Kasus Suap Kemnakertrans, KPK Bakal Usut Keterlibatan Muhaimin Iskandar

JAKARTA  | KSOL — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014. Termasuk mendalami keterlibatan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/3) lalu terungkap uang sekitar Rp 6.7 miliar yang diterima mantan Dirjen P2KT, Jamaluddien Malik yang saat ini telah berstatus terpidana mengalir ke sejumlah pihak. Salah satunya, Rp 400 juta mengalir ke ke Cak Imin yang saat itu menjabat Menakertrans.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, fakta-fakta persidangan, termasuk aliran uang ke Cak Imin menjadi salah satu yang didalami penyidik. Untuk itu, penyidik bakal memanggil Cak Imin jika keterangannya dibutuhkan dalam merampungkan kasus ini. Sejauh ini, Febri mengatakan, pihaknya telah memeriksa 26 saksi.

“Saya kira pihak yang memang sudah disebutkan sebelumya di fakta persidangan dan memang menurut penyidik ada kebutuhan keterangan yang bersangkutan dapat dipanggil sebagai saksi. Kita akan melihat dan saksikan agenda pemeriksaan di penyidikan berikutnya apakah dari pihak Kemnakertrans ataupun pihak DPR dalam hal ini komisi atau dari Badan Anggaran (Banggar),” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4) malam.

Kasus korupsi ini diduga telah terjadi sejak proses perencanaan dan penganggaran dengan melibatkan pejabat Kemnakertrans, Badan Anggaran dan Komisi IX DPR. Untuk itu, Febri memastikan pihaknya akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat atau setidaknya mengetahui kasus ini.

“Tentu saja kita akan memanggil pihak lain jika relevansinya cukup kuat termasuk memanggil anggota Banggar, anggota Komisi IX DPR dan pejabat Kemenakertrans yang lain,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar, Charles J Mesang yang menjadi tersangka kasus ini telah mengembalikan uang sebesar USD 80.000 atau sekitar Rp 1 miliar. Uang itu diduga bagian dari Rp 9,75 miliar yang diduga diterima Charles untuk memuluskan penganggaran dana optimalisasi Ditjen P2KT. Sementara sisanya, diduga telah dialirkan Charles kepada sejumlah pihak lain. KPK berharap, pengembalian uang yang dilakukan Charles menjadi contoh bagi pihak lain yang turut menerima aliran suap kasus ini.

“Pengembalian ini saya kira bagus dan akan menjadi faktor yang akan meringankan dan bisa jadi contoh juga untuk tersangka-tersangka lain ataupun saksi lain dr kasus ini,” katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles J Mesang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014, pada Kamis (12/2) lalu.

Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Charles diduga menerima hadiah dari mantan Dirjen P2KT Kemnakertrans, Jamaluddien Malik sebanyak Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Charles yang kini menjadi anggota Komisi II DPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jamaluddien Malik sendiri telah dijatuhi hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Jamaluddien untuk membayar pengganti kerugian negara sebanyak Rp 5,4 miliar.

TEKS/FOTO : SUARAPEMBARUAN.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *