SKPD Dirampingkan, Banyak Kantor Bakal Kosong?

EMPAT LAWANG | KSOL – Perampingan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemkab Empat Lawang, bakal membuat sejumlah kantor kosong.

Plt Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya saat ditanyai wartawan mengakui, memang akan ada dampaknya jika dilaksanakan perampingan SKPD, namun itulah yang terjadi bahkan perampingan SKPD ini adalah aturan yang harus diikuti.“itulah resikonya,” ucap Edison, Kamis (18/8/2016).

Ia menilai bukan hanya saja Kabupaten Empat Lawang, melainkan kemungkinan lain juga di Kbuapten dan Kota lain juga terjadi kekosongan gedung kantor SKPD bahkan gedung kementrian saja ada kosong.

“Bukan hanya kita saja berdampak tapi kabupaten dan kota lain juga mengalami dampak ini bahkan gedung kementrian kehutanan yang besar itu saja kosong,” katanya.

Edison menjelaskan, sebanyak 43 SKPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang akan dilebur menjadi 33 SKPD artinya berkurang 10 SKPD, artinya satu SKPD akan ada yang bergabung dengan SKPD lain seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Pengairan akan dijadikan satu dengan Dinas PU Bina Marga. “Untuk Empat Lawang berkurang 10 SKPD dari 43 SKPD, perampingan SKPD ini berdasarkan penilaian Kemendagri bukan kita yang menentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Empat Lawang, Makmun mengatakan, terkait peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, juga mengenai perubahan nomenklatur SKPD, tentu akan dibahas dulu melalui pengajuan raperda oleh eksekutif ke DPRD Empat Lawang untuk disahkan menjadi perda. Dengan kata lain, kata Makmun, penerapannya tak serta merta saat ini, membutuhkan waktu pembahasan agar hasilnya efektif.

Setelah disahkan perdanya, kata Makmun, baru dilakukan penyusunan komposisi sesuai nomenklatur ditentukan. Nah, terkait kekosongan SKPD, karena nanti dari sekitar 33 SKPD akan menjadi 23 SKPD, itu tidak menjadi persoalan.

“Sejauh ini tidak seluruh kantor SKPD di Empat Lawang refresentatif, ada beberapa masih status menumpang dan sewa. Nah, itu kan bisa disesuaikan, dengan pengisian kantor SKPD yang dianggap sudah refresentatif,” jelas Makmun.

Ia mengulas, beberapa kantor dianggap sudah laik atau refresentatif seperti PU BM, Badan KB, BPKAD nanti digabung dengan Dispenda, Dinkes, Disdik dan SKPD lainnya. Itu hanya tinggal perbaikan, nantinya kebutuhan SKPD akan disesuaikan dengan kantor-kantor yang sudah ada. “Saya kira masalah kantor tak akan ada kekosongan, bisa disesuaikan dan dikoordinasikan pihak eksekutif dan legislatif nantinya,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI | EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *