SMA Diambil Alih Provinsi, Hanya Bikin Repot Para Guru Saja

EMPAT LAWANG | KSOL —  Keputusan diambil alihnya status guru Sekolah Menengah Atas (SMA) ke pihak provinsi, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang dan guru sendiri.

Seperti disampaikan Ketua komisi III DPRD Empat Lawang, Darli, ia mengaku tidak setuju dengan rencana beralihnya status guru SMA dari Kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

Sebab menurutnya, pihak provinsi sudah banyak ruang lingkup yang diurus atau menjadi tanggung jawab provinsi, sedangkan Kabupaten/kota masih sedikit. Namun masih saja kembali ke provinsi. “Dengan telah ditetapkannya status guru SMA ini kembali ke provinsi, menjadikan pekerjaan dan tanggung jawab pihak kabupaten/kota semakin sedikit.  Padahal ruang lingkup provinsi sendiri sudah banyak,” kata Darli.

Belum lagi, dari sistem pengawasan untuk para guru disetiap Kabupaten. Ia mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan guru SMA oleh pihak provinsi. Sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan provinsi di Empat Lawang tidak ada, hanya ada di Kabupaten Lahat. “Masa kami sebagai anggota dewan Kabupaten Empat Lawang ikut mengawasi kinerja para guru SMA ?, sedangkan mereka berstatus PNS provinsi,”jelasnya.

Alasan lainnya, Darli menilai hanya membuat repot para guru saja. Misalnya, mengenai mutasi dan semua urusan nantinya bakal kembali ke provinsi. Tentu hal ini menjadi berat bagi para guru Kabupaten. Ia mencontohkan guru yang asli dari Empat Lawang jika nanti dipindahkan ke Ogan Komering Ulu (Oku) Timur, tentu si guru harus jauh dari keluarganya. Namun jika si guru asli Oku Timur pasti senang jika dipindahkan ke sana.

“Belum lagi jika ada urusan, kan bikin repot para guru saja, seperti kenaikan pangkat atau tunjangan sertifikasi harus diurus ke Palembang. Selain repot, tentunya perlu dana yang cukup besar untuk ke provinsi. Ongkos pulang pergi saja, sudah berapa,” imbuh Darli.

Lain halnya yang di katakan Herlina, Kepala Sekolah SMAN 3 Tebing Tinggi. Ia mengaku setuju dengan dengan beralihnya status guru SMA dari Kabupaten/kota ke provinsi. “Kalau saya setuju, guru SMA dari Kabupaten beralih status ke provinsi,” katanya.

Sebab, menurut dia, jika sudah menjadi PNS provinsi, para guru nantinya akan mendapatkan tunjangan lebih. “Kabarnya kalau jadi guru provinsi ada tambahan tunjangan,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI | EDITOR : IMRON SUPRIYADI  | FOTO : GOOGLE IMAGE



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *