Rp 4,5 Miliar Dana Desa di Empat Lawang Kembali ke Négara?

EMPAT LAWANG, KSOL – Dalam dua tahun dikucurkannya program dana desa di Empat Lawang, atau sejak 2015 hingga 2016 ini, sekitar Rp 4,5 Miliar dana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa itu harus dikembalikan ke kas Negara.

Kok bisa ?, ternyata dana desa harus dikembalikan ke kas Negara, karena ke enam desa dialokasikan, sudah tercatat sebagai kelurahan di Empat Lawang. ke Enam kelurahan dimaksud yaitu, Kelurahan Kupang, Tanjung Kupang, Tanjung Makmur, Kelumpang Jaya, Pagar Tengah dan Beruge Ilir.

“Sejak 2015 dan 2016 ini ada enam kelurahan masih dapat jatah dana desa, tapi harus kita kembalikan ke kas Negara, agar tak menyalahi aturan penggunaannya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang, M Alhumaidi Saman, Senin (7/3/2016).

Ke enam kelurahan dimaksud, kata Alhumaidi, masih menerima dana desa karena masih tercatat di register kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebagai desa. Dilain pihak, desa Pancurmas dua tahun ini tidak dapat, karena di kementrian tercatat sebagai kelurahan.

Terkait kekeliruan data register ini, Alhumaidi memastikan pihaknya sudah menyampaikan surat ke kemendagri dan sudah ada tim berkoordinasi. Kemungkinan, pembahasan terkait status desa pada Juni 2016 mendatang.

Ia membeberkan, untuk 2016 tercatat 146 desa penerima dana desa, yang terealisasi hanya 140 desa. Sebab 6 desa diokembalikan karena sudah berstatus kelurahan dan satu desa memang tidak dapat karena diregister kementrian tercatat kelurahan. Dana desa, tahun 2016 ini meningkat 100 persen, di kisaran Rp 500-700 juta per desa, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya.

Khusus mengenai desa Pancur Mas, imbuh Alhumaidi, pihaknya pun sudah melakukan pembahasan khusus ke pemkab Empat Lawang. Kedepan akan diberikan prioritas pembangunan, sehingga tidak begitu merasa di rugikan. Pancurmas akan melajukan pembangunan seperti desa lain yang menerima dana desa. “Mudah mudahan kekeliuan ini bisa di luruskan pihak kementrian,” tukasnya.

Informasi dihimpun Kabar Sumatera menyebutkan, aliran dana desa dari pusat masuk ke Empat Lawang sejak 2015 lalu, setidaknya masing-masing desa menerima dana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tersebut sekitar Rp 250 juta per desa. Nah, di 2016 ini, kenaikan mencapai 100 persen atau di kisaran Rp 500 – Rp 700 juta per desa. Tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan sejumlah indikator lainnya.

Mengenai enam desa penerima yang sudah tercatat kelurahan, maka dana tersebut dikembalikan ke negara. Untuk 2015 lalu, dari enam desa itu jika dihitung masing-masing 250 juta, maka total mencapai Rp 1,5 miliar kembali ke negara. Begitu juga 2016 ini, dari dana sekitar Rp 500 juta per desa, maka diperkirakan sekitar Rp 3 Miliar harus dikembalikan. Berarti, secara keseluruhan dalam dua tahun yaitu 2015 dan 2016, pengembalian dana desa ke negara mencapai Rp 4,5 Miliar lebih.

TEKS : SAUKANI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com