Ganti Rugi Lahan Pembangunan Under Pass di Lahat Berbuah Protes

LAHAT, KS

Pembangunan Under Pass di jalan lingkar Desa Manggul, Talang Kabupaten Lahat menunai protes. Pasalnya, proses pembangunan itu ternyata harus memakan beberapa metera sebagian tanah warga. Protes ini dilakukan terkait dengan informasi yang menyebutkan,  pada pembangunan Under Pass yang akan dijadikan percontohan di Sumatera Selatan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat tidak akan mengganti rugi lahan warga tersebut.

Namun kabar ini menjadi simpang siur. Sebab, di satu sisi informasi yang diterima awak media di Kabupaten Lahat, pemerintah akan mengganti rugi. Namun informasi lain menyebut tidak akan ada ganti rugi.

“Tidak ada ganti rugi, karena pada waktu rapat memutuskan, siapapun yang mendirikan bangunan di tanah negara maka tidak ada ganti rugi, baik tanah atau lahan warga maupun rumah yang berdiri diatas tanah PT.KAI yang tidak jauh dari rel kereta api,” ujar Sukemi, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lahat.

Namun, pernyataan Sukemi ini dibantah Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat. Drs.Eduar Kohar,MM kepala Dishubkominfo Kabupaten Lahat mengatakan, tanah yang digali yang jaraknya 30 meter dari rel maka akan diganti rugi. Sebab menurut Eduar hal itu memang sudah dianggarkan.  Kali itu Eduar juga meralat pernyataan Sukemi.

“Siapa yang ngomong tidak ada ganti rugi?! Kalau tidak ada, akan dikemanakan dana ganti rugi tersebut?!  Dalam hal ini jangan memberi informasi yang tidak jelas, nanti pembangunan ini tidak berjalan, siapa yang malu!? Ya bupati yang malu. Janganlah seperti itu, seharusnya jelaskan sebaik mungkin kepada wartawan bahwa ada ganti rugi, jangan seolah-olah terkesan menutup-nutupi ganti rugi tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat Nasrun Aswari,SE,MM  mengatakan akan ada ganti rugi lahan warga. Menurutnya, jika bentuknya bangunan maka ada bentuk jalinan tali kasih.

“Pemangunan under pass tersebutkan di bawah rel jalan lingkar. Nah tanah warga yang tergusur diganti rugi dan bangunan yang ada itu akan ada bentuk perhatian pemerintah yakni tali kasih, entah diganti rumah atau finansial, kita belum tahu,” bebernya singkat.

Disamping itu, Pengawas PT.Catur Wicaksana, Dion juga memberikan keterangan, apabila konflik tersebut belum selesai maka pihaknya akan cek out. “Kita akan tegas, jika ini belum selesai maka kita cek out, kita tidak ingin ada kerugian antar perusahaan dan kontraktor,” katanya.

Namun kenyataannya sampai saat ini pihak PT.Catur Wicaksana masih bekerja, dan tidak melakukan aksi seperti yang disebutkan sebelumnya.

TEKS : JUMRA ZEFRI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *