KOLOM YUDISIAL edisi 9-15 September 2017

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: [email protected] atau [email protected] Respon akan dimuat setiap 3 pekan.

————————————————————-

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY bagaimana jika akan menyampaikan laporan pelanggaran kode etik hakim tapi kedudukan sebagai saksi. Apakah keterangan tertulis selaku saksi perlu pakai materai atau bagaimana?. Terima kasih.

Pengirim :  Nita Ceptiana, di Kayuagung, [email protected]

 Respon:

Saudari Nita, bila laporan disampaikan oleh saksi memanglah harus bermaterai (6000) dan dalam keterangan tersebut menjelaskan secara singkat dan jelas substansi laporannya. Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. KY saya sangat ingin melaporkan hakim nakal yang saya punya bukti kuat terhadapnya tapi terus terang saya khawatir nanti identitas saya dibuka.

Pengirim : Erga Keren di Lahat, [email protected] 

Respon:

Saudara Erga, Komisi Yudisial menjamin kerahasiaan dan kemananan identitas pelapor/informan/saksi yang menyampaikan laporan/informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga apapun yang disampaikan ke Komisi Yudisial akan dilindungi. Kami tunggu kehadirannya di kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Apakah Komisi Yudisial memberi peluang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pemantauan sidang?

Pengirim :  Erza Safira, Mahasiswa PTN Palembang.

 Respon:

Terima kasih adek Erza. Komisi Yudisial memberikan ruang dan kesempatan yang amat luas untuk kawan-kawan mahasiswa dalam menghantarkan peradilan di Sumsel menjadi lebih baik melalui ragam kegiatan sosialisasi dan pemantauan sidang. Silahkan mampir ke kantor milik kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. KY saya mau minta informasi bagaimana jika hakim yang dilaporkan melanggar KEPPH ditemukan melanggar tindak pidana?. Terima kasih.

Pengirim : Arman Sakri di Pangkalan Balai, [email protected]

Respon:

Saudara Arman, sebagaimana Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 60 dinyatakan bahwa dalam hal penanganan laporan ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor (tertangkap tangan, ditangkap, atau ditetapkan sebagai tersangka), Komisi Yudisial dapat menghentikan penanganan berdasarkan Penetapan Sidang Pleno atau Keputusan Sidang Pleno. Selanjutnya KY akan menyerahkan penuh kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

  1. Saya mau tanya apakah putusan/vonis hakim yang aneh atau tidak masuk akal 4 tahun lalu dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial?

Pengirim : Isnaini di Palembang, [email protected]

Respon:

Saudari Isnaini, putusan hakim yang aneh/tidak masuk akal dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil. Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai).

Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Pelanggaran etika dan perilaku serta putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim.

  1. Komisi Yudisial apa saja jenis pelanggaran perilaku hakim saat sedang berdinas? Terima kasih. Aifen Purnama di Palembang.

Pengirim : [email protected]

 Respon:

Saudari Aifen, beberapa perilaku hakim saat berdinas yang dapat dilaporkan diantaranya; parsial atau berpihak dalam pemeriksaan, tidak jujur atau rekayasa dalam menyusun pertimbangan hukum, berbohong dalam membuat pertimbangan hukum, membentak pihak berperkara, tidur atau tidak memperhatikan jalannya sidang, berkata tidak terpuji atau arogan, melanggar hukum acara tanpa argumen yang masuk akal, dan melakukan perbuatan buruk atau tercela lainnya misalnya mabuk-mabukan di pengadilan.**




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *