Kemiskinan Tidak Berkurang : Orang miskin bertambah atau Petugas Pedamping Tidak Bekerja?

MUARA ENIM, KS

Jika suatu daerah, angka kemiskinannya tidak turun-turun, tentu menjadi pertanyaan, apakah yang miskin memang bertambah atau petugas pedampingnya tidak bekerja. Demikian dikatakan, Dra Yuyun Yuni Ningsih M.Si, Staf Kementrian Sosial RI, pada Bimbingan Teknis Service Provider (BTSP) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015 di Gedung Serbaguna Lima Putri Muara Enim, Rabu (30/9/2015).

Menurut Yuyun  Service Provider (Penyedia Layanan) memiliki peranan penting dalam PKH dan menjadi penyedia layanan pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sesuai standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH).

Suasana Bimbingan Teknis Service Provider (BTSP) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015 di Gedung Serbaguna Lima Putri Muara Enim, Rabu (30/9/2015). (Foto.Dok.KS/Aldo RGBA FM)

Suasana Bimbingan Teknis Service Provider (BTSP) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015 di Gedung Serbaguna Lima Putri Muara Enim, Rabu (30/9/2015). (Foto.Dok.KS/Aldo RGBA FM)

Service Provider menurut Yuyun, adalah figur yang harus mempunyai kemampuan dan kemauan sekaligus dapat menyediakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga sangat miskin.

Sebelum direalisasikan bantuan program keluarga harapan (PKH) perlu dilakukan closing data yang akurat supaya tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun hukum dikemudian hari.

Salah satu tugas Service Provider (Penyedia Layanan) PKH adalah membantu pendamping PKH memverifikasi data penerima manfaat sesuai kuota yang telah ditentukan sekaligus menetapkan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang berhak atau tidak berhak menerima program ini.

“Para pendamping Servie Provider harus berani dan mampu berkomunikasi kepada peserta PKH sehingga program PKH benar-benar meresap. Jika ada peserta KSM yang tidak layak lagi menerima, harus dikeluarkan. Tapai sampaikan secara halus jangan sampai menyinggung perasaan mereka,” ujar Yuyun yang juga Lektor Kepala Universitas Padjajaran Bandung.

Yuyun menambahkan, kemiskinan merupakan bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berupa pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah yang penanganannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama untuk penanggulangan kemiskinan seperti pengembangan sistem jaminan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.

Plt Asisten II bidang Perekobang dan SDA Pemkab Muara Enim, H.Jhoni Harwanto BE,
Jhoni Harwanto dalam sambutan bupati menyampaikan, PKH adalah pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Conditional Cash Transfers (CCT), oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Tujuan program ini menurutnya untuk mengevaluasi, memverifikasi dan menyempurnakan peta permasalahan sekaligus peta potensi dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim.

Bantuan tunai bersyarat (Program PKH) ini, lanjut Jhoni, diperuntukkan bagi ibu hamil, menyusui, anak balita dan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP) sederajat. Pada tahun 2014 PKH di Kabupaten Muara Enim ada 14 kecamatan dengan jumlah 6.513 KSM.

Pada usulan baru tahun 2015 Penerima Program Keluarga mendapat penambahan enam kecamatan yakni Kecamatan Rambang, Lubai Ulu, Kelekar, Lembak, Belimbing dan Belida Darat dengan jumlah penerima bantuan 1.930 KSM.

Untuk itu, total Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 20 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim tahun 2015 direncanakan menjadi 8.443 KSM naik sebesar 22,9 persen dengan pendamping 41 orang dan operator tiga orang.

Bimteks Service Provider PKH tahun 2015 ini dilaksanakan selama tiga hari dengan peserta hari pertama dari enam kecamatan penambahan lokasi penerima yakni Kecamatan Rambang, Lubai Ulu, Kelekar, Lembak, Belimbing dan Belida Darat. Sedangkan hari kedua dan ketiga ditambah dengan enam orang peserta pendamping PKH dari Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

Hadir di acara itu selain Puluhan peserta petugas pendamping, hadri juga para kepala dinas di Provinsi Sumatera Selatan, para kepala SKPD, dan para camat setempat.

TEKS : HENDRO ALDO IRAWAN – REPORTER RGBA FM

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *