Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas

Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 2 pekan

============================================================================

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY kemarin saya kirim laporan pelanggaran kode etik hakim saat bersidang melalui kantor pos, namun setelah dikirim baru sadar tidak melampirkan foto copy KTP saya. Jadi bagaimana ini, takutnya laporan saya langsung di tolak karena tanpa KTP. Bolehkah saya susulkan saja, mohon informasi. Petti Arman di Pagaralam. Petti_sicute@yahoo.co.id

Respon:

Saudari Petti, melampirkan foto copy identitas adalah syarat formal laporan yang bersifat wajib. Jika memang demikian kondisinya saudari tidak perlu khawatir karena laporan masyarakat yang terlupa melampirkan identitasnya akan disurati langsung oleh KY agar segera mengirimkan identitas tersebut. Jika surat pemberitahuan sudah diterima, kami harapkan segera ditindaklanjuti karena waktu yang diberikan untuk memenuhi syarat tersebut paling lama 30 hari, dan akan dinyatakan tidak dapat diterima bila melampaui batas waktu tersebut. Kami juga memberikan kemudahan untuk mengirimkan identitas tersebut melalui email PKY Sumsel penghubungky@gmail.com. Terima kasih atas partisipasinya.

  1. Kok di kepulauan Bangka Belitung belum ada Komisi Yudisial atau Penghubung KY pak, padahal di Babel juga banyak kasus loh pak, saya sebagai putra Bangka sangat mengharapkan akan adanya keberadaan Komisi Yudisial. Terima kasih. Haris Munandar di Bangka Belitung. haris.munandar@yahoo.com

Respon:

Pak Haris yang baik, memang salah satu landasan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah karena kuantitas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tinggi, selain realitas penegakan hukum di pengadilan yang dilanda banyak masalah, baik secara sosiologis, politis, hingga ekonomis. KY pun menginginkan PKY ada di semua daerah, termasuk di Babel, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut. Mudah-mudahan tahun mendatang PKY dapat dibentuk di seluruh daerah. Sekedar informasi saat ini persebaran PKY sudah ada di 12 daerah, yakni Medan, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Kupang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Ambon, dan Palembang. Jadi jika saudara menemukan pelanggaran KEPPH di daerah saudara dapat berkoordinasi dengan PKY Sumsel di Jln. Hokki Blok C 24 Kampus Palembang atau melalui Telepon 0711351098. Terima kasih atas perhatiannya.

  1. KY tolong investigasi di daerah kami parah banyak mafia hukum pak hakim dan jaksa terima suap dan kami melihatnya jelas-jelas, kami tunggu kerja nyatanya pak. Anonim di Kayuagung.

Respon:

Terima kasih saudara anonim atas informasinya, kami sangat mengapresiasi perhatian yang saudara berikan terhadap proses peradilan, terutama etika dan perilaku hakim. Jika memang menemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami tekankan untuk didokumentasikan agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera komunikasikan dengan kami di kontak 0711351098 atau melalui email penghubungky@gmail.com. Kami akan telusuri dan sampaikan ke bagian investigasi KY untuk ditindaklanjuti. Terima kasih dan kami harap saudara  terus menjadi mitra kami dalam mengawal peradilan, khusnya etika dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas. Salam.

  1. Komisi Yudisial saya mau menyampaikan dalam perkara perdata saya yang baru putus beberapa hari lalu disebutkan hakim saat pembacaan putusan bahwa hakim melakukan proses mediasi terhadap saya dan lawan saya, padahal tidak ada mediasi sama sekali. Saya orang kecil yang tidak mengerti hukum. Tolong penjelasannya saya mau laporkan saja. Wak Uyung di Baturaja. defri.indra@yahoo.co.id

Respon:

Terima kasih Wak Uyung atas informasinya. Terkait proses mediasi secara umum kami mengulasnya bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembahasan pokok perkara, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Perma 1 tahun 2008 yang mewajibkan kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Untuk itu, jika dalam perkara saudara prosedur mediasi tersebut tidak dilakukan, maka mengakibatkan putusan yang dibacakan pada persidangan tersebut menjadi batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 3, yang berbunyi “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 134 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Secara prosedur hukum kami menyarankan saudara untuk melakukan upaya hukum (banding) agar dapat menganulir putusan pada tingkat pertama tersebut. Terkait dengan keinginan saudara yang berniat melaporkan hal tersebut, silahkan datang langsung ke kantor PKY Sumsel di Jln. Hokki Blok C 24 Kampus Palembang Telp 0711351098 untuk kami lakukan penggalian informasi secara mendalam. Untuk efisiensi, sebaiknya saudara siapkan pula syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada. Demikian.

  1. Pak saya mau melaporkan oknum panitera nakal pak di pengadilan tempat kami karena suka menawarkan diri dengan masyarakat berperkara untuk dijadikan perantara agar dimenangkan hakim. Terima kasih pak. Anonim di Lahat. Tun_tunaina@yahoo.co.id

Respon:

Terima kasih saudara anonim. Perlu kami jelaskan bahwa UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan wewenang dan tugas KY hanya menjaga dan mengawasi etika dan perilaku hakim, dan tidak termasuk aparat pengadilan lainnya seperti panitera. Namun kita sadari bersama jika panitera dan hakim adalah satu kesatuan karena terikat kerja dalam satu lembaga. Silahkan saja disampaikan laporannya untuk kami telusuri secara mendalam, apakah ada keterkaitan hakim di dalamnya ataukah murni perilaku panitera tersebut. Kami tunggu kehadirannya di kantor milik kita bersama di jalan Hokki Blok C 24 Kampus Palembang Telp. 0711 351098.

  1. Saya mewakili masyarakat yang saat ini kami sedang di gugat di pengadilan oleh salah satu PT di Palembang karena dianggap melawan hukum. Kami minta perlindungannya dari KY untuk dilakukan pemantauan sidang itu, minta informasinya bagaimana prosedurnya. Terima kasih. Hasan Fanani di Kertapati. san@yahoo.com

Respon:

Saudara Hasan prosedur permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel Jl. Hokki Blok C 24 Kampus Palembang telp: 0711351098 guna informasi lebih jelas. Salam.

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *