Belum Sentuh Kesejahteraan, Wartawan Keluhkan HPN 2017

MUARA ENIM | KSOL – Kesejahteraan wartawan hingga kini masih menjadi tema perbincangan di kalangan wartawan, beriring dengan  Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017.

Pada HPN 2017, masih ada sejumlah wartawan dari berbagai daerah di Sumatera Selatan mengeluhkan pelaksanaan peringatan HPN,  yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan bagi para wartawan. Hal ini mengemuka terkait dengan kenyataan, kesejahteraan wartawan masih jauh dari pantas sebagai buruh intelektual.

“Kita bisa lihat dan rasakan sendiri. Masa depan dan juga perhatian dari pemerintah serta perusahaan pers belum memberikan jaminan dan kelayakan hidup bagi para wartawan,” kata  Banu, salah satu wartawan media On Line di Palembang, Sabtu (11/2/17).

Presiden Jokowi saat alam Peringatan HPN di Maluku 2017

Presiden Jokowi saat alam Peringatan HPN di Maluku 2017

Menurutnya, pemerintah telah banyak menetapkan berbagai aturan bagi perusahaan pers. Diantaranya institusi media harus berbadan hukum, termasuk syarat untuk menjadi wartawan berstandar sarjana S.1 (strata 1).

Selain itu tambahnya, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai standar bagi wartawan menjadi kewajiban untuk diikuti. Tapi dimata Banu tujuan UKW  juga belum jelas.”Apakah dengan lulus UKW ini wartawan akan mendapat tunjangan dari pemerintah dan lain sebagainya?” ujarnya.‎

Banu juga menyoal tentang arah wartawan yang lulus UKW. “Sebetulnya akan dibawa kemana semua ini. Pemerintah dan perusahaan pers kesannya selama #ini hanya menjadikan UKW sebatas sebagai kekuatan wartawan sebagai pekerja pers. UKW hanya sebagai ajang kompetensi tanpa ada nilai tambah untuk memberikan kesejahteraan bagi para wartawan,” kata Banu.

Sementara itu, Hendro salah satu wartawan media On Line di Muara Enim mengakui, .kesejahteraan wartawan saat ini memang belum dirasakan hingga saat ini. “Apakah mungkin wartawan sudah diberikan tunjangan sejenis dana pension, terutama wartawan yang sudah lulus UKW?” ujarnya.

Dalam hal ini Hendro mendesak kepada Dewan Pers untuk mebuat terobosan terkait upaya peningkatan kesejaheraan wartawan. “Dewan Pers apa gebrakannya untuk membantu kesejahteraan wartawan ke depannya?

Mungkin bisa melakukan pendataan terlebih dahulu, terutama wartawan yang sudah UKW untuk kemudian diberikan program kemudahan, misalnya seperti kredit rumah disubsidi oleh pemerintah pusat, karena masih banyak rekan-rekan wartawan yang hidup pas-pasan,” ujarnya.

Tentang verifikasi media, Hendro mengatakan Dewan Pers boleh melakukan verifikasi, namun proses ini juga harus dikaitkan upaya mendorong kesejahteraan bagi wartawan. Tujuannya, jika wartawan sudah sejahtera diharapkan tidak lagi ditemukan  wartawan yang melanggar kode etik,” pungkasnya.

TEKS/FOTO : ALDO IRAWAN | EDITOR : T PAMUNGKAS





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *