Antisipasi Tindak Pidana Pilkada 2017, Diperlukan Sinergitas antar Institusi

JAKARTA I  KSOL – Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, mengatakan pada 2017 akan ada 101 daerah yang akan melakukkan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Berdasar pengalaman sebelumnya, pada kompetisi politik itu, akan muncul persoalan yang terkait tindak pidana pemilihan kepala daerah,” tegasnya pada pembukaan Pelatihan Penyidikan dan Sistem Laporan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2017, di Bareskrim Polri – Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, belum lama ini (13/10/2016).

Berdasarkan data, pada tahun 2017 akan ada 101 wilayah yang akan mengadakan pilkada di Indonesia. Rinciannya, 7 daerah pilkada provinsi, 76 pilkada kabupaten dan 18 pilkada di tingkat kota.

Melihat kasus di tahun 2015, jumlah laporan atau temuan yang telah diterima panwaslih tahun ada 141 kasus pilkada.

Namun dari jumlah tersebut menurut Ari, setelah dilakukan pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kesimpulannya telah terjadi 34 (tiga puluh empat) tindak pidana pemilihan dan telah diteruskan kepada penyidik Polri.

Setelah dilakukan penyidikan penyelesaian tindak pidana, 12 perkara dihentikan penyidikannya. “Belajar dari proses penanganan tindak pidana pemilihan tahun lalu, sinergitas antar institusi menjadi kebutuhan,” tegasnya.

Melihat kondisi demikian menurut Ari, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bareskrim Polri selaku pembina fungsi reskrim, bersama-sama dengan Bawaslu RI dan Kejaksaan Agung mencari formula yang tepat dan efektif untuk mengeliminir permasalahan kesamaan pemahaman dengan berpedoman juga pada pasal 146 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Terkiat dengan maslaah ini Ari juga mengapresiasi atas hadirnya pasal 146 merupakan terobosan dan mesti mendapat apresiasi.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada pembuat undang-undang yang telah melakukan terobosan hukum. Untuk itu, saya perintahkan kepada penyidik Polri untuk membantu pengawas pemilihan mendapatkan barang bukti yang mendukung laporan dugaan tindak pidana pemilihan sehingga memperkuat dugaan adanya tindak pidana pemilihan tapi tetap memperhatikan hubungan tindak pidana tersebut dengan barang yang akan dilakukan penyitaan,” kata Ari.

Lebih lanjut Ari mengingatkan untuk tetap mematuhi koridor hukum terkait dengan tindak pidana pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 3 insitusi yaitu unsur Pengawas Pemilihan, Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum.

“Regulasi telah menetapkan bahwa pola penanganan tindak pidana pemilihan memiliki rumah yang bernama Sentra Gakkumdu yang berada di pengawas pemilihan, yang dijadikan sentral kegiatan. Maka semuanya mesti tetap pada koridor hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau institusi. Ini untuk memudahkan koordinasi dalam menyamakan pemahaman serta memangkas birokrasi yang panjang. Diantaranya adalah penerusan laporan, tahap satu, prapenuntutan dan tahap dua dilakukan di sekretariat Sentra Gakkumdu. Ini penting agar penuntasan tindak pidana lebih selaras lagi,” tutup Ari.

Lebih lanjut Ari mengatakan, dalam mengatasi persoalan yang terkait dengan sengketa pilkada, para penyidik harus berpatokan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Ari menambahkan, sebagai regulasi yang sifatnya khusus, harus dipahami kekhususannya, satu-satunya lembaga berwenang yang menerima laporan atau temuan adalah pengawas pemilihan (panwaslih).

Kedua, laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui. Ketiga, Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) menindaklanjuti laporan paling lama 5 hari.

Keempat, waktu penyidikan paling lama 14 hari kerja; Kelima, prapenuntutan paling lama 3 hari kerja. “Keenam, penyidik memenuhi petunjuk jaksa, paling lama 3 hari kerja,” papar Ari.

Pentinya hal itu, menurut Ari karena pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia, yang akan mendapatkan porsi perhatian tersendiri bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi Polri.

TEKS : REL BARESKRIM POLRI  I  ILUSTRASI : GOOGLE IMAGE




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *