Pengalihan Kewenangan SMA/SMK, Hambat Gaji TKS

MURATARA | KSOL – Pelimpahan kewenangan kebijakan terhadap SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi Sumatera Selatan berujung protes. Hal ini terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Musirawas Utara (Muratara), Rabu (17/05/2017).

Ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang mengabdikan diri di SMA/SMK se-Kabupaten Muratara, mengadu kepada Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat. Tujuannya untuk mempertanyakan gaji selama 5 bulan (Januari-Mei 2017) TKS di kabupaten hasil pemekaranKabupaten Musi Rawas ini yang belum dibayar.

ASPIRASI — Ratusan TKS mendatangi kantor Dinas Pendidikan Muratara sembari membawa karton bertuliskan aspirasi mereka, Rabu (17/05). (FOTO : DOK.KSOL/RAHMAT AIZULLAH

Hasan Basri, salah satu TKS menyatakan, aksi damai tersebut bertujuan untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Muratara agar memfasilitasi dan memperjuangkan hak gaji mereka di provinsi.

“Sejak pelimpahan dari kabupaten ke provinsi sampai hari ini kami belum dapat gaji dan belum tanda tangan kontrak,” kata Hasan Basri, salah seorang TKS di sela-sela aksi damai di depan kantor Dinas Pendidikan Muratara, kemarin, Rabu (17/05/2017).

Desakan para TKS ini menurut Hasan Basir, karena kebutuhan hidup mereka sudah mencekik. Bahkan diantara mereka ada yang terpaksa menghutang bahan-bahan pokok di warung, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ironisnya, hingga pertengahan bulan Mei 2017, para TKS belum juga menandatangani SK perpanjangan kontrak. Akibatnya, legalitas kerja mereka belum ada kejelasan.

Melihat aksi itu Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat mengaku prihatin terhadap nasib para TKS. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak provinsi.
“Kami ucapkan terima kasih, mereka datang dengan tertib, tujuannya meminta bantuan untuk memfasilitasi tuntutan mereka ke provinsi, agar gaji mereka dapat dibayar, hal ini sudah kita fasilitasi,” imbuh Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara, Drs ABD Rahman Wahid mengatakan, semenjak sekolah tingkat SMA/SMK diambil alih oleh pihak Provinsi Sumsel, memang hak gaji para TKS belum dibayar.

Sebenarnya kata Kadisdik, anggaran untuk pembayaran gaji bagi TKS yang mengabdi di SMA/SMK sudah ada. Namun karena peralihan ke provinsi, sehingga anggaran tersebut tidak ada dasar hukumnya untuk dicairkan.

“Hal ini akan segera kita koordinasikan dengan pihak Provisni, agar gaji para TKS ini dapat segera dibayar. Kita hanya bisa menunggu, karena pihak provinsi lah yang mempunyai wewenang mengenai hal ini,” imbuhnya.

TEKS : RAHMAT AIZULLAH  |  EDITOR : T PAMUNGKAS




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *