KPK Geledah Ruang Wali Kota Batu

JAKARTA | KSOL – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di ruang Wali Kota Batu Senin (18/9/2017) siang.

Setelah berbincang sebentar dengan Punjul, mereka langsung menuju ke dalam ruang Wali Kota Batu yang berada di lantai 5 Balai Kota Among Tani. Hingga berita diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung.

Penggeledahan tersebut terkait kasus OTT oleh KPK atas Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Kini, Eddy Rumpoko sudah menjalani pemeriksaan di KPK.

Sebagaimana Diberitakan sebelumnya, KPK telah mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap kepada Wali Kota Batu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9/2017) menjelaskan kronologi itu sebagai berikut.

Pada Sabtu (16/9/2017) sekitar pukul 12.30 WIB, pengusaha FHL bertemu dengan Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu EDS di sebuah restoran di hotel milik FHL di daerah Batu.

“Keduanya kemudian menuju parkiran dan saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp 100 juta dari FHL kepada EDS,” kata Syarif.

Sekitar 30 menit kemudian, FHL menuju rumah dinas Wali Kota Batu. Dia akan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta dalam bentuk pecahan Rp 50 ribu. Uang tersebut dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas kertas atau paper bag.

“Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y sopir Wali Kota Batu beserta uang Rp 200 juta. Ketiga kemudian dibawa tim ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan awal,” tambahnya.

Sementara itu, tim KPK yang lain membuntuti ED. Tim KPK kemudian mengamankan ED di sebuah jalan di daerah Batu sekitar pukul 16.00 WIB.

“Dari tangan ED diamankan uang Rp 100 juta yang dibungkus kertas koran dalam paper bag,” kata Syarif.

Tim KPK juga mengamankan ZE di rumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. “Tim kemudian membawa ZE ke Pemkot Batu untuk dilakukan pemeriksaan awal,” tuturnya.

Baru sekitar pukul 01.00 WIB Minggu dini hari, tim KPK bersama tiga orang yang diamankan tersebut, yaitu ER, FHL, dan ED diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta.

Untuk kepentingan penyidikan, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi antara lain ruang kerja Wali Kota Batu, Ruang ULP, ruangan Kepala Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) dan ruangan lainnya di Pemkot Batu serta beberapa ruangan di kantor milik FHL.

Seperti diketahui, KPK telah mengamankan lima orang, yaitu ER, ED, FHL, ZE, dan Y. KPK telah menetapkan tiga tersangka. Diduga sebagai pihak pemberi yakni pengusaha FHL. Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu ERP, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu ED.

Pemberian uang tersebut terkait “fee” 10 persen untuk Wali Kota dari proyek Belanja Modal dan Mesin Pengadaan “meubelair” di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

“Diduga diperuntukan pada Wali Kota uang tunai Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sedangkan Rp 300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Syarif.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan FHL kepada ES sebagai “fee” untuk panitia pengadaan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, FHL disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, ER dan ES disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **

TEKS : TIMEINDONESIA | FOTO : GOOGLE IMAGE




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *