Soal Pembubaran HTI, PBNU: Yang Dilarang Gerakan Politiknya

JAKARTA | KSOL — Pemerintah tengah berupaya membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam waktu dekat, kejaksaan bakal mengajukan gugatan pembubaran ke pengadilan. Rencana ini mendapat banyak tentangan dari banyak pihak. Pemerintah dianggap melarang dakwah mereka di Indonesia.

Namun, penilaian berbeda disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rais Syuriah PBNU, Kyai Ahmad Ishomuddin mengatakan, pembubaran HTI bukan berarti bagian dari pelarangan dakwah.

“(Yang dilarang) gerakan politik HTI,” ucap dia di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Dia menuturkan, adapun kesalahan besar HTI adalah sikap mengatasnamakan Islam untuk menarik simpati seluruh umat Islam. Hal ini bertujuan untuk menegakkan Khilafah Islamiyah yang sifatnya Internasional.

“Mereka ingin membuat sistem negara dipimpin oleh khilafah dari Sabang sampai Maroko. Bukan Merauke ya, tapi Maroko. Mereka menentang national state,” tuturnya.

Mulanya, kata dia, HTI adalah organisasi lintas negara di bidang politik yang berasal dari Palestina. HTI terbentuk karena kekecewaan terhadap Israel yang terus menjajah Palestina.

HTI diyakini dapat memulihkan Palestina adalah dengan kembali ke khilafah dan syariat Islam, kemudian dari situ HTI mulai berkembang. “Hizbut Tahrir kemudian berkembang hingga 43 negara,” terang dia.

Namun dari data yang dipegang PBNU, ada  sekitar 23 negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktifitas dan sebagian besar di antaranya merupakan negara-negara Arab. “Dan pada akhirnya Indonesia mengeluarkan keputusan untuk membubarkan organisasi yang menolak sistem demokrasi itu,” tukas dia.

TEKS : JAWAPOS.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *