KOLOM YUDISIAL APRIL 2017

KOLOM YUDISIAL  APRIL 2017

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: [email protected] atau [email protected] Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY bisakah kami melaporkan putusan hakim pada 3 tahun lalu karena saat ini kami baru memiliki bukti yang kuat mengapa putusan yang dibuat hakim bisa rendah terhadap pelaku pembunuhan yang korbannya adalah adik kandung kami. Terima kasih.

        Pengirim : Marwan di Sekayu,[email protected]

Respon:  

Saudara Marwan, Komisi Yudisial tidak mengenal istilah kadaluarsa dalam memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga pelanggaran hakim dan putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim.

Putusan hakim yang “ganjil” dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil. Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai).

Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Semoga dapat dipahami.

  1. KY saat ini teman saya sedang berhadapan dengan aparat hukum karena disangka melakukan tindak pidana namun sepertinya banyak kejanggalan saat pemeriksaan. Saya bermaksud meminta bantuan PKY Sumsel melakukan pemantauan sidang teman saya itu, karena ditakutkan akan diintimidasi oleh pengadilan mengingat teman saya orang awam hukum. Tolong informasi prosedurnya?. Terima kasih.

Pengirim : Febrina di Lubuk Linggau, [email protected]

Respon:

Saudari Febrina, pemantauan persidangan di Pengadilan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat yang diantar langsung ke kantor kita atau dikirim via pos maupun email.

Selain itu perlu pula disertai dengan persyaratan administratif lainnya yang berupa identitas pemohon (dilengkapi keterangan alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, nomor telepon genggam, dan/atau nomor faksimile), nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara, hingga uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan sebagai syarat substantif. Selanjutnya, jawaban permohonan dan tindaklanjut akan disampaikan ke pemohon melalui surat pos, email, atau datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya) atau akan dihubungi melalui Telp: 0852- (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).

  1. Saya salah satu masyarakat yang memiliki bukti pelanggaran kode etik hakim di luar dinas namun terus terang saja jika saya sampaikan ke KY khawatir identitas saya akan dibuka dan terancam jiwa saya.

Pengirim : rajadirajakebenaran di Palembang, [email protected]

Respon:

Saudara rajadirajakebenaran yang baik, Komisi Yudisial menjamin kerahasiaan dan kemananan identitas pelapor/informan/saksi yang menyampaikan laporan/informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga apapun yang disampaikan ke KY akan dilindungi. Kami tunggu kehadirannya di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).

  1. Sukses selalu untuk KY Sumsel. KY Sumsel apakah dibolehkan jika ada acara atau kegiatan di KY Sumsel saya dan teman-teman di kampus ikut untuk nambah pengetahuan?

Pengirim : Dari Mutia H di PTS Palembang, [email protected]

Respon:

Terima kasih adek Mutia atas perhatiannya. Tentu saja boleh karena Komisi Yudisial milik kita bersama, dan menghantarkan peradilan yang bersih dan bermartabat adalah tugas kita bersama. Silahkan mampir ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya) untuk diskusi.

  1. KY saya berencana melaporkan pelanggaran kode etik hakim di luar sidang yang berhasil saya dokumentasikan dari handphone pribadi saya. Tapi jika nanti dilaporkan adakah informasi berkelanjutan ke saya karena birokrasi biasanya panjang dan berbelit-belit. Terima kasih.

Pengirim : Yudi Fahlepi di Pagaralam [email protected]

Respon:

Saudara Yudi Fahlepi, dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan tata cara penanganan laporan masyarakat yang akan dilakukan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor. Namun tentu semua ada tahapannya, mulai dari verifikasi, anotasi, investigasi, pemeriksaan, hingga sidang panel/pleno komisioner.

Intinya KY menjamin hak pelapor untuk mendapatkan pelayanan informasi melalui telepon/email/surat atas perkembangan dan hasil akhir penanganan laporan, termasuk petikan keputusan sidang pleno komisioner KY atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kami tunggu kehadirannya di kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). Salam.

  1. Kapan dong di Lampung ada Komisi Yudisial atau Penghubung KY-nya?. Disini juga banyak kasus pak, kami sangat mengharapkan KY di Lampung. Terima kasih.

Pengirim : Adis Fifia di Lampung, [email protected]

Respon:

Saudari Adis Fifia yang baik, memang salah satu landasan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah karena kuantitas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tinggi, selain realitas penegakan hukum di pengadilan yang dilanda banyak masalah, baik secara sosiologis, politis, hingga ekonomis.

KY pun menginginkan PKY ada di semua daerah, termasuk di Lampung, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut. Mudah-mudahan tahun mendatang PKY dapat dibentuk di seluruh daerah. Sekedar informasi saat ini persebaran PKY sudah ada di 12 daerah, yakni Medan, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Kupang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Ambon, dan Palembang. Jadi jika saudari menemukan pelanggaran KEPPH di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). Terima kasih atas perhatiannya.**




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *