Saya ingin melaporkan hakim namun khawatir identitas saya akan dibuka. Tolong penjelasannya apakah KY bisa menyembunyikan identitas pelapor?

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Saya dan teman saya bermaksud menyampaikan laporan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial, namun kedudukan kami hanya sebagai saksi. Pertanyaan saya apakah keterangan tertulis kami selaku saksi perlu pakai materai?. Terima kasih. F Fadli di Jakabaring [email protected]

Respon:

Terima kasih atas perhatiannya dalam mengawal peradilan pak Fadli. Betul pak, keterangan saksi secara tertulis harus bermaterai (6000). Untuk informasi lebih jelas dapat langsung ke kantor kita di jalan hokki Blok C 24 Kampus Palembang/sebelah kolam renang lumban tirta depan hotel aryaduta Palembang, atau hubungi kantor kita di 0711-351098. Salam peradilan bersih anti korupsi !

  1. Saya ingin melaporkan hakim namun khawatir identitas saya akan dibuka. Tolong penjelasannya apakah KY bisa menyembunyikan identitas pelapor?. Terima kasih. mang X di Baturaja. [email protected]

Respon:

Mang X yang baik, Komisi Yudisial menjamin kerahasiaan dan kemananan identitas pelapor/informan/saksi yang menyampaikan laporan/informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga apapun yang disampaikan ke kami akan dilindungi. Kami tunggu kehadirannya mang X di kantor Penghubung KY Sumsel jalan hokki Blok C 24 Kampus Palembang/sebelah kolam renang lumban tirta depan hotel aryaduta Palembang.

  1. Salam silaturahmi KY. Boleh kan kalau ada acara wisnu ikut, sambil nambah pengetahuan?. Wisnu D S Mahasiswa PTN Palembang.

Respon:

Terima kasih adek Wisnu atas perhatiannya. Tentu saja boleh karena Komisi Yudisial milik kita bersama dan menghantarkan peradilan yang bersih dan bermartabat adalah tugas kita bersama. Silahkan mampir ke kantor kita di jalan hokki Blok C 24 Kampus Palembang/sebelah kolam renang lumban tirta depan hotel aryaduta Palembang, telepon 0711-351098.

  1. KY saya mau minta penjelasan bagaimana jika hakim yang kita laporkan atas pelanggaran kode etik, ternyata melakukan tindakan pidana di tempat tugasnya, bagaimana proses di KY?. Terima kasih. Dwi W di Pangkalan Balai [email protected]

Respon:

Saudari Dwi, sebagaimana Peraturan KYRI Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 112 dinyatakan bahwa dalam hal penanganan laporan ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor, Komisi Yudisial wajib meneruskan Laporan kepada instansi yang berwenang berdasarkan Penetapan Sidang Pleno atau Keputusan Sidang Pleno. Selain itu KY akan memproses laporan berdasarkan tersebut melalui tahapan-tahapan/alur penanganan laporan. Jika tindak pidana terbukti, maka terlapor akan diberikan sanksi sesuai dengan jenisnya (ringan, sedang, dan berat), sebab terlapor/hakim yang melakukan tindak pidana otomatis melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim).

  1. KY mohon penjelasannya, teman saya pernah melaporkan hakim yang nakal alias melanggar kode etik tapi ternyata ada pemberitahuan dihentikan penanganannya oleh KY karena hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana. Tapi beberapa bulan kemudian dilanjutkan kembali oleh KY, mengapa begitu?. Ahmad H di Gandus [email protected]

Respon:

Saudara Ahmad, dalam Peraturan KYRI Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 99 Komisi Yudisial dapat menghentikan penanganan laporan pada setiap tahapan dalam hal terlapor tertangkap tangan, ditangkap, atau ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana dan telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Penghentian penanganan laporan dilakukan sampai dengan putusan atas perkara terlapor telah berkekuatan hukum tetap. Namun penanganan laporan tersebut dapat dibuka kembali dalam hal putusan pengadilan menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi terdapat pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh terlapor. Begitu pak Ahmad, semoga dapat dipahami.

  1. Saya mahasiswa di PTS yang pernah magang di salah satu pengadilan Palembang. Saat saya magang sempat menyaksikan tim KY memantau sidang dengan membawa alat video dan rekaman. Memangnya apa yang ingin dicari dan dicapai KY sehingga memantau sidang seperti itu dilakukan?. Arina C di KM 3,5 [email protected]

Respon:

Terima kasih adek Arina. Pemantauan sidang oleh Komisi Yudisial sebetulnya berkaitan dengan hakim dan/atau pengadilan selaku obyek. Adapun target pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial diantaranya, mempersempit ruang gerak mafia peradilan, mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), serta meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk selalu peduli dan melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Demikian.

 

 

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas.

kepada:

Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia

Wilayah Sumatera Selatan

melalui email: [email protected]

Respon akan dimuat setiap 2 pekan   




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *