Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Harus Evaluasi Empat Poin Berikut

JAKARTA, KS

Ada empat poin yang harus dievaluasi pemerintah agar tidak kembali terjadi kebakaran lahan. Pertama, pemerintah harus perhatian terhadap pengelolaan wilayah Indonesia dengan mengevaluasi dan meninjau kembali izin kawasan gambut.

“Dulu tidak pernah ada kebakaran asap. Ini terjadi akibat izin kawasan gambut harus dievaluasi,” ujar Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Kedua, adalah memulihkan fungsi ekosistem lahan gambut itu sendiri. Kanal air yang disediakan perusahaan harus maksimal di ambang batas 40 cm dari permukaan tanah sesuai dengan mandat nomor 71 tahun 2014.

“Air itu tidak tinggal sedikit lagi, bila kepanasan sebentar kebakaran terjadi. Kanal yang ada harus cepat disekat,” imbuh dia.

BACA : Pengusaha Sawit: Kebakaran Hutan Ditunggangi Black Campaign

Poin ketiga, tuturnya, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi lahan sawit tidak berani masuk ke dalam wilayah konsesi bila terjadi kebakaran. Adapun alasannya, terdapat Undang-Undang yang melarang.

“Ada Undang-Undang melarang masuk ke dalam konsesi, ketika masuk ada ancaman pidana. Ini harus ada rasa tanggung jawab, rasa memiliki, dikembalikan,” jelas dia.

Terakhir, poin keempat, penerbitan konsesi yang dikeluarkan, jauh melampaui perusahaan dalam mengelola.

“Pantai timur Sumatera misalnya, konsesi grup 1,9 juta hektare. Satu konsesi kalau terjadi kebakaran butuh 200 ribu orang untuk memadamkan api. Makanya, penerbitan konsesi tidak boleh melebihi kemampuan perusahaan itu sendiri,” pungkasnya. (wdi)

TEKS / FOTO : OKEZONE.COM




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *