Opini Abdiyanto : Kebijakan Maritim : Menuju Kesejahteraan Nelayan

 

Oleh Abdiyanto Fikri, SH,MH.
(Anggota DPRD kabupaten OKI)

SATU FAKTA yang tak terbantahkan, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar. Dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km2, menguatkan posisi Indonesia sebagai negara ke-2 yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada.

Kawasan perairan yang dimiliki Indonesia, disebut (USAID 2013) menjadikan 60 % penduduk negeri ini, kehidupannya sangat bergantung pada sektor maritim.

Namun ironisnya, hingga hari ini potensi kekayaan maritim yang dimiliki Indonesia belum memberikan manfaat besar,terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat pesisir (nelayan).

Kekayaan maritim Indonesia yang banyak dielu-elukan bangsa lain, justeru sangat paradok (bertentangan) dengan kondisi riil di lapangan. Diakui atau tidak, gambaran masyarakat pesisir di era kini, belum atau bahkan jauh dari gambaran masyarakat yang berada dalam limpahan kekayaan Indonesia di sektor maritim.

Secara kasat mata, daerah pesisir saat ini tidak saja cenderung terlihat kumuh dan tidak terawat, tapi juga kehidupan orang-orang dan anak-anak pesisir masih jauh dari akses pendidikan yang memadai, informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat pesisir.

Melihat fakta diatas, di masa mendatang perlu adanya perhatian lebih serius terhadap sektor maritim. Pertimbangannya,kawasan pesisir merupakan wilayah produktifitas sumber ikan yang akan dikonsumsi masyarakat. Sebab, sebagian besar kegiatan produksi hasil laut di Indonesia berada di pesisir, diantaranya ; usaha tambak, keramba dan penangkapan ikan secara manual.

Menyikapi limpahan kekayaan di sektor kelautan dan perikanan di negeri ini, merupakan keniscayaan bila para pemangku kebijakan (stakeholders), mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat wajib memaksimalkan perhatian dan kepduliannya pada masyarakat pesisir.

Membangun sinergisitas setiap stakeholders menjadi hal penting dalam mewujudkan kesejahteraaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Kiat ini sebagai wujud impelementasi dari tujuan tata kelola maritim di Indonesia yangdiatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Satu hal yang perlu diapresiasi positif bila kemudian pemerintahan saat ini memiliki kesadaran upaya pengelolaan kekayaan maritim secara serius. Hal ini menjadi motivasi, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi semua pihak untuk lebih fokus dan memberikan perhatian ekstra terhadap sektor maritim. Ditambah lagi, kabinet kerja pada pemerintahan JokoWidodo-Jusuf Kalla saat ini memiliki program prioritas dalam memaksimalkan kekayaan maritim.

Melalui pembentukan kementerian yang memprioritaskan tata kelola kamaritiman di kabinet kerja, diharapkan maksimalisasi program terhadap sektor ini akan lebih baik ketimbang sebelumnya. Tujuannya, agar fokus penanganan dapat dilihat dari fungsi dan manfaat kepada masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan sekitar laut atau pesisir.

Pada level nasional, program maritim mulai terlihat jelas dari peraturan penangkapan ikan, udang, dan penyu, perlindungan terhadap nelayan lokal, razia kapal asing, dan sebagainya.

Ilustrasi : Google Image

Adanya poros maritim, yang merupakan program khusus menjadi harapan baru agar di masa mendatang, maksimalisasifungsi dan potensi maritim dapat dikembangkan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat secara luas.

Melalui program ini, sudah seharusnya pemerintah memposisikan masyarakat pesisir menjadi bagian dari subjek (pelaku) bukan hanya sebatas menjadi objek (sasaran), atau pelengkap penderita, sebagaimana yang terjadi di era sebelumnya.

Paling tidak, dalam poros maritim yang menjadi harapan (terutama bagi masyarakat pesisir) terdapat 5 indikator capaian yang akan diwujudkan, yakni ; (1) penguatan budaya maritim; (2) meletakkan nelayan sebagai pilar kedaulatan pangan; (3) pembangunan dan peningkatan infrastruktur maritim; (4) pembentukan kementerian maritim; dan (5) meningkatkan keamanan laut yang terintegrasi.

Upaya peningkatan perhatian pemerintah yang kini berfokus pada sektor kemaritiman dapat dikatakan sebagai langkah baru.Sebab sebelumnya, sector yang cukup menggiurkan negara asing ini, nyaris terabaikan.

Gebrakan Jokowi-Jusuf Kalla dalam sektor maritim kini terlihat dari sejumlah pembangunan infrastruktur maritim, diantaranya jembatan antar-kawasan pesisir, pelabuhan, hingga proyek besar seperti tol laut.

Akan tetapi, yang harus dilihat lebih jauh adalah bagaimana semua program yang dibentuk dapat dirasakan pada lingkup yang lebih luas, sehingga setiap kawasan pesisir di Indonesia dapat mendapatkan hasil yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Tentunya untuk mewujudkan program di kawasan pesisir yang hampir tersebar di kepulauan Indonesia, tidak serta merta bergantung pada kebijakan pemeritahan pusat semata.

Pemerintah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga memiliki kewajiban yang sama untuk membuat kebijakan tambahan,  baik melalui peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub) dan lainnya. Tujuannya untuk menguatkan regulasi di wilayah masing-masing dalam upaya maksimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagiamana yang diharapkan dalam poros maritim.

Namun demikian, kebijakan tambahan dimaskud sudah seharusnya tetap bersinergi dan relevan dengan peraturan pemerintah pusat. Tidak terkecuali di bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tercatat, Sumatera Selatan memiliki beberapa daerah yang berada di bibir pantai. Di kawasan itu, dipastikan mayoritas masyarakatnya sangat menggantungkan hidupnya dari sektor laut. Dalam hal ini, ada beberapa point yang bisa dijadikansolusi bagi para stakholder dalam membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Pertama, transportasi darat dan laut yang memadai. Hal ini menjadi penting, mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi dan dinamis merupakan suatu hal yang sangat perlu diwujudkan di kawasan pesisir. Tanpa adanya transportasi yang memadahi, baik darat dan laut, tujuan pemberdayaan kawasan pesisir menjadi utopia (hayalan) belaka.

Sebab disadari atau tidak, dinamisasi kehidupan masyarakat tidak dapat dibatasi antara satu tempat dan lainnya. Tingginya mobilitas masyarakat pesisir harus ditunjang dengan berbagai infrastruktur yang mendukung.

Apa yang terjadi di Sumatera Selatan, dapat menjadi cerminan bahwa masih kurangnya infrastruktur pemenuhan transportasi darat dan laut yang dapat menunjang mobilitas masyarakat.

Kedua; Internet menyapa nelayan. Perkembangan jaringan informasi dan komunikasi saat ini tidak dapat dilepaskan dengan ketergantungan masyarakat terhadap dunia internet. Oleh sebab itu mengajak nelayan “melek internet” juga menjadi hal penting yang perlu dikedepankan. Sehingga dalam praktiknya nanti, nelayan akan lebih tercerdaskan oleh ragam informasi, terkait dengan dinamika dunia maritim secara luas.

Melalui gerakan “melek internet”  akan membuka wawasan masyarakat pesisir, terutama yang berhubungan dengan informasi kemaritiman. Misalnya tentang efektifitas peningkatan produk perikanan,  fluktuasi harga pasar dan lainnya.

Diantara efek positifnya, para nelayan tidak serta merta percaya begitu saja pada harga yang ditentukan tengkulak, demikian juga terhadap efektifitas peningkatan produk perikanan.

 Tidak menutup kemungkinan, program maritim di Sumatera Selatan ke depan juga akan dilengkapi dengan aplikasi yang menyediakan informasi dan mendukung pengembangan sumber daya laut dan nelayan di kawasan pesisir.

 Ketiga; Pembangunan Pelabuhan. Maksimalisasi tata kelola potensi laut akan sangat terdukung bila kemudian ada sarana dan prasarana yang representative, pelabuhan adalah salah satu diantaranya.

Di Sumatera Selatan, paling tidak ada 2 kabupaten yang berada di kawasan pesisir atau laut, yakni ; Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin. Namun pada kenyataannya, potensi kelautan di dua kabupaten itu belum tergarap secara maksimal, sebagai akibat akses masyarakat nelayan di wilayah itu masih sangat terbatas.

Ilustrasi : Google ImagePadahal, dua kebupaten ini langsung mengarah ke Pulau Bangka yang notabene-nya sebuah kawasan yang berpeluang besaruntuk memaksimalkan perekonomian masyarakat pesisir.

Oleh sebab itu, membangun pelabuhan yang menghubungkan 2 provinsi ini merupakan salah satu gerak konkret untuk menggerakkan perekonomian  masyarakat dan nelayan pesisir agar lebih bergerak aktif. Sebab, hadirnya pelabuhan akan berpengaruh besar, bukan saja bagi masyarakat pesisir, tapi lebih jauh itu akan membuka peluang baru dan menyerap tenaga kerja domestik untuk kawasan di pelabuhan.

Diharapkan dengan sejumlah gagasan diatas, dapat menjadi kontribusi pemikiran penulis, serta bermanfaat baik bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam upaya maksimalisasi pemberdayaan sektor kemaritiman bagi Indonesia.**




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *