Baru Dilantik Jadi Rektor, Sirozi Didemo Mahasiswa, Peraturan Menteri Agama Dinilai Bunuh Otonomi Kampus

PALEMBANG, KSOL — Baru beberapa hari dilantik, rektor baru Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Sirozi,  mendapat sambutan aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Senin (16/5), menolak Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan.

N

Ketua Senat UIN Raden Fatah, Kailani menjelaskan kepada demonstran

Penetapan rektor baru UIN, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/308205,08206 dan 08207 dianggap tidak memiliki transparansi dan publikasi yang jelas pada setiap tahapan pemilihannya.

Koordinator Aksi (Korak), Agus Suherman Tanjung dalam orasinya menyampaikan bahwa peraturan menteri tersebut membunuh otonomi kampus dan mengesampingkan Senat UIN Raden Fatah Palembang.

“Peraturan Menteri Agama ini otoriter, karena secara mendadak pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 10.00 disampaikan hasil pemilihan rektor yang akan dilantik pada jam 14.00. Kenapa harus mendadak? Apakah ada permainan dibalik ini?” ujarnya.

Dia menambahkan untuk menegakkan demokrasi kampus, pemilihan harus dikembalikan ke Senat UIN. Karena menurutnya, yang mengetahui keadaan dan kondisi kampus adalah pihak kampus sendiri, bukan orang luar seperti Menteri Agama.

pic_02Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Senat UIN Raden Fatah, Kailani menyatakan bahwa pemilihan rektor sudah sesuai dengan peraturan yang dipegang UIN saat ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015. Untuk pemilihan rektor kali ini, senat UIN sudah melaksanakan kewajibannya yaitu dari tahap penjaringan calon dan pertimbangan kualitatif. Sedangkan untuk penghapusan PMA, Senat UIN hanya bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa ke kementrian agama, bukan menghapus peraturan.

“Senat UIN menerima 2 nama pada tahap penjaringan calon dan dilanjutkan dengan seleksi pertimbangan kualitatif, pada tahapan pertimbangan kualitatif ini setiap anggota senat memiliki hak untuk menilai calon rektor sesuai form dari kementrian agama, hasil penilaian ini rahasia dan kami jamin kerahasiaannya,” tuturnya.

Dia menambahkan, setelah seleksi pertimbangan dari Senat UIN, berkas calon rektor kemudian diantarkan ke kementrian agama untuk seleksi selanjutnya. Dan untuk proses seleksi selanjutnya adalah seleksi dari Tim Seleksi Kementrian Agama RI. Kedua calon menurut Kailani adalah hak perogratif tim seleksi dari Kementrian Agama RI.

Untuk diketahui, aksi AMPK itu akan dilanjutkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan untuk mengkaji ulang dan menghapuskan Peraturan Menteri Agama tersebut.

TEKS / FOTO : LUSI HARIANTI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *