Kasus Warsih, Pelajaran Bagi Jajaran Pemerintah di Tingkat Bawah, Plt Bupati : Kades, Lurah Harus Aktif

EMPAT LAWANG, KS

Kasus Warsih hingga kini masih menjadi sorotan publik. Termasuk Pemeirntah Kabupaten Empat Lawang memberi perhatian serius terhadap kasus Warsih. Sampai-sampai, Plt Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah melontarkan kalimat pedas kepada bawahannya.

“ Munculnya permasalahan seperti kasus ibu Warsih dan anaknya, itu menjadi contoh perlunya keaktifan jajaran pemerintah ditingkat bawah. Jika sejak awal ada laporan, tentu permasalahan tidak akan berlarut-larut,” ujarnya di hadapan Lurah, Kades dan sejumlah SKPD di Kabupaten Empat Lawang, Senin  (7/12/2015).

Lebih lanjut, Syahril menegaskan, banyaknya permasalahan muncul di masyarakat, membutuhkan peran serta jajaran pemerintah di tingkat terendah dalam melakukan pengawasan.  Oleh sebab itu, peran kepala desa (kades), lurah dan segenap jajarannya sangat penting, agar menyampaikan permasalahan tersebut ke pemerintah daerah. “Kades, Lurah dan terutama RT atau para kadus harus aktif, laporan setiap permasalahan terjadi di masyarakat,” katanya.

Selain kasus Warsih, Syahril juga mencontohkan tentang keamanan. Menurutnya, kades, lurah dan jajarannya, sudah seharusnya aktif menyampaikan setiap ada permasalahan yang menyangkut keamanan di wilayahnya. “Kita ingin pemerintahan yang efektif, harus saling berkoordinasi dengan SKPD terkait. Terutama menyangkut kehidupan sosial masyarakat dan keamanan,” jelasnya.

Koordinasi yang baik, menurut Syahril, akan menciptakan sistem pemerintahan yang baik pula. Dari pemerintah terendah setingkat kadus, RT, RW hingga kades dan lurah harus terus berkoordinasi secara aktif. Sampaikan setiap permasalahan yang ada, agar bisa ditindaklanjuti cepat.

Senada itu, Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto mengakui, peran pemerintah se tingkat RT, RW dan para kadus sangat penting. Terutama dalam pengawasan secara aktif kondisi rill di masyarakat. Baik dari segi keamanan, sosial kependudukan serta peta rawan bencana daerahnya. “Harus ada harmonisasi dan koordinasi aktir dalam tubuh pemerintahan, agar setiap permasalahan masyarakat bisa diatasi secara dini,” kata David.

Peran kades dan lurah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Baik dalam pengawasan dan menyampaikan kondisi masyarakat dilingkungannya, juga mensosialisasikan kebijakan dan peraturan daerah ke masyarakat. Sebaliknya, SKPD terkait harus cepat tanggap jika ada laporan dari pemerintah desa dan kelurahan. “Intinya, harus berperan aktif,” tegasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *