Kolom Penghubung Komisi Yudisial Sumsel 2017

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 2 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY kami mau bertanya bagaimana mekanisme pengawasannya terhadap hakim yang kurang lebih 8000 lebih yang tersebar di 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota.? Dari Hamonangan Bae di Lumpatan, Muba;  asoyasoy@yahoo.co.id

Respon:  

Terima kasih saudara Pinangan. Pengawasan KY terhadap hakim di Indonesia setidaknya meliputi 2 aspek, yakni pertama melakukan pemantauan etika perilaku hakim baik di dalam maupun di luar dinas, kedua memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kedua aspek pengawasan tersebut tentu memiliki SOP tersendiri. Namun segigih apapun pengawasan tersebut pastilah tidak akan optimal jika tanpa partisipasi masyarakat. Untuk itulah kami harapkan untuk turut serta mengawal peradilan kita, utamanya etika dan perilaku hakim. Jika ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH jangan sungkan untuk menginformasikan kepada kami melalui email: penghubungky@gmail.com atau datang langsung ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).

  1. KY Sumsel kami harapkan turut serta ke Kabupaten-Kabupaten karena seperti di tempat kami sudah ada LSM yang siap membantu biar KY makin kuat. Dari Sugi di Lubuk Linggau; sugigigi@gmail.com

Respon:

Terima kasih pak Sugi. Salah satu program KYRI Penghubung Wilayah Sumsel adalah sosialisasi ke daerah-daerah, yang tujuannya mensosialisasikan lembaga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta melakukkan kegiatan lain sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH tersebut. Untuk kota Lubuk Linggau dan sekitarnya akan kita perkuat kembali pak karena beberapa elemen masyarakat sudah pernah bertemu dan dialog dengan kami. Jika nanti akan ke Lubuk Linggau kami harapkan partisipasinya. Demikian informasi dari kami dan teruslah menjadi mitra KYRI dalam mengawal peradilan. Salam.

  1. KY kapan ada seleksi hakim ditingkat pertama dan apa saja syaratnya, jangan hanya mengutamakan pendidikan saja tapi batas umur minimal mohon dipertimbangkan juga. Dari Syafni Andi di Kayuagung; sfay_an@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Syaf yang baik, perlu kami informasikan bahwa sejak organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)  berhasil menggugat  kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 lalu, maka KY tidak lagi memiliki kewenangan untuk terlibat dalam seleksi hakim tingkat pertama. Untuk persyaratan menjadi hakim biasanya standard umum, namun rinciannya dapat dilihat dan dibaca pada rekrutmen resmi yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA). Hanya saja untuk kepastian kapan pelaksanaan rekrutmen belum dapat kami informasikan. Silahkan untuk aktif menelusuri website resmi MA, KYRI, maupun media massa lainnya untuk mengetahui informasi rekrutmen. Demikian penjelasan dari kami.

  1. Komisi Yudisial Sumsel Yang Terhormat, saya punya masalah tanah yang terletak di salah satu desa di Banyuasin yang setelah diputus hakim maka sekarang ini menjadi milik pensiunan salah satu anggota TNI. Padahal banyak bukti saya yang kuat tapi masih kalah di pengadilan. Saya berencana konsultasi ke Komisi Yudisial Sumsel ini bagaimana caranya?. Dari Bambang R di Banyuasin; Rodeo.sani@yahoo.com

Respon:

Saudara Bambang yang juga kami hormati, jika ingin melakukan konsultasi dan pelaporan silahkan datang langsung ke kantor milik kita bersama di di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). Agar kedatangan saudara lebih bermakna, kami sarankan sebaiknya turut menyiapkan dan membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, foto copy legalisir putusan/penetapan, dan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan, dll). Namun perlu kami sampaikan bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan hakim karena putusan hakim adalah hak mutlak majelis hakim yang sangat KY hormati. Namun jika dalam putusan terdapat banyak kejanggalan dan/atau dalam proses persidangan sejak tahap awal hingga akhir terdapat pelanggaran aspek beracara, misalnya saksi ditiadakan, saksi tidak pernah memberikan keterangan di persidangan namun dalam putusan hakim ditulis memberi keterangan, adanya rekayasa dalam isi putusan, dsb, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Kami tunggu kehadirannya ya. Salam.

  1. Beberapa bulan lalu saya melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim di salah satu PN di Sumsel, namun sudah diputus KY dengan keterangan bukti tidak kuat. Bisakah saya laporkan kembali karena baru menemukan bukti yang kuat dan bagaimana prosedurnya. Dari Wawan P di Indralaya; wawan_cienyu@yahoo.co.id

Respon:

Terima kasih saudara Wawan. Komisi Yudisial membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin kembali melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH bila sudah menemukan bukti yang kuat. Prosedur formil dan materilnya sama seperti semula, namun khusus untuk tipe laporan seperti yang akan saudara sampaikan tidak perlu lagi melampirkan bukti formilnya, namun cukup dengan bukti materilnya saja, nanti akan kami bantu untuk membuka kembali dokumen laporan lama saudara. Jika bukti yang akan saudara sampaikan amat kuat maka laporan saudara akan menjadi prioritas. Selengkapnya dapat menghubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

  1. KY saya ingin menanyakan perkembangan laporan saya mengapa sudah lebih dari 70 hari masih belum ada informasi finalnya. Terima kasih. Dencik di Lahat; den-den@yahoo.co.id

Respon:

Terima kasih saudara Dencik atas perhatiannya. Dalam Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat Pasal 4 ayat butir d dan e diberikan hak dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi perkembangan laporan yang disampaikan. Selain itu diberikan pula hak untuk menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan laporan yang dilakukan KYRI. Silahkan langsung untuk menelusuri perkembangan laporan saudara, atau dapat pula menghubungi kami di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). Saudara juga dapat menelusuri status laporan melalui website resmi KYRI di www.komisi yudisial.go.id dan klik status laporan pada kanan atas badan website.

Terima kasih.   




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *