DPRD Muratara Temukan Kebobrokan Bangunan RSUD Rupit

MURATARA | KSOL –  Komisi III DPRD Muratara menemukan kebobrokan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabuaten Muratara. Hal ini terungkap saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit, Senin (05/06/2017).

Anggota Komisi III DPRD Muratara, Hasran Akwa menyatakan, kondisi bangunan gedung instalasi kebidanan RSUD Rupit sangat memperihatinkan. “Rupanya memang kondisi rumah sakit ini sangat memprihatinkan,” katanya.

Menurut Hasran, gedung instalasi kebidanan RSUD Rupit itu tidak layak untuk ditempati bagi pasien yang sedang sakit. “Ini memang tidak layak secara konstruksinya, mungkin dari perencanaan. Jadi perlu kita pertanyakan,” tambahnya.

SIDAK — Anggota Komisi III DPRD Muratara, Hasran Akwa saat diwawancarai awak media usai melaksanakan sidak ke RSUD Rupit, Senin (05/06/2017).

Berdasarkan hasil sidak Komisi III DPRD Muratara, ditemukan beberapa ruangan yang mengalami kebocoran pada palfon. Seperti ruangan tindakan, ruangan rawat jaga untuk bayi, ruangan kelas II, serta hampir seluruh toilet plafonnya bocor.

“Sudah kita lihat, ada beberapa ruangan, seperti ruangan tindakan itu kondisi plafon bocor, kemudian ruangan rawat jaga bayi juga bocor. Serta hampir seluruh WC yang ada ini plafonnya bocor,” bebernya.

Bahkan lanjut Hasran, ada juga toilet yang merembes dan airnya meluap. Termasuk got pembuangan limbah yang dibangun amburadul. “Jadi bagaimana pasien mau nyaman kalau kondisi rumah sakit seperti ini,” tanya dia.

Diketahuia, bangunan gedung instalasi kebidanan RSUD Rupit dibangun pada anggaran tahun 2016 dengan anggaran pada APBD induk senilai Rp 10,2 miliar. Kemudian setelah perubahan, ada penambahan senilai Rp 439 juta.

Anggota Komisi III DPRD Muratara, Hasran Akwa menyatakan, pihaknya melakukan sidak berdasarkan laporan dari masyarakat. “Dengan adanya laporan itu kita turun langsung,” ujar Hasran saat diwawancarai awak media usai sidak.

Atas hal itu, Komisi III DPRD Muratara akan mengadakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kita akan tanyakan kepada PPTK dan pengawas, bagaimana bangunan ini bisa terjadi seperti ini,” tambahnya.

Padahal kata Hasran, menurut informasi, pembangunan gedung instalasi kebidanan itu sudah dibayar 100%. “Informasinya sudah seratus persen, tinggal masa pemeliharaan, kita akan lihat, bagaimana tanggung jawab dari pihak kontraktor,” kata dia lagi.

Apabila bangunan yang dinilai bobrok itu tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, maka DPRD Muratara akan bertindak tegas untuk memproses kasus ini secara hukum. Karena ini berdampak pada kemaslahatan orang banyak.

“Susah payah kita anggarkan, tapi hanya ada bentuk fisiknya saja, sementara manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat, dan ini kalau tidak diperbaiki, akan kita proses secara hukum,” tegasnya.

TEKS/FOTO : RAHMAT AIZULLAH  |  EDITOR : T PAMUNGKAS




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *