Anjuran Disnakertrans Dianggap Angin Lalu, PT SKW Subkon PT PLN Kangkangi Pemkab Muara Enim

TANJUNG ENIM, KSOL – Lagi-lagi persoalan terhadap ketenagakerjaan ‎antara pihak perusahaan dengan karyawannya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyebabnya klasik. Masih berkutat pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kematian dan  lainnya.

Perselisihan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya persoalan serupa sudah menipa PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Tanjung Enim ini. Kali itu bermula dari karyawan meninggal dunia akibat sakit yang kemudian menuntut haknya sebagai buruh. Dari desakan yang dilakukan, akhirnya sebagian hak karyawan meninggal dipenuhi.

M Rozali Warga BTN Air Paku Tanjung Enim‎ , Mantan karyawan PT Sarwa Karya Wiguna (SKW), yang dipecat oleh pihak management dan menuntut hak pesangon

M Rozali Warga BTN Air Paku Tanjung Enim‎ , Mantan karyawan PT Sarwa Karya Wiguna (SKW), yang dipecat oleh pihak management dan menuntut hak pesangon

Kini ini nasib serupa dialami M Rozali warga BTN Air Paku Tanjung Enim. Namun Rozali tak sendirian. Sebab dua rekannya, Suhairi dan Subarja juga warga Tanjung Enim, yang merupakan  mantan karyawan PT Sarwa Karya Wiguna (SKW) juga menuntut haknya.

Mereka diberhentikan oleh managemen. PT SKW yang berkantor di jalan Residen Abdul Rozak Kalidoni Palembang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap tiga orang karyawannya yang telah bekerja selama 3 tahun tanpa memberikan pesangon.

Keputusan PT SKW ini berdasar pada surat kontrak kerja nomor 314/110/SKW/IV/2015 yang ditandatangani Direktur Utama PT SKW, Dewa Kade Wirawan, tanggal 4 April 2015.

Dalam surat itu dijelaskan,  berakhirnya perjanjian kerja pelayanan teknik pola I antara PT Sarwa Karya Wiguna PLN persero area Lahat pada tanggal 30 April 2015, maka berakhir pula hubungan kerja antara antara PT SKW dengan  Rozali akan terputus dengan sendirinya. Dalam surat itu tertulis, perusahaan tidak memberikan pesangon, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Surat yang sama juga juga diterima dua rekannya, Suhairi dan Subarja.

Menerima surat PHK ini, ketiga karyawan ini menjadi terusik. Mereka protes atas keputusan PT SKW yang dinilai merugikan pihaknya. “Saya telah bekerja di PT SKW sejak tanggal 1 Juli 2013 dengan kontrak Kontrak Kerja Waktu tertentu (KKWT). Namun seiring dengan habisnya masa kontrak, perusahaan langsung memberikan surat pemberhentian kepada saya tanpa memberi pesangon sepeserpun. Sementara perusahaan masih tetap menerima karyawan pengganti kami,” ujar Rozali yang telah bergabung di PT PLN sejak 1985,  belum lama ini, Senin (2/5/16).

Rozali mengakui, antara perusahaan dan dirinya telah membuat kesepakatan kontrak kerja. Namun menurutnya, bukan berarti perusahaan harus melalaikan kewajibannya terhadap karyawan, apalagi dasar pemutusan hubungan kerja ini nyaris tidak beralasan. Sebab menurut Rozali, penilaian dari kepala ranting atau cabang Lahat terhadap dirinya bersama dua rekannya masih dianggap cakap dan mampu dalam mengemban tugas tugas sebagai tim teknis PT PLN persero.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Muara Enim, Drs M Ali Rachman melalui Mediator Busryo Johan,S.sos menyatakan, ‎ keluhan yang disampaikan ketiga karyawan yang di PHL itu adalah berakhirnya kontrak sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan.

“Dengan ini kami atas nama pekerja BTPN Cabang Lahat dan Muara Enim menuntut perusahaan agar supaya membayar pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan,” ungkapnya.

beritapaytren-STOP JD KARYAWANLebih lanjut Busryo  menjelaskan, atas dasar pengaduan ini, Dinas Tenaga Kerja melakukan mediasi antara perusahaan dan karyawannya dengan sama-sama mengacu kepada perundang-undangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim.

Dalam undang-undang itu menganjurkan kepada PT PLN cabang Lahat agar membayar uang pesangon kepada Subagya Ali dan dan karyawan lainnya dengan mengacu aturan dalam pasal 164 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Selanjutnya untuk meneliti perhitungan dan menetapkan kemungkinan ada tidaknya kekurangan pembayaran upah, iuran Jamsostek, upah lembur, agar para pihak menyerahkan datanya kepada pegawai pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Kepada kedua belah pihak, disarankan agar memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat ini.

“Ya setelah dilakukan perhitungan uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak mantan karyawan PT Sarwa karya Wiguna atas nama Subagya, Rozali M dan Suhairi adalah sebesar 24.437500 per orang,” terangnya.

Terkiat dengan persoalan diatas, manajemen perusahaan saat dihubungi melalui pesan dan email belum memberikan jawaban.

TEKS / FOTO : HENDRO ALDO IRAWAN – REPORTER RGBA FM TANJUNG ENIM
EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *