Pemerintah masih abai pada Warga Disabilitas

MALANG | KSOL — Lintas organisasi yang tergabung dalam Forum Malang Inklusi (FOMI) pada pekan ini, Minggu (13/8/2017) akan mengadakan pelatihan bahasa isyarat di Agrowisata Petik Madu Lawang.

Koordinator Forum Malang Inklusi Kertaning Tyas, menyebutkan acara ini digelar atas kerjama Lawang Rescue dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) cabang Malang dan Perkumpulan Lingkar Sosial (LINKSOS).

Menurut Tyas—pangggilan akrab Kertaning Tyas kegiatan ini untuk menyebarluaskan bahasa isyarat Indonesia (Bisindo). “Yang menarik pelatihan bahasa isyarat ini akan banyak dihadiri oleh anggota Lawang Street Punk, anak-anak punk yang selama ini dinilai negatif oleh sebagian masyarakat,” tulisnya dalam siaran persnya yang diterima kabarsumatera.com, Jumat (11/7/2017).

Lebih lanjut, alumnus Sekolah Demokrasi Ogan Ilir Sumsel ini mengatakan, ketersediaan fasilitas isyarat minim dinikmati oleh penyandang disabilitas tuna rungu. Seperti ketersediaan running tex di loket,  bahasa isyarat di acara televisi juga sekolah inklusi.

Menurutnya, hal ini mengakibatkan tuli mengalami hambatan komunikasi,  ketinggalan informasi dan keterbelakangan sosial.  “Belum lagi stigma atau pandangan negatif masyarakat yang sebagian menganggap tuli adalah aib, mereka malu dan mengisolasi anggota keluarganya yang mengalami tuli dari pergaulan social,” tambahnya.

Melihat kenyataan ini, menurut Tyas pelayanan berbeda dan negatif dari masyarakat pada warga negara yang mengalami tuli mestinya tak boleh terjadi, atas dasar hak azasi manusia dan amanah UU RI no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Bahkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum pun telah diatur dalam Permen PU Nomor 30 Tahun 2006,” tegasnya.

Salah satu pembelajaran bahasa isyarat di Sekolah bagi warga Disabel di Malang (Foto.Dok.LINKSOS Malang/Tyas)

Selama ini, menurut Tyas upaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap warga yang mengalami disabilitas terus dilakukan terutama oleh para penggiat komunitas tuli.

Sebut saja di Malang Raya sejumlah organisasi sudah melakukan. Diantaranya lintas komunitas tuli Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Aksi Arek Tuli (Akar Tuli) dan Shining Tuli Kota Batu. “Mereka memanfaatkan momen Car Free Day (CFD) untuk pelatihan bahasa isyarat gratis bagi masyarakat yang berminat,” ujarnya.

Untuk memosisikan dalam gerakan, Forum Malang Inklusi (FOMI) sebagai wadah lintas organisasi penyandang disabilitas, sosial dan kemanusiaan di Malang Raya, berperan menfasilitasi hubungan kerjasama antar pihak untuk mengkampanyekan hak-hak disabilitas termasuk aksesibilitas warga tuli.

Hasilnya, tak sia-sia. Sebab secara bertahap upaya yang dilakukan membuahkan hasil. “Hal ini ditandai dengan meningkatnya animo masyarakat untuk belajar bahasa isyarat, menjadi relawan bahkan turut serta mengembangkan pelatihan-pelatihan Bisindo,” tegasnya.

Tyas menyebutkan, diantara keberhasilan dari gerakan yang sudah dilakukan, seperti di Lawang Kabupaten Malang,  Lingkar Sosial (LINKSOS) bekerjasama dengan lintas komunitas tuli membuat kelas  bahasa isyarat. “Program ini dilakukan secara rutin setiap bulannya secara gratis,” tegasnya.

Selain itu, di Sumbermanjing, tepatnya di SD Muhamadiyah 10.  Di sekolah ini secara khusus dibuka kelas bahasa isyarat oleh Program 1000 Sepatu untuk Anak Indonesia bersama Gerkatin.

Proses belajarnya berlangsung selama 1 bulan yang dilakukan setiap Hari Sabtu. Kelas ini menurut Tyas diikuti oleh dua anak siswa tuli bersama orangtuanya, guru kelas dan kepala sekolah.

Gerakan lain yang juga dilakukan, dalam pekan di digelar di Malang. Pekan ini Lawang Rescue bersama Lawang Street Punk dibantu Gerkatin dan LINKSOS membuka pelatihan bahasa isyarat sehari. “Hal menarik dalam acara ini karena komunitas punk yang selama ini dinilai sebagai sampah masyarakat, ternyata memiliki atensi yang baik terhadap bahasa isyarat,” katanya.

Menurut Tyas, belakangan aksi masyarakat disabilitas memperjuangkan kesamaan hak sebagai warga negara makin meluas. Hal ini berkaitan dengan belum adanya kebijakan Pemerintah sejak disahkan UU Disabilitas setahun lalu kondisi riil perlindungan terhadap difabel belum juga mengalami perubahan yang signifikan.

Kabar terkini adalah penolakan puluhan organisasi difabel terhadap sikap pemerintah yang dinilai hanya akan membuat “RPP Sapu Jagat” tentang penyandang disabilitas atau rancangan peraturan pemerintah yang menyamaratakan berbagai kebutuhan dalam satu aspek kebijakan.

Oleh sebab itu, beberapa pekan silam pemerintah melalui Kementrian Sosial dan Menteri Koodinator Pembangunan Manusia dan Budaya (PMK) bersepakat untuk membuat satu rancangan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU disabilitas.

Padahal menurut Tyas, pemenuhan dan perlindungan hak difabel seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab lintas kementerian di pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan lainnya.

Khususnya bagi masyarakat tuli pun demikian.  Tyas menilai, minimnya fasilitas isyarat merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih membelenggu kemerdekaan berkomunikasi dan menerima informasi yang berdampak pada pemenuhan kesetaraan hak lainnya.

“Fasilitas isyarat itu penting!” ujarnya. Sebab, hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Dalam hal ini, negara wajib bertanggungjawab bagaimana meningkatkan kualitas SDM bagi penyandang disabilitas.

Caranya melalui kerjasama dan sosialisasi bahasa isyarat dengan semua pihak. “Bayangkan ketika semua orang mampu berbahasa isyarat, kemudahan tak hanya dirasakan oleh masyarakat tuli melainkan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bahasa ini,” tegasnya.

TEKS : RELEASE/LINKSOS MALANG | EDITOR : IMRON SUPRIYADI

Kontak : Forum Malang Inklusi di Perumahan Bedali Indah Jl.  Pisang Kipas C5 No 22 Lawang Kab. Malang WA: 085764639993, Email: [email protected]m 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *