Tanggapi Pembubaran HTI, MUI: Sistem Khilafah Tidak Relevan Lagi

JAKARTA | KSOL — Pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme peradilan. Hal ini dilakukan lantaran HTI menolak ideologi Pancasila dan NKRI.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sistem Khilafah yang diterapkan HTI tidak bisa lagi digunakan dalam sistem pemerintahan negara mana pun. Sebab, kerangka politik Khilafah bertolak belakang dengan sistem demokrasi negara modern saat ini.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, Ke-khalifaan sudah kehilangan legitimasinya di dunia ini. Menurutnya, tidak ada negara modern yang menggunakan sistem tersebut, bahkan di Timur Tengah.

“Kekhalifaan di dunia juga telah kehilangan legitimasi. Hilang sejak masa Ottoman terakhir di Turki. Jadi kita tidak relevan lagi bicara Khilafah,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/5/2017).

Pada zaman Kesultanan Ottoman berakhir, sistem Khalifah juga sudah tidak digunakan lagi. Kesultanan ini pun pecahannya memisahkan diri dan membentuk negara-negara bagian.

“Mereka membentuk negara yang mempunyai batas teritori. Sudah kehilangan legitimasi internasional. Bahkan kalau dihidupkan, ya amat sulit. Jangankan di Indonesia, di suku saja sulit. Sudah gak ada lagi,” ulasnya.

Apalagi di Indonesia, kata Ikhsan, sistem Khilafah tentu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meski begitu, jika hanya sebagai wadah pembelajaran dan sejarah, hal tersebut tentu tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah.

“Kalau Khilafah itu berkaitan dengan sistem negara berkebangsaan kita sudah final, tidak ada lagi gagasan yang di luar NKRI. Jadi sebagai negara, kita sudah selesai, jangan lagi ada pemikiran atau ide yang ingin mengubah NKRI,” kata dia.

Dari pengamatan sementara MUI, kata dia, sebenarnya HTI belum menunjukkan ancaman dalam perspektif syiar agama dan dakwah. Hanya saja, yang patut dikhawatirkan adalah apakah ada agenda mendirikan sistem Khilafah di Indonesia.

Oleh karenanya, lanjut dia, MUI tengah membuka kajian khusus membahas HTI dengan menghadirkan sejumlah ahli dari luar, seperti pakar organisasi dan ahli sosiologi.

“Yang kita curigai dan waspadai, apakah yang dimaksud dengan Khilafah di HTI itu hendak membangun negara yang di luar NKRI,” katanya.

Dia juga menambahkan, langkah pembubaran kepada HTI harus melewati proses peradilan. Sehingga sebelum ada keputusan, pemerintah tidak boleh membubarpaksakan HTI karena akan berdampak buruk pada sistem demokrasi.

“Kalau namanya pembubaran organisasi, juga harus ada terapinya, ada ketentuannya. Yaitu UU Ormas UU 17 Tahun 2013. Kan itu menyangkut hak berserikat, berkumpul, dan berorganisasi yang legal. Jadi kalau pemerintah membubarkan HTI, yang harus dilakukan adalah dengan cara yang baik,” tukasnya.

TEKS / FOTO : OKEZONE.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *