Besarnya Biaya Politik, Pemicu Kepala Daerah Lakukan Korupsi

JAKARTA, KS

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapan, salah satu penyebab banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi karena biaya politik yang besar. Padahal, gaji kepala daerah tidak sebanding dengan biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye.

“Misalnya kampanye untuk Pilkada sendiri rata-rata menghabiskan dana Rp 20 sampai Rp 25 miliar rupiah setiap pasangan calonnya. Padahal jika dihitung gaji Kepala Daerah perbulannya maksimal hanya mencapai Rp 100 juta atau pertahunnya kurang lebih Rp 1,2 miliar. Sedangkan selama lima tahun masa jabatan sebagai Kepala daerah hanya akan mengumpulkan kurang lebih Rp 6 miliar,” ujar Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

Karena kekurangan membayar biaya politik tersebut, kata Busyro maka kepala daerah menyalahgunakan APBD demi memenuhi kepentingannya. Bahkan ada kepala daerah yang memperdagangkan kebijakan seperti bisnis antar ruang dan hutan lindung.

“Itu pastinya untuk mengambil keuntungan untuk melakukan pencurian “legal” dengan kebijakan-kebijakan lewat Perda. Disitulah kemudian terjadilah korupsi di sektor-sektor publik dan itu hasilnya besar sekali,” jelas Busyro.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengharapkan para calon kepala daerah agar menjelaskan kepada publik terkait biaya-biaya publik paslon kepala daerah. Jika tidak, korupsi akan semakin masif.

“Jika korupsi itu masif maka terjadi ketidakadilan sosial yang mengakibatkan konflik horizontal,” pungkas Busyro.

TEKS : BERITASATU.COM

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *