Kajari Tebing Tinggi Gelar Sosialisasi Hukum Bagi Kades

EMPAT LAWANG, KS
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2015 yang jatuh pada 9 Desember, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi mengadakan sosialisasi hukum kepada para kepala desa (kades), camat dan lainnya, Kamis (10/12/2015) di aula Hotel Kito.

Namun, sebelum kegiatan tersebut, pihak kejari melakukan upacara di halaman kantor kejari. Lalu dilanjutkan pembagian stiker anti korupsi kepada warga, pengendara motor maupun mobil di sekitaran kantor kejari.

Kajari Tebing Tinggi, Azwad Z Hakim saat kegiatan sosialisasi mengatakan, kejari sudah melakukan pengawalan pendampingan terhadap SKPD. Dalam artian kejari bukan hanya melakukan penindakan tapi juga melakukan pencegahan. “Mengenai penanganan dana desa harus melibatkan semua komponen. Pilkades ini juga rawan politik, nanti pilkades selanjutnya diharapkan jangan ada unsur politik,” ujarnya.

Kajari Kab. Empat Lawang, Azwad Z Hakim tempelkan sticker anti korupsi di mobil warga. (Foto.Dok.KS/SAUKANI)

Kajari Kab. Empat Lawang, Azwad Z Hakim tempelkan sticker anti korupsi di mobil warga. (Foto.Dok.KS/SAUKANI)

Kejari siap mengawal dana desa maupun dana lainnya seperti PNPM dan lain sebagainya. Pihaknya mengajak para kades maupun yang lainnya untuk sama-sama membangun Kabupaten Empat Lawang sehingga apa yang dicita-citakan tercapai.

“Mari kita sama-sama bangun Empat Lawang. Politik yang sudah-sudah kita leburkan dari sekarang. Semoga para kades bisa amanah, untuk pilkades pilkades tahap dua nanti berjalan lancar,” harapnya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Empat Lawang, M Azhari menjelaskan, dana desa tahap satu sudah disalurkan semua. Sekarang proses pencairan dana desa tahap dua. “Berkas sudah naik ke sekda, sehari atau dua hari lagi sudah cair,” katanya.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi dari kejari ini pengelolaan dana desa bisa dilakukan sebaik-baiknya. Sebab dana desa ini akan terus bergulir bahkan di tahun depan mengalami kenaikan sekitar Rp 600 juta. “Kami kerjasama dengan kejari ini bukan untuk mencari kesalahan para kades. Tapi untuk mengawasi dana-dana, bukan hanya dana desa saja sehingga sesuai peruntukannya, tidak menyimpang,” bebernya.

Ditempat itu juga, Sekertaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Burhansyah menambahkan, 2016 mendatang, semua proyek yang ada di desa-desa akan diserahkan ke kades, pihak pemkab tidak mengurusinya lagi. Oleh sebab itu anggaran desa digunakan sebagaimana mestinya.

“Jika tergelincir menggunakan dana desa bisa di hukum penjara, di daerah lain sudah ada seperti itu. Jika ada meragukan mengenai dana desa cepat buat surat ke kejari atau bupati melalui BPMPD, agar tidak terjadi kekeliruan nantinya,”tukasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *