Polri – BPOM Tangkis Serangan Obat dan Makanan di Indonesia

JAKARTA | KSOL — Kompleksitas masalah obat dan makanan di Indonesia, menuntut penyelesaian atas persoalan itu dengan segera. Sebabnya ancaman obat dan makanan yang bermasalah, menyerang seluruh pengguna obat dan makanan yang konsumennya warga negara Indonesia.

Menjawab problema itu, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kini lebih menyinergikan kembali kerjasama dengan menghadirkan Pedoman Kerja antar kedua instansi.

Hal itu dikatakan, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, usai pelaksanaan video confrence antara Polri dengan BPOM di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Ari, sinergi melalui pedoman kerja antar kedua instansi merupakan bentuk konkrit perlindungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Sinergitas antar instansi ini menandakan wajah baru khususnya penyelesaian masalah tindak pidana yang terkait dengan obat dan makanan di wilayah hukum Indonesia. Pedoman kerja yang kemudian hari menjadi acuan ini merupakan kelanjutan dari MoU pada Februari lalu. Terutama untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat dan membuat para pelaku berpikir ulang karena telah disiapkannya pasal berlapis yang akan dikenakan kepada mereka,” kata Ari.

Khusus yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum, tambah Ari, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah menjabarkan kewenangan masing-masing instansi.

Seperti diketahui, regulasi menyatakan BPOM melalui PPNS juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU Kesehatan. Meski demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan undang-undang, BPOM tidak memiliki kewenangan dalam upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut memerlukan bantuan Polri.

Bukan hanya itu, bahkan BPOM tidak memiliki kewenangan dalam penerapan TPPU. Sehingga perlu koordinasi dengan Polri terhadap pelaku TP TPPU dengan tindak pidana asal UU Kesehatan yang ditangani BPOM. “Ini yang akan mengubah wajah penindakan hukum terkait tindak pidana obat dan makanan,” ungkap Ari.

Data BPOM mencatat pada 2013-2015, obat palsu dan ilegal didominasi golongan disfungsi ereksi, antibiotik, antipiratik-analgetik, antihipertensi, dan antihistamin.

Periode Januari-Juni 2016, BPOM telah mengidentifikasi 17 merek obat palsu yang didominasi golongan vaksin, anti-tetanus serum, serta obat disfungsi ereksi.

Kerja sama antara Polri dan Badan POM dalam pendampingan baik teknis maupun taktis, telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus.

Misalnya, pengungkapan 33 produk pangan ilegal tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 33 miliar. Ribuan kemasan produk pangan ilegal itu kini telah menjadi sitaan BPOM.

Penyelidikan atas masuknya barang makanan minuman ilegal ini langsung ditangani Polri. Selain itu pengungkapan kasus vaksin palsu melalui pembentukan satuan tugas yang terdiri atas BPOM, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk menyelidiki dan mengevaluasi vaksin palsu mulai dari hilir hingga ke hulu.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan dan Operasional (Kabag Kerma Robinopsnal) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Heru Dwi Pratondo menyampaikan, hingga saat ini kerjasama antara Polri dengan BPOM sudah memiliki wujud konkrit dengan berbagai bentuk.

Kerja sama Polri dengan BPOM hingga saat ini terus berjalan. Diantaranya pelaksanaan pelatihan teknis penyidikan oleh Polri kepada calon atau PPNS pada BPOM.

Kerja sama juga dalam pemberian keterangan ahli dan bantuan pemeriksaan laboraturium terhadap obat dan makanan.

Selain itu juga pelaksanaan pertukaran informasi tentang pelanggaran UU Kesehatan dan penindakan bersama pada tempat tindak pidana. “Intinya, kerjasama itu melibatkan tukar menukar data atau informasi, koordinasi pengawasan obat dan makanan, kerjasama dalam penegakan hukum dan peningkatan SDM,” pungkas Heru.

TEKS : BARESKRIM POLRI | EDITOR : T PAMUNGKAS  |  ILUSTRASI : OKEZONE.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *