Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dipertanyakan?

EMPAT LAWANG, KS
Penerapan dana program pemberdayaan masyarakat desa, yang tercantum 30 persen dari total penerimaan dana desa (DD) 2015 lalu dipertanyakan.

Pasalnya, setelah pencairan sekitar 80 persen dana desa, diduga sejumlah kades hanya fokus menerapkan program pembangunan fisik. Sementara, 30 persen seyogyanya untuk pemberdayaan belum terlaksana.

Informasi dihimpun Kabar Sumatera menyebutkan, pencairan dana desa tahun 2015 lalu hanya dua termin atau sekitar 80 persen, sementara termin terakhir yang tersisa 20 persen informasinya dimasukan ke Silva dan akan dicairkan pada 2016 ini.

Hal ini menjadi pertanyaan beberapa kalangan pada pelaporan pertanggungjawaban DD tahun 2015, mereka menduga pelaporan pertanggungjawaban patut dicurigai adanya pelaporan fiktif. Oleh karena itu, mereka meminta agar dilakukan penyerlidikan oleh aparat yang berwenang terkait permasalahan ini.

“Dana desa tahun 2015 itu 80 pesen sudah cair, dengan rincian pencairan dua termin 40 persen termin pertama dan 40 persen termin ke dua. Harusnya dalam penerapannya setiap termin itu digunakan untuk fisik 70 persen dan 30 persen untuk pemberdayaan. Misalnya, jika termin pertama itu cairnya Rp100 juta, diterapkan untuk fisik itu Rp70 juta sementara Rp30 juta untuk pemberdayaan. Yang banyak terjadi itu semuanya diterapkan ke fisik, sementara di laporan pertanggungjawaban mereka tidak seperti itu,” ungkap salah seorang sumber koran ini meminta tidak menyebutkan namanya.

Dia juga menyebut, kalaupun para Kades ini beralasan menerapkan kegiatan pemberdayaan DD tahun 2015 setelah pencairan sudah 100 persen, setidaknya ada dana 10 persen dari total yang sudah dikucurkan 80 persen tidak diterapkan. “Yang jelas banyak Kades tidak menerapkan dana pemberdayaan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Empat Lawang, M Azhari menjelaskan, jika ada laporan pihaknya siap mengecek  ke desa-desa yang dicurigai tidak melaksanakan program pemberdayaan pada penerapan DD 2015 lalu.

Meski demikian, dia menyebut bagaimana desa hendak menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, jika DD 2015 termin ke tiga sisa 20 persen dimasukan ke silva alias tidak cair di tahun yang sama.

Ketika disinggung banyak laporan pertanggungjawaban pihak Kades diduga tidak sesuai dengan real di lapangan, dia mengaku siap meninjau langsung ketika ada laporan pihak manapun ke BPMPD Empat Lawang, meskipun hanya laporan lisan.

“Yang disilvakan itu sebesar 20 persen, bearti setidaknya ada 10 persen dana untuk pemberdayaan yang harus di terapkan dari 80 persen DD tahun 2015. Jika memang ada desa yang dicurigai, kami akan siap turun ke lapangan untuk mengecek langsung, meskipun hanya laporan lisan,” tukas Azhari.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *