Tak Calonkan di Sumsel, Ridwan Mukti Menang di Bengkulu, MK : Ini Akhir Sengketa Pilkada Bengkulu

BENGKULU, KS

Putusan MK menggugurkan pasangan cagub Bengkulu Nadjamuddin-Mujiono terhadap Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah selaku pemenang.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2015 melalui putusan sela, Kamis 21 Januari 2016. Berkas Permohonan nomor 10/PHP.GUB-XIV/2016 itu diajukan Pasangan Cagub Sultan Bachtiar Nadjamuddin-Mujiono. Pertimbangan Mahkamah adalah Pasal 158 UU Pilkada, dimana ambang batas suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, sebagai objek sengketa di MK. Pasal 158 UU Pilkada Jo Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2015, Provinsi Bengkulu masuk kategori ambang batas 2 persen. Adapun penetapan KPUD Bengkulu, pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah meraih suara terbanyak 517.190 suara atau 57,37 persen dari 901.529 suara sah.

Sedangkan pasangan Sultan Bakhtiar Najamudin-Mujiono hanya mendapat dukungan sebanyak 384.339 suara atau 42,63 suara. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Bengkulu sekitar 72 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,4 juta jiwa lebih. Sehingga selisih perolehan suara Ridwan Mukti-Rohidin Mersyan dengan pasangan Sultan Baktiar Najamudin-Mujiono sekitar 14 persen lebih.”Berdasarkan penilaian di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan PMK No 6 ayat 1/2015,” kata Ketua MK, Arief Hidayat, Kamis 21 Januari 2016.

Sengketa pilkada ini bermula darirapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu tentang rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur-Wakil gubernur Bengkulu pada pilkada serentak 9 Desember lalu. Dalam rapat pleno pada Jumat 18 Desember 2015, KPU Bengkulu menetapkan pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah meraih suara terbanyak 517.190 suara atau 57,37 % dari 901.529 suara sah.

Sedangkan pasangan Sultan Baktiar Najamudin-Mujiono hanya mendapat dukungan sebanyak 384.339 suara atau 42,63 %. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Bengkulu sekitar 72 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,4 juta jiwa lebih.

Pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah menang di 8 kabupaten dan pasangan Sultan Baktiar Najamudin-Mujiono hanya menang tipis di dua kabupaten. Kabupaten yang mereka menangkan antara lain Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 100.690 suara, Kota Bengkulu 78.111 suara, Lebong 40.482 suara, Bengkulu Tengah 28.595 suara, Bengkulu Selatan 42.255 suara, Bengkulu Utara 71.727 suara, Kepahiang 38.686 suara dan Kaur sebanyak 35.129 suara.

Sedangkan dua kabupaten yang dimenangkan pasangan Sultan Baktiar Najamudin-Mujiono, yakni Seluma sebanyak 53.765 suara dan Kabupaten Mukomuko sebanyak 43.887 suara.

Dari hasil perolehan suara pilgub tersebut, maka dapat dipastikan pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu masa bakti 2016-2021 mendatang.

Karena merasa dicurangi, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan Baktiar Najamudin dan Mudjiono melayangkan gugatan hasil perolehan suara yang memenangkan pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan kepada KPU Provinsi Bengkulu ini diajukan lantaran mereka telah terjadi kecurangan politik uang yang masif. “Terjadi kecurangan luar biasa dan ini mungkin terjadi pertama di Indonesia,” kata kuasa hukum Baktiar-Mujiono, Zetriansyah saat ditemui usai sidang di Gedung MK.

Namun menurut kuasa hukum Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, Ari Yusuf Amir, tudingan Zetriansyah tidak beralasan. Sebab, Zetriansyah tidak menjelaskan bentuk tindakan money politic yaitu berupa pembagian uang, doorprize serta sarung dan sejadah. “Dalil mereka tidaklah beralasan, karena telah melalui proses pemeriksaan oleh Bawaslu. Apabila memang ditemukan adanya money politic yang dilakukan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, maka seyogyanya bawaslu akan merekomendasikan untuk segera melakukan tindakan yang dianggap perlu,” kata Ari Yusuf.

Pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Ridwan-Rohidin

Pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Ridwan-Rohidin

Sebaliknya Baktiar-Mujiono telah melakukam tindakan money politic. “Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa pembagian uang, pembagian sarung lengkap dengan brosur yang menjabarkan program serta visi misi,” ujar ary. Menurut Ari Yusuf Amir, hampir semua kandidat yang mengikuti pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) serentak 2015 lalu menggunakan jasa pendampingan tim kuasa hukum.

Hal ini terjadi oleh karena ajang kontestasi pilkada kerap menimbulkan persoalan hukum. Seorang calon bisa saja menang pada tahap seleksi (pemungutan suara), tetapi ternyata bisa saja kalah dan batal menjadi pemimpin politik karena dililit persoalan hukum. Karena itu jasa tim kuasa hukum, menurut praktisi hukum, Ari Yusuf Amir, SH., MH,. seyogyanya ada dalam merebut kemenangan dalam kompetisi politik ini.

Konsultan hukum atau kuasa hukum seorang calon yang mengikuti pemilihan politik, tentu berbeda dan khas dibandingkan dengan menjadi kuasa hukum dalam proses non litigasi penanganan kasus hukum di lapangan pidana dan perdata yang lazimnya digeluti para lawyer. Meski sangat spesifik, tetapi ruang lingkup kasus yang muncul dan mesti mendapat fokus perhatian tim kuasa hukum dalam pendampingan calon selama proses tahapan pilkada, justru lebih kompleks.

Sebelum putusan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai Kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan B Najamudin-Mujiono, menilai sengketa pilkada itu tidak sama dengan sengketa pilkada lain yang diproses di MK. Sebab, untuk kasus dugaan kecurangan ini, sudah ada putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai praktek politik uang.

“Bengkulu ini agak berbeda dengan ratusan kasus sengketa yang masuk ke MK saat ini. Kasus Bengkulu ini nyata dan sudah ada putusan DKPP,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui pesan tertulis, Rabu 13 Januari 2016, sebagaimana dikutip media massa.

Berdasarkan putusan DKPP, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Ahmad Ahyan terbukti menerima uang dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Akibatnya, anggota PPK tersebut diberi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota PPK oleh DKPP. Putusan DKPP tersebut sudah dikeluarkan pada 12 November 2015. Hal tersebut bisa digunakan hakim MK untuk memutuskan dengan adil perkara ini. Politik uang kata dia jelas terbukti dengan putusan DKPP yang meneguhkan bahwa anggota PPK setempat menerima uang suap. Namun, di sidang MK, permintaan Yusril tidak mempengaruhi putusan MK untuk menolak gugatan kliennya.

TEKS : SOFYAN HADI/FORUM KEADILAN

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *