Roh Demokrasi Itu Rakyat, Bukan Uang

Wawancara dengan Slamet Sumosentono (Anggota DPRD Sumsel)

Carut marutnya etika politik di negeri ini yang diwarnai dengan sejumlah konflik di internal Partai Politik (parpol), sejumlah pihak menilai telah menodai iklim demokrasi yang mulai berkembang. Bahkan akibat dari itu semua, para elit tidak berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat, melainkan sibuk pada urusannya sendiri. Bagaimana tanggapan Slamet Sumosentono, Anggota DPRD Sumsel tentang hal itu? Berikut wawacara Imron Supriyadi, Yeni Maria dan Aji Julianto dari METRONEWS. Petikannya;

———————————————————-

Sampai hari ini sejumlah tokoh dan beberapa pengamat menilai, konflik internal beberapa partai politik mengakibatkan sikap apriori rakyat terhadap elit politik. Apa komentar Anda?

Kalau menurut masyarakat umum, adanya berbagai kritikan dewasa ini menjadi respon terhadap situasi dan kondisi negara. Kalau di Sumsel, menurut saya iklim politiknya cukup kondusif. Karena yang begolak itu di tingkat pusat. Kalau di daerah saya lihat kondusif. Nah, kalau melihat kepemimpinan pusat, kemudian yang dilihat itu perilaku para legislator di pusat, ini yang kemudian membuat prihatin bagi semua daerah. Apalagi seperti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang sedang digodog di DPR. Artinya, daerah juga akan menunggu keputusan dari pusat. Jadi kalau melihat carut marut yang kemudian mereka nilai tidak baik, itu karena rakyat melihat para legislator di pusat. Tapi kalau secara riil, sebenarnya rakyat tidak terbebani dengan soal itu. Sebagai politikus, saya hanya bisa mengimbau kepada para penguasa untuk segera menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi sekarang.

Kenapa Anda mengatakan itu tidak membebani rakyat, sementara rakyat adalah konstituen yang ikut serta dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slamet Sumosentono – Anggota DPRd Sumsel

Kalau dilihat langsung, coba tanya saja pada mereka di desa-desa. Pasti mereka tidak terlalu peduli dengan perilaku elit partai dan pemimpin negara. Termasuk adanya keterlibatan korupsi legislator di tingkat pusat. Kalau orang desa, rakyat yang saya maksudkan, hanya akan berhadapan dengan rutinitas kerja yang selama ini mereka tekuni. Kalau yang petani, mereka berpikir bagaimana bercocok tanam, memupuk, merawat dan menunggu panen. Kalau sudah, panen, hasilnya dibawa pulang untuk memberi nafkah anak dan isteri. Jadi yang membuat rame itu kan hanya politisi saja. Sehingga dengan realitas politik saat ini, menurut saya rakyat tidak terlau berat memikirkan carut-marutnya politik di negeri ini. Tapi kalau ada hal yang menyentuh kebutuhan dasar mereka, rakyat akan bicara. Misalnya keputusan kenaikan BBM, atau turunnya harga gabah. Misalnya lagi, kenaikan Tarif Dasar Listrik. Kalau ini yang disentuh rakyat akan bergejolak. Tapi bagi sebagian petani yang memiliki lahan kebun yang bisa mencukupi ekonomi mereka tidak akan ada masalah.

Menurut Anda, apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah, sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi di tengah kompetisi yang demikian ketat ini dapat lebih baik?

Menurut saya, seperti Kota Palembang, perlu ada istilahnya penyangga kota. Maksudnya ada sejumlah pembangunan di sekitar Kota Palembang, yang dapat memberdayakan sumber daya manusia lokal. Selama ini kita lihat sangat banyak para pekerja harian lepas. Kalau mereka tidak ada pembangunan, yang saya sebut penyangga kota tadi, mereka akan kehilangan mata pencaharian. Ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan gejolak. Oleh sebab itu, pemerintah kota harus melakukan maksimalisasi pembangunan, baik Palembang, kabupaten kota dan Pemerintah Provinsi, memperluas jangkauan pembangunan di sejumlah daerah dan desa, dengan menggunakan tenaga lokal. Sebab ekonomi daerah itu sangat tergantung dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang saya katakan sebagai penyangga kota tadi.

Dalam kondisi seperti saat ini, menurut Anda prioritas pembangunan apa yang secepatnya dilakukan untuk rakyat?

Kalau bicara soal prioritas, semua menjadi penting.  Kita lihat dari kebutuhan dasar dulu. Misalnya pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, penerangan listrik di sejumlah daerah yang masih gelap. Sebab, sangat banyak usaha-usaha rakyat di berbagai pedesaan yang membutuhkan energi listrik. Misalnya penetasan ayam, sangat  membutuhkan listrik. Pabrik roti, bahkan ada juga misalnya usaha pempek yang membutuhkan energi listrik. Jadi masalah listrik ini, bisa mendorong tumbuhkembangnya perekonomian rakyat. Ini salah satunya saja. Masih banyak yang lainnya. Kalau itu saja bisa dimaksimalkan, dapat mendorong peningkatan kesejahtreraan rakyat. Sebab di Sumsel ini masih banyak rakyat yang miskin, hanya karena fasilitas yang belum terpenuhi, sehingga upaya pemberdayaan ekonominya menjadi terhambat. Ini menjadi tugas pokok dari Pemerintah Provinsi Sumsel

Kita punya motto, Provinsi Sumsel Lumbung Pangan dan Energi. Tapi kenyataannya masih banyak rakyat seperti anak ayam mati di lumbung. Komentar Anda?

Nah makanya, semua itu tergantung dari pemikiran dan konsep pemerintah bagaimana menjalankan program pembangunan yang dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab secara filosofi, APBD itu harus mendorong kesejahteraan rakyat. Setelah dipotong untuk gaji pegawai, idealnya 60 persen untuk pembangunan dan 40 persen untuk belanja. Sekarang ini masih sangat normatif, kadang 60 berbanding 40. Kadang-kadang 50 berbanding 50. Tapi kalau minimal saja bisa mewujudkan 60 persen untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel, saya kira sudah bagus. Jadi filosofi APBD untuk menyejehtarakan rakyat ini harus dipedomani oleh semua satuan kerja di jajaran pemerintah  Provinsi Sumsel dan kabupaten kota di Sumsel. Kemudian yang akan mengawasi pelaksanannya DPRD. Pertanyaannya, apakah benar kalau APBD selama ini memang 60 persen untuk pembangunan? Ukurannya bisa dilihat di masing-masing kepala daerah. Mampu tidak untuk melakukan itu? Termasuk dalam kancah demokrasi, mampu tidak dalam pilkada tidak membeli demokrasi? Disinilah perlunya niat ingsun (niat baik dari diri sendiri) pada setiap pemimpin untuk melakukan kebaikan bagi rakyat.  Semuanya harus bermula dari hati yang paling dalam dan jernih.

Menurut Anda bagaimana untuk memaksimalkan seperti yang Anda maksud?

Diperlukan political will dari semua pemimpin agar mampu mewujudkan APBD untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang dapat ikut serta melakukan kerja secara sinergis dengan pemerintah dan rakyat. Misalnya maksimalisasi peran koperasi, menurut saya sampai sekarang masih sangat relevan. Koperasi itu sebenarnya soko guru negara yang harus berperan aktif untuk membantu kejejatrenaan rakyat. Kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi rakyat, tentu harus dibreakdown dulu, konsep ekonomi rakyat yang bagaimana yang harus dilakukan. Bentuknya yang bagaimana? Itu yang harus diselesaikan lebh dulu. Disinilah perlu kerjasama. Swasta ikut berpatisipasi membantu pemasaran produksi petani, apakah sayuran, hasil perikanan, perkebunan seperti karet, sawit dan lainnya. Pemeirntah sendiri, menyediakan APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Tinggal bagaimana impelementasinya harus lebih maksimal.

Anda sebut kita memerlukan pemimpin yang miliki niat ingsun yang baik. Menurut Anda pemimpin yang bagaimana yang harus dipilih?

Yang dipilih ya harus pemimpin yang tahu persoalan rakyat, dan siap menyelesaikan persoalan rakyat. Pemimpin seperti itu yang kita sebut merakyat. Kita mencari tahu apa yang sedang menjadi problem di tingkat rakyat. Untuk mengetahui semua itu, para pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun para legislator ya harus mendatangi rakyat dari rumah ke rumah, tanpa menunggu menjelang pilkada. Itu yang saya lakukan selama ini. Saya datang ke beberapa desa, atau sejumlah rumah warga, bukan karena ingin dipilih. Jauh sebelum saya menjadi anggota dewan, saya memang sudah sering mendatangi mereka. Kalau ada undangan, ya kita datangi. Apalagi ada musibah, itu wajib datang. Ini saya lakukan kalau sedang tidak ada agenda rapat di dewan. Selain itu kita harus memiliki pemimpin yang punya visi bagaimana memberdayakan rakyat melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan. Dengan otonomi sekarang, sudah seharusnya pengembangan pembangunan bukan hanya terpusat di satu titik, tetapi dapat meluas di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel. Kenapa ini penting, karena ya itu tadi. Demokrasi ini rohnya rakyat, jadi tujuan membangun demokrasi untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah membeli demokrasi. Kalau dalam pilkada, rakyat sudah diberi uang, nanti selama lima tahun rakyat tidak mendapat apa-apa, karena sudah dibayar menjelang pilkada. Seperti saya katakan diawal tadi, demokrasi itu rohnya rakyat bukan uang. Jangan sampai yang menentukan pemimpin itu uang, Karena roh demokrasi itu rakyat, jadi ya harus rakyat yang menentukan siapa yang akan memimpin.

Menurut Anda, bagaimana agar rakyat juga cerdas memilih pemimpin?

Memang agak sulit. Apalagi sebagian rakyat sudah terbiasa dengan iklim demokrasi yang dibeli. Tetapi menurut saya, kalau berpijak dari filosofi Jerbasuki Mowobeo, semua perjuangan itu diperlukan pengorbanan, termasuk bagaimana kita mendidik rakyat agar tidak terkontaminasi dengan demokrasi yang dibeli. Memang kita menyadari biaya politik sangat tinggi. Tapi ini resiko dalam perjuangan politik, hafus korban waktu, pikiran, tenaga juga materi.

Konkretnya bagaimana?

Ini trik saya. Dalam kehidupan selalu kita kenal dengan istilah sosial, ekonomi dan budaya. Semua itu sudah ada di dalam setiap jiwa manusia. Saya dalam hal ini tidak menyentuh politik dulu. Itu saya simpan dulu. Nah, kita lihat bagaimana situasi dan kondisi ekonomi rakyat? Kemudian status sosialnya bagaimana? Dan apa budaya yang berkembang di tengah mereka.

Di negeri tercinta ini, kita punya Bhineka Tunggal Ika. Kalimat ini menggambarkan banyaknya aneka suku, agama dan ideologi. Sebab masing-masing suku dan agama tentu punya ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan itu merupakan potensi, untuk kemudian dijadikan satu sikap yang didasari dengan nasionalisme atau berwawasan kebangsaan berbasis religius dan budaya. Di Sumsel ini sangat banyak suku, agama dan budaya. Kita satukan mereka, tanpa melihat perbedaannya. Tokoh agama, atau disebut ulama, kemudian umaro, dalam hal ini pemerintah, bersatu dengan rakyat memadukan visi di tengah perbedaan tadi. Jadi kebhinekaan yang kita miliki harus dijadikan potensi untuk menabur kebaikan bagi rakyat. Kalau semua suku, agama dan budaya bisa berjalan secara seimbang, guyup dan rukun, dengan sendirinya, demokrasi yang dibeli, atau yang sering disebut politik uang itu secara perlahan akan berkurang. Setelah itu baru kita bicara politik. Kalau tidak ada keseimbangan kerja antara ulama, umaro dan rakyat, untuk membangun demokrasi yang bersih jalannya akan lamban. Oleh sebab itu, satu kesatuan di tengah perbedaan suku, agama dan mungkin juga ideologi kita satukan menjadi kekuatan untuk membangun negeri secara bersama-sama.**

 

SEKILAS TENTANG SLAMET

 

Anak Ideologis Bung Karno di Banyuasin

Slamet Sumosentono, bagi masyarakat Banyuasin, bukan orang baru. Sebab sejak tahun 1972, pria kelahiran Ponorogo 11 September 1950 ini sudah merantau dari Jawa Timur menuju Prajen Mariana Banyuasin I. Meski sempat mampir di beberapa perusahaan sebagai karyawan, namun pelajaran politiknya sudah dimulai sejak duduk di bangku SMP, yang ketika itu tergabung dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).  “Saya berkiprah di politik sejak saya SMP tahun 1965. Setiap kali ada demo, guru saya selalu bertanya pada murid-murid. Siapa yang berani ikut demo? Saya langsung angkat tangan,” kisahnya kepada METRONEWS, saat dijumpai di rumahnya di Plaju Palembang, pekan silam (22/2/2010).

Di balik kiprah politiknya, mantan praktisi politik PDI Perjuangan Kabupaten Banyuasin dan Musibanyuasin ini, ternyata menyimpan hobi berkesenian, terutama seni tradisi Reok Ponorogo, Wayang, Jathilan dan Kuda Lumping. “Kalau wayang hobi menonton. Kalau ndalang saya tidak. Tapi setiap kali ada pertunjukan wayang, saya Insya Allah nonton,” tutur pria yang mengaku sangat paham dengan ideologi Bung Karno.

Perjalanannya di politik Sumsel, suami dari Hj Maria Rohmina ini dimulai sejak tahun 1996 di PDI, yang kemudian menjadi PDI Perjuangan pasca peristiwa 27 Juli. Jika sekarang, ayah dari 3 anak dan kakek dari 4 cucu ini beralih ke Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Sumsel, tidak setuju kalau dikatakan sebagai kutu lompat. Sebab menurutnya, alat perjuangan bisa dimana saja, termasuk di PPRN. Memperjuangkan kesejehtaraan rakyat kecil, atau kata Bung Karno Kaum Marhaen, menurut mantan calon Bupati Banyuasin yang pernah berpasangan Nasrun Umar ini, dapat dilakukan dengan lembaga apapun. Baik partai maupun ormas, selagi ingin mengusung dan memperjuangkan Kaum Marhaen.

Mantan Ketua DPRD Banyuasin 2003-2009 ini, diusia yang sudah berkepala enam, namun minat belajarnya masih demikian tekun. Sebab, hingga kini pria yang mengaku sangat dekat dengan sejumlah wartawan ini masih tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang. Usia boleh terus beranjak, tetapi semangat Slamet untuk ikut merubah tatanan sistem yang menyejahterakan rakyat kian menggelora. Ini terbukti, dengan sikap optimisnya akan kemballi mencalonakn diri dalam Pilkada Banyuasin mendatang**

Sumber : Tabloid Politik METRONEWS Palembang 2010

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *