IPHI: Kami Tidak Digaji, Tolong Jangan Ada Diskriminasi

EMPAT LAWANG | KSOL – Ratusan perawat tergabung dalam Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI) kabupaten Empat Lawang, mempertanyakan kejelasan nasib mereka selama mengabdi di bumi saling keruani sangi kerawati. Setelah sepekan lalu menggelar aksi damai di kantor bupati Empat Lawang, kemarin (29/5/2017) puluhan perwakilan IPHI, kembali menyampaikan keluhannya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang.

Suasana Audiensi Honorer Perawat diruang Paripurna DPRD Empat Lawang

Ketua koordinator aksi Didi Permana mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Empat Lawang hanya aksi damai dan menyampaikan keluhan mengenai nasib dan masa depan selama mengabdi di Empat Lawang.  Diantaranya,  ada beberapa poin hasil aksi damai perawat di Jakarta 16 April lalu.

“Kami minta, tolong jangan ada diskriminasi terhadap perawat. Kami merasa di Empat Lawang masih ada diskriminasi terhadap perawat. Perlu diketahui, kami ini tidak ada gaji. Kami hanya mendapatkan upah minim, contoh saja, upah piket hanya dapat Rp 30 ribu, itu hanya cukup untuk ongkos transportasi kami,” ungkap Didi didepan tiga unsur pimpinan dan Ketua Komisi III DPRD Empat Lawang, kemarin.

Poin lainnya, kata Didi, yakni harapan agar ada pengangkatan status perawat honorer menjadi PNS, lalu menetapkan upah layak bagi perawat indonesia. Poin lainnya, agar menghapus status kerja sukarela (TKS) dan merevisi undang-undang ASN agar dalam pengangkatan CPNS perawat tidak berdasarkan usia tetapi masa kerja.”Kami meminta tolong dewan bisa menyampaikan tujuan kami ini kepada Pemerintah,” harapnya.

Selain tidak di gaji, para perawat honorer di Empat Lawang tidak ada asuransi dalam bekerja. Padahal kerja mereka sangat penuh dengan resiko. “Kami ini kerja penuh resiko, salah sedikit dapat berbahaya, namun kami tidak dapat asuransi dalam bekerja,” sebutnya.

Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto menyambut baik kedatangan para perawat yang terkabung dalam IPHI.”Kami akan menyampaikan apa tujuan kalian ke pihak terkait,” ujarnya.

Para perawat yang tergabung dalam IPHI, kata David, mulai sekarang harus belajar melengkapi data jika nantinya ada pengangkatan PNS bagi tenaga honorer. “Jika kepala UPTD bersih dan baik dalam administrasinya tentu nama kalian yang sebagai honorer ini tercatat dan dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Empat Lawang,” kata David menambahkan, dalam rapat Paripurna, pihaknya akan menyampaikan permasalahn asuransi bagi perawat. “Nanti kita undang pihak terkait untuk memperjuangkan asuransi para perawat,” tukasnya.

TEKS / FOTO : ARI  | EDITOR : SAUKANI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *