Pasang Reklame Tanpa Izin, Sanksinya Larangan Setahun

EMPAT LAWANG, KS
Sejumlah iklan reklame milik perusahaan rokok tersebar di Kabupaten Empat Lawang, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi. Ironisnya, reklame tersebut diduga tidak mempunyai izin dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT PM) Empat Lawang.

Meskipun demikian, sepertinya belum ada upaya untuk pencopotan paksa dan terkesan dibiarkan saja. Sebagian besar, iklan dimaksud menggunakan fasilitas umum milik pemerintah daerah. Seperti yang terpasang di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kawasan terowongan kereta api di Kecamatan Tebing Tinggi. Fasilitas umum dijadikan pondasi, untuk memajang iklan sebuah rokok. Selain melanggar aturan yang ada, iklan ini merusak pemandangan pengguna jalan yang melintas.

“Hingga saat ini iklan tersebut belum ada izinnya,” ungkap Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Empat Lawang, Mursadi.
Diakui Mursadi, pihaknya belum maksimal melakukan penertiban iklan reklam atau sejenisnya yang terpasang di seluruh Kabupaten Empat Lawang.

Kendalanya, selain kekurangan personil, juga terkendala dana untuk terjun langsung ke lapangan. Namun kedepannya, Mursadi berjanji akan lebih maksimal, agar bisa menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sektor izin reklame. “2016 mendatang akan kita maksimalkan, iklan yang tidak mempunyai izin akan ditindak tegas,” imbuhnya.

Sebelum memberikan sanksi terberat, terlebih dahulu akan diberikan peringatan tertulis kepada pihak perusahaan yang memasang iklan, agar segera mengurus izinnya terlebih dahulu. Jika surat peringatan tidak digubris, maka perusahaan dimaksud terancam tidak bisa memasang iklan serupa di Kabupaten Empat Lawang, dalam jangka waktu se tahun. “Pernah ada yang disanski tidak bisa memasang iklan selama satu tahun, karena tidak mau menuruti aturan yang berlaku. Yang jelas, pemberian sanksi harua dilakukan secara bertahap,” tegas Mursadi.

Sementara itu, banyaknya iklan reklame atau iklan lainnya yang bersifat bisnis di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, diduga karena pihak perusahaan sudah membayar retribusi. Padahal, pembayaran retribusi dimaksud diberlakukan, setelah diterbitkannya izin dari instansi terkait. Pembayaran retribusi yang tidak melalui izin resmi, diduga tidak akan masuk dalam PAD Empat Lawang, melainkan masuk ke kocek pribadi oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab.

“Ada beberapa perusahaan yang mengaku membayar retribusi saja, namun tidak mendapatkan izin resmi. Ini menjadi pertanyaan besar, karena ada dugaan uang retribusi dimaksud hanya masuk ke kas pribadi yang bersangkutan,” ungkap salah seorang pejabat Empat Lawang yang tidak mau disebutkan namanya.

TEKS / FOTO : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *