan laporan terkait putusan yang diduga dalam putusan bahwa hakim melakukan proses mediasi terhadap saya dan lawan saya, padahal selama pemeriksaan di pengadilan tidak ada mediasi sama sekali. Mohon informasi.

Pengirim : Tenka Susanto di Palembang. [email protected]

Respon:

Terkait proses mediasi secara umum kami mengulasnya bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembahasan pokok perkara, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Perma 1 tahun 2008 yang mewajibkan kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Untuk itu, jika dalam perkara saudara prosedur mediasi tersebut tidak dilakukan, maka mengakibatkan putusan yang dibacakan pada persidangan tersebut menjadi batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 3, yang berbunyi “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 134 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Terkait dengan keinginan saudara yang berniat melaporkan hal tersebut, silahkan datang langsung ke kantor PKY Sumsel di Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) untuk kami lakukan penggalian informasi secara mendalam.

Untuk efisiensi, sebaiknya saudara siapkan pula syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada. Terima kasih.

  1. Bagaimana cara melaporkan oknum hakim dan panitera nakal di pengadilan tempat tinggal kita ?. Terima kasih.

Pengirim : Solehan di Banyuasin. [email protected]

Respon:

Perlu kami jelaskan bahwa UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan wewenang dan tugas KY hanya menjaga dan mengawasi etika dan perilaku hakim, dan tidak termasuk aparat pengadilan lainnya seperti panitera. Namun kita sadari bersama jika panitera dan hakim adalah satu kesatuan karena terikat kerja dalam satu lembaga. Silahkan saja disampaikan laporannya untuk kami telusuri secara mendalam, apakah ada keterkaitan hakim di dalamnya ataukah murni perilaku panitera tersebut. Kami tunggu kehadirannya di kantor milik kita bersama di Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Bagaimana cara meminta bantuan KY untuk melakukan pemantauan sidang? Terima kasih.

Pengirim : Meli di Palembang. [email protected]

Respon:

Prosedur permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya). **




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *