Kuasa Hukum Pasangan Helmi-Muchendi, Laporkan Pasangan AW Noviadi-Ilyas Panji Alam, Ada 9 Pelanggaran

PALEMBANG, KS

Munarman, SH,  Kuasa Hukum Cabup-cawabup nomor urut 1, Helmi-Muchendi akhirnya melaporkan pelanggaran yang dilakukan pasangan  Cabup-cawabup AW Novadi-Panji Alam nomor urut 2 ke Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih).

munarman

Munarman, SH, Kuasa Hukum Pasangan Helmi-Muchendi

Munarman menyebutkan, paling tidak ada 9 pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 2. “Adapun Ke 9 matrik pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 menurut Munarman, 3 diantaranya merupakan pelanggaran administrasi dan 6 lainnya merupakan dugaan pelanggaran pidana,” ujar Munarman, pada Jumpa Pers — tindak lanjut dari media gathering di Hotel Paninsula, Kamis (29/10/2015).

Munarman mengatakan, hari ini kami sampaikan 9 pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 2 (AW Noviadi-Ilyas). Hal ii kami lakukan agar beritanya berimbang. “Dan ke-9 pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir,” terangnya.

Lebih lanjut, Munarman menegaskan, 3 Pelanggaran administrasi tersebut adalah, pasangan nomor urut 2 telah melakukan pemasangan umbul-umbul di depan Sekolah Nurul Yakin di Kecamatan Tanjung Batu. Demikian juga dua laporan terkait mobil-mobil yang dibranding foto paslon nomor 2 dengan ukuran yang melebihi aturan.

“Dugaan pelanggaran pidana lainnya ada enam laporan, yakni pembagian kain dan sarung bergambar foto paslon nomor urut 2 di sejumlah desa di Kabupaten OI. Bahkan ada juga temuan uang Rp 200 ribu seperti di kecamatan Pemulutan Barat,” beber Munarman.

Menurutnya dugaan pelanggaran pidana pembagian kain dan sarung tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan disebutkan pihaknya masih banyak kain dan sarung yang disimpan di posko-posko pemenangan paslon nomor urut 2 yang belum didistribusikan.

Pihaknya berharap laporan yang dilayangkannya ke Panwaslih untuk segera ditindaklanjuti. Dan tak menutup kemungkinan akan diadukan ke DKPP.

Munarman menegaskan Panwaslih dalam hal ini harus berkerja secara profesional dan menjalankan SOP yang telah di atur dalam undang-undang pilkada. “Laporan yang telah kita layangkan ke Panwaslih semuanya adalah pelanggaran yang serius,” pungkasnya.

TEKS : SONNY KUSHARDIAN

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com