Konsultasi PKY Sumsel Februari 2017

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 3 pekan.

===============================================================================

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Saya mau tanya apakah yang menjadi dasar hukum pengawasan hakim yang dilakukan KYRI dan bagaimanakah cara melaporkan hakim yang melanggar kode etik ke KYRI, terima kasih. dari Efendi di Sekayu, effendi@gmail.com.

Respon:

Saudara Efendi, pengawasan etika dan perilaku hakim yang dilakukan KYRI di antaranya berdasarkan pada SKB MA-RI dan KY-RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Peraturan Bersama MA-RI dan KY-RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Bila bermaksud melaporkan indikasi pelanggaran KEPPH oleh hakim, kami minta untuk menyiapkan dan membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, foto copy legalisir putusan/penetapan, dan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan, dll).

Namun perlu kami sampaikan bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan hakim karena putusan hakim adalah hak mutlak majelis hakim yang sangat KY hormati. Namun jika dalam putusan terdapat banyak kejanggalan dan/atau dalam proses persidangan sejak tahap awal hingga akhir terdapat pelanggaran aspek beracara, misalnya saksi ditiadakan, saksi tidak pernah memberikan keterangan di persidangan namun dalam putusan hakim ditulis memberi keterangan, adanya rekayasa dalam isi putusan, dsb, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial.

2. KY mengapa perilaku hakim harus diawasi dan bukankah hakim hanyalah manusia biasa atau makhluk sosial yang punya hak untuk bergaul dengan siapapun. Dari Tatang Sariman di Kayuagung, Ta_ta@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Tatang yang baik, hakim merupakan profesi yang mulia di dunia. Melalui profesinya (putusannya) nasib seseorang dapat berubah, misalnya dipenjara, dihukum mati, hingga dicabut haknya atas kepemilikan tanah/lahan, dsb.

Meskipun memiliki profesi dan jabatan yang mulia, namun kodratnya sebagai manusia biasa sangat dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan (abuse of power). Oleh karena itulah tanggal 8 April 2009 lalu Negara melalui KY-RI dan MA-RI membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bersama MA-RI dan KY-RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Tujuannya sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan. Semoga dapat dipahami. Salam.

3. KY mohon penjelasannya apakah hakim yang dilaporkan dan diproses oleh KY adalah hakim yang bisa dianggap “kotor” dalam dunia peradilan ?. Terima kasih. Aliaman di Prabumulih, aa.man88@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Aliaman, setiap hakim yang dilaporkan ke KYRI bukan berarti hakim tersebut pasti bersalah, karena KY juga mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Prinsip tersebut dimaksudkan bahwa terlapor (hakim) yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, bila hakim yang dilaporkan dan diperiksa tidak terbukti melanggar KEPPH, maka nama baik hakim akan dipulihkan oleh KYRI. Demikian penjelasan kami.

4. Saya pernah membaca berita tentang Majelis Kehormatan Hakim di salah satu media cetak namun tidak mengerti apakah itu lembaga resmi yang dibentuk oleh presiden atau DPR. Mohon penjelasannya. Dari Sarudi di Banyuasin, sarrudini.hayat@yahoo.co.id

Respon:

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan KYRI dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim termuat dalam Peraturan Bersama MA-RI dan KY-RI Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan Bersama tersebut merupakan turunan atas pelaksanaan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA-RI dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY-RI. Terima kasih.

  1. Komisi Yudisial saya mau tanya bagaimana jika yang mau melaporkan pelanggaran kode etik oleh hakim adalah kalangan difabel yang tidak bisa menulis, apakah akan dilayani?. Dari Tasmania di Indralaya, tasma.niatasma@yahoo.co.id     

Respon:

Terima kasih saudari Tasmania. Dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat Pasal 10 ayat 1-3 disebutkan bahwa “Dalam hal pelapor tuna aksara, laporan dapat disampaikan secara lisan (ayat 1). Laporan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pencatatan oleh tim penanganan pendahuluan (ayat 2).

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani atau di cap jempol oleh pelapor (ayat 3)”. Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelas bahwa Komisi Yudisial RI memberikan pelayanan bagi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan kondisinya. Untuk informasi lebih jelas silahkan menghubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

6. Saya bermaksud meminta KY Sumsel untuk memonitor persidangan perkara adik saya karena hakimnya suka membentak dan tidur saat bersidang. Tolong informasi prosedur mengajukan permintaan monitor persidangan di KY Sumsel. Terima kasih. Whisnu H Murti di Lubuk Linggau, whisnu.aji@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Whisnu, prosedur permintaan pemantauan persidangan ke KYRI sangatlah mudah. Saudara akan kami minta untuk mengisi form yang berisikan identitas pemohon, kronologis atau kasus posisi, dan alasan kuat mengapa perkara tersebut perlu dipantau KYRI. Silahkan persiapkan identitas diri (KTP/SIM/KK/kartu advokat atau ID lainnya yang berlaku). Bila permintaan pemantauan atas nama orang lain maka kami minta saudara menyiapkan surat kuasa khusus. Selanjutnya dilampirkan dokumen terkait perkara misalnya gugatan, dakwaan, dan sebagainya. Informasi lebih jelas silahkan hubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). **




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *