Heboh, Jabatan Sekda Empat Lawang Bakal di Evaluasi ?

logo1611EMPAT LAWANG, KSOL – Sistem administrasi di pemkab Empat Lawang dipertanyakan. Ini menyusul informasi beredarnya surat edaran dari Mendagri  No 470/ 134/ SJ terkait masalah kependudukan.

Informasi dihimpun kabarsumatera.com menyebutkan, pengangkatan Sekda Empat Lawang, diduga telah melangkahi wewenang Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani administrasi kependudukan.

Maklum, sebelum menjabat Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya tanpa melalui proses fit and proper tes dan lelang lagi, ditugaskan menjadi Plt Sekda Empat Lawang pada 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Plt Bupati Empat Lawang nomor 821/811/ST/BKD/2015.

StarNetwork.id Bahkan menjadi Sekda Empat Lawang definitif pada 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Plt Bupati Empat Lawang nomor 821/016/KEP/BKD/2016. Selanjutnya ditugaskan Hamdan sebagai Kadisdukcapil Empat Lawang berdasarkan Surat Keputusan Plt Bupati Empat Lawang nomor 821/017/KEP/BKD/2016.

Padahal, dalam surat edaran itu, untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani administrasi kependudukan, itu merupakan wewenang dari Mendagri. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Yang diberlakukan sejak 30 November 2015. Bahkan ancamannya pun tak tanggung-tanggung, apabila melanggar aturan tersebut, merupakan pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap.

Kasubid Wilayah I Dit Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mendagri, Beni Kamil membenarkan adanya surat edaran yang isinya berkaitan dengan aturan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota tertanggal 18 Januari 2016.

Hanya saja, dirinya tidak menjelaskan secara terperinci terkait edaran itu. “Ya betul, memang ada surat edaran itu, malah kita kirimkan ke seluruh kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia, nah yang lainnya bukan wewenang saya untuk menjelaskannya,” kata Beni Kamil melalui selulernya.

Sementara itu, Sekda Pemprov Sumsel H Mukti Sulaiman menerangkan, yang dirinya ketahui bahwa status Sekda Empat Lawang H Edison Jaya itu baru sebatas Pelaksana Tugas (Plt). “Edison Jaya itu kan hanya Plt,”ungkapnya.

Makanya, terang Mukti, belum diperkenankan menjabat secara penuh ataupun definitif sebagai Sekda Empat Lawang selain melakukan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. “Bisa jadi mekanisme seleksi secara terbuka dengan cara lelang jabatan, tentu kita ikuti petunjuk yang sesuai dengan aturannya,” kata Mukti.

‪Hanya saja, ketika wartawan ini menerangkan bahwa status sekda Empat Lawang itu sudah definitif jadi bukan Plt. Namun Mukti membantahnya, dengan tegas mempertanyakan kapan resminya Sekda Empat Lawang definitif. “Kapan resminya, kapan pelantikannya sekda definitif, nanti kami evaluasi lagi, pelajari lagi,” imbuh Mukti.

Mukti membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Plt Bupati Empat Lawang untuk pengembalian ke jabatan semula pejabat Disdukcapil Empat Lawang. Hal ini dilakukannya lantaran adanya edaran dari Mendagri tentang mekanisme menggantikan ataupun memberhentikan pejabat Disdukcapil. Salah satunya minimal 2 tahun penugasan pejabat Dukcapil tak dibenarkan dilakukan penggantian. Karena ini merupakan wewenang Mendagri.

‪Ketika dikonfirmasi Sekda Empat Lawang H Edison Jaya menerangkan, belum mengetahui keberadaan surat yang dikirimkan dari provinsi Sumsel untuk Plt Bupati Empat Lawang tertanggal 22 Maret 2016.

Akan tetapi mengenai surat edaran dari Mendagri dirinya sudah mengetahui itu. Iapun membenarkan ditugaskan oleh Kepala Daerah (Plt Bupati Empat Lawang) sebagai Plt Sekda pada 18 Desember 2015, dan menjadi sekda definitif pun juga ditugaskan oleh Plt Bupati secara resmi dilantik 5 Februari 2016.

“Tidak ada masalah dengan penugasan itu, mengisi kekosongan sekaligus promosi, dan yang diajukan kadisdukcapil baru tidak keberatan,” ungkapnya.

Selanjutnya Edison menerangkan, pihaknya pernah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Mendagri yang menugaskan dirinya sebagai Kadisdukcapil. “Kalau tak salah pada 17 Februari, SK itu diserahkan secara serentak,”ungkap Edison.

Hanya saja, bagi Edison hal ini tentu memakan buah fikiran dan tenaga baginya apabila melaksanakan 2 jabatan sekaligus. Baik itu Kadisdukcapil maupun Sekda Empat Lawang.

Makanya, ia mengajukan surat pengunduran diri untuk konsentrasi penuh menjalani tugas yang diperintahkan Plt Bupati sebagai Sekda. “Ya saya tidak sanggup menjalankan tugas 2 jabatan sekaligus, sehingga diusulkan pak Hamdan sebagai Kadisdukcapil.

Dan SK Plt Bupati tentang Kadisdukcapil pak Hamdan sudah ada, dan diusulkan ke Kemendagri. Kalaupun diminta untuk kembali ke Kadisdukcapil dirasa hal itu tidak mungkin, karena saya sudah mengundurkan diri,” terangnya.

Namun, ungkap Edison, apapun keputusan dari kepala daerah, dirinya siap untuk menaati dan mengikutinya. Karena menurutnya, beliau hanya menjalankan tugas dari apa yang diperintahkan dari kepala daerah. “Saya siap melaksanakan yang ditugaskan dari kepala daerah,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Plt Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah mengaku dirinya belum mengetahui secara persis adanya surat edaran Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/ kota, maupun surat dari Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel tentang perintah pengembalian ke jabatan semula Pejabat Disdukcapil. “Saya belum tahu, dimana surat itu,” kata Syahril.

Kendati demikian, ia siap mempelajari dan mengevaluasi secara benar isi dan perintah dari surat-surat itu, apabila surat yang dimaksud telah diterima oleh pemerintah Empat Lawang. Bahkan pihaknya pun siap untuk mengikuti petunjuk dari surat itu, jika memang mengharuskan hal demikian. “Kita siap ikuti petunjuk dari surat Mendagri,” tambahnya.

Namun ya itu tadi, pihaknya menggaris bawahi bahwasannya yang menjabat sebagai Sekda Empat Lawang nantinya, bukanlah orang yang sebelumnya pernah menjabat sekda Empat Lawang. Bahkan Syahril pun menegaskan Hamdan sebagai Kadisdukcapil Empat Lawang sudah ada SK nya. Namun sayang, dirinya tidak menerangkan lebih jauh SK Hamdan sebagai Kadisdukcapil yang dimaksud itu apakah dari SK Plt Bupati Empat Lawang ataukah dari Mendagri.

“Sebetulnya pak Hamdan itu sudah ada SK sebagai Kadisdukcapil, kalaupun pak Edison Jaya dikembalikan ke Kadisdukcapil ya kita juga siap, tapi yang sekdanya bukanlah Sekda yang lama,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *