Kolom Yudisial Edisi 13 Juli 2017

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatamelalui email: [email protected] atau [email protected]  Respon akan dimuat setiap 3 pekan.

——————————————————–

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Komisi Yudisial saya mahasiswa di Uniski Kayuagung mau menanyakan tentang penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH, apakah laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial memiliki prioritas tertentu sehingga dapat segera ditindaklanjuti bila bukti-bukti sangat kuat? Terima kasih.

Pengirim : Jibran, Uniski Kayuagung,

Email : [email protected]

Respon:

Saudara Jibran, semua laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI pasti akan diproses. Bila laporan tersebut memiliki bukti yang sangat kuat tentulah akan diprioritaskan penangannya, misalnya bukti tersebut berupa keterangan saksi, hasil rekaman suara, gambar, kliping koran, hingga video.

Silakan datang langsung ke kantor kita untuk menyampaikan laporannya di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Komisi Yudisial 1 minggu yang lalu saya menyampaikan laporan indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi di luar dinas. Namun sepertinya akan saya cabut saja laporan tersebut karena setelah dipelajari bukan wewenang Komisi Yudisial. Mohon informasinya.

Pengirim : Tryandri di Pagaralam

Email : [email protected]

Respon:

Saudara Tryandri, KYRI menjamin hak pelapor untuk mencabut laporannya sebagaimana Peraturan KYRI No 2 Tahun 2015 Pasal 16 dengan syarat  diajukan secara tertulis oleh pelapor dan/atau kuasanya kepada Ketua KYRI dengan menyebutkan alasannya, dan laporan tersebut belum diajukan dalam sidang panel pembahasan KYRI. Dalam hal pencabutan laporan dilakukan oleh kuasa, harus dengan kuasa khusus untuk itu. Demikian.

  1. KY saya mau menanyakan apakah KY bisa memberikan hukuman untuk hakim yang nakal atau melanggar kode etiknya? Terima kasih.

Pengirim : Shifa di Palembang

Email : [email protected]

Respon:

Saudari Shifa, UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 22D tentang Komisi Yudisial menjelaskan wewenang merekomendasikan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Sanksi tersebut dibagi kedalam kategori sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau, nonpalu paling lama enam bulan), dan sanksi berat (pembebasan dari jabatan struktural, nonpalu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau, pemberhentian tetap tidak dengan hormat). Semoga dipahami.

  1. KY mohon penjelasannya seperti apa kriteria permintaan pemantauan yang cepat ditindaklanjuti karena dalam waktu dekat saya berencana meminta bantuan pemantauan persidangan perdata. Terima kasih.

Pengirim : Yoesnaini di Lahat.

Email : [email protected]

Respon:

Saudari Yoesnaini, pemantauan persidangan oleh KYRI dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yakni karena berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan KY), karena memperoleh perhatian publik (diantaranya menyangkut kepentingan banyak pihak, memberi dampak kerugian negara, dan menyangkut isu politis yang berpotensi mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan), serta karena adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili memiliki jejak rekam kurang baik hingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya akan tercemar juga (early warning system).

Silakan sampaikan permintaan pemantauan persidangan ke KYRI dengan menyiapkan persyaratan administratif seperti identitas pemohon (dilengkapi keterangan alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, nomor telepon genggam, dan/atau nomor faksimile), nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara, hingga uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan sebagai syarat substantif. Silahkan datang langsung ke kantor kita untuk menyampaikan permintaanya di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).  Semoga dipahami.

  1. KY saya mau meminta bantuan untuk dilakukan pemantauan persidangan perkara saya yang sedang berjalan. Tapi saya tinggal di Pagaralam sehingga kesulitan mendatangi kantor KY. Tolong arahannya.

Pengirim : Abdul Kholik di Pagaralam

Email : [email protected]

Respon:

Saudara Abdul Kholik, Komisi Yudisial menerima permintaan pemantauan persidangan oleh masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

Silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan).

Bila jarak tempat tinggal saudara berjauhan dengan kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel, maka permintaan pemantauan persidangan dapat disampaikan melalui email [email protected] atau dikirim melalui surat pos yang dikirim ke kantor PKY Sumsel Silahkan datang langsung ke kantor kita untuk menyampaikan laporannya di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Saya mau bertanya apakah boleh seorang hakim diberi hadiah berupa voucher jalan-jalan satu minggu ke luar negeri karena memutus perkara tertentu dan kemudian hakim tersebut langsung memberikan laporan kepada KPK, MA, dan KY. Tolong penjelasan, terima kasih.

Pengirim : Fadli mahasiswa PTN Palembang

Email : [email protected]

Respon:

Dalam bersikap, berperilaku, dan menjalankan tugasnya, hakim Indonesia mengacu pada 10 nilai KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) sebagaimana menjadi kesepakatan bersama antara Ketua KY RI dengan Ketua MA RI Tahun 2009. Dalam KEPPH tersebut salah satunya terdapat nilai “jujur” yang artinya dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Salah satu penerapan dari nilai tersebut yakni hakim tidak boleh diberi hadiah dalam bentuk apapun karena telah memutus perkara tertentu yang menguntungkan salah satu pihak. Hakim harus pula melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan MA, dan Ketua KY paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Demikian penjelasan kami.**

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *