Politisi, Jangan Buat Rakyat Bingung

Wawancara dengan RA.Anita Noeringhati,SH,MH (Anggota DPRD Sumsel)

Sejumlah program di Provinsi Sumsel kini terus berjalan. Baik eksekutif maupun legislatif, ikut serta turun ke lapangan, melalui kunjungan kerja (Kunker). Hal ini dilakukan untuk melihat langsung sejauh mana realiasasi program tersebut–sekaligus mengevaluasi berbagai kekurangan, untuk agenda mendatang. R.A.Anita Noeringhati,SH,MH, salah satu Anggota DPRD Sumsel, banyak memberi catatan terhadap program di Bumi Sriwijaya ini. Berikut petikan wawancara Imron Supriyadidari METRONEWS, di ruang pribadinya, pekan silam.

—————————————

Setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, menurut Anda apa yang harus menjadi perhatian serius?

Sebenarnya banyak, ya. Hampir dikatakan semua menjadi penting. Tetapi dalam setiap program yang diagendakan, tentu ada skala prioritas.

RA Anita Noeringhati SH MH

RA Anita Noeringhati SH MH (Foto.Dok.Pribadi/RA.Anita)

Menurut Anda apa?

Masyarakat sangat tahu. Pemerintah Provinsi Sumsel sudah melakukan program pendidikan gratis. Tetapi fakta di lapangan, setelah kita berkunjung ke sejumlah daerah, banyak masyarakat yang ingin program ini bukan hanya gratis uang SPP tetapi juga kebutuhan sekolah lainnya, seperti buku dan seragam sekolah.

Menurut Anda, apakah dengan Anggaran  yang ada di Provinsi Sumsel, belum dapat memenuhi permintaan masyarakat itu?

Jadi begini, ya. Kita melihat ada upaya pemerintah pusat untuk meingkatkan mutu pendidikan. Itu terbukti dengan terbitnya udang-undang, yang jumlah anggarannya harus mencapai 20%. Oke. Itu bagus. Tetapi untuk saat ini, di Provinsi Sumsel, sedang proses untuk mewujdukan itu.

Menurut data yang Anda miliki, sudah berapa persen anggaran pendidikan di Sumsel yang sudah terealisasi?

Kalau itu yang Anda tanya, anggaran dari APBD Sumsel, sampai saat ini baru mencapai 17,8 persen. Ini untuk pendidikan. Tapi kalau ditambah dengan APBN, realiasasi anggaran pendidikan di Sumsel sudah mencapai 25 persen, bahkan lebih dari itu.

Menurut Anda, selain pendidikan gratis, apa yang harus menjadi prioritas di Provinsi Sumsel?

Saya pikir soal kesehatan, seperti berobat gratis perlu ada beberapa evaluasi. Satu hal penting lagi yang menyangkut kapasitas sejumlah Rumah Sakit di Daerah (RSUD), yang menurut saya sampai hari ini masih perlu ditingkatkan. Sebab dalam beberapa kasus, banyak rumah sakit di daerah belum dapat memberikan layanan maksimal bagi pasien. Belum lagi, di Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, juga belum bisa mengcover kebutuhan pasien. Maksud saya, pelayanan pasien yang memang menjadi skala prioritas harus segera ditangani dengan cepat. Sebab kalau bicara soal nyawa manusia, tidak bisa ditunda-tunda. Terlambat sedikit saja memberi layanan, akibatnya bisa fatal.

Menurut Anda apa yang harus dilakukan?

Melihat beberapa kenyataan di lapangan, perlu adanya peningkatan kapasitas di setiap rumah sakit daerah, termasuk di RSMH. Kita memang punya Rumah Sakit BARI, tetapi itu juga belum bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga semua itu memang perlu menjadi perhatian serius, sehingga upaya meingkatkan layanan masyarakat dalam bidangh kesehatan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat di Sumsel.

Soal Kesejahteraan Masyarakat Bagaimana?

Nah, ini juga satu hal lain yang juga perlu dievaluasi. Pemerintah pusat beberapa waktu lalu menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ada juga program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Tetapi faktanya, dengan program BLT banyaki yang kemudian minta mendapat bagian. Padahal yang saya lihat, banyak sekelompok masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima BLT dan juga raskin. Ini kan jadi merusak masyarakat. Coba kalau mas lihat, masak ada penerima BLT memakai kalung emas. Kan tidak wajar. Program ini menurut saya bukan mengentaskan kemiskinan, tetapi justeru banyak orang yang mengaku miskin.

Menurut Anda, Bagaimana pola yang tepat?

Perlu validasi data keluarga miskin. Pemerintah perlu mencari formulasi sekaligus membuat regulasi, yang tepat, dan melakukan koordinasi dengan sejumlah daerah, untuk mendata ulang siapa saja yang akan menjadi sasaran bantuan. Terhadap kriteria keluarga miskin juga harus diperjelas, supaya tidak salah sasaran. Kalau perlu, setiap rumah penerima raskin atau bantuan lain yang dikhususkan untuk keluarga miskin, diberi lebel, semacam stiker. Misalnya, di setiap rumah dipasang tulisan, kalau keluarga si A adalah penerima penerima bantuan raskin.

Kenapa Harus Begitu?

Ini untuk shok terapi bagi keluarga yang mengaku-aku miskin. Artinya dengan stiker itu diharapkan dapat menciptakan rasa malu, kalau mengaku keluarga miskin, padahal sebenarnya keluarga itu memiliki kemampuan lebih dibanding yang wajib penerima bantuan. Dengan pemasangan stiker ini targetnya efek moral, supaya tidak lagi ada yang dengan mudah mengaku-aku keluarga miskin. Kalau di rumahnya saja memiliki dua sepeda motor, apa tidak malu menerima bantuan raskin?

Menurut Anda, apa konsep bantuan yang lebih memberdayakan masyarakat?

Konsep pemberdayaan itu sangat penting. Tinggal konsep pemberdayaan yang bagaimana yang tepat di Sumsel. Sebab antara daerah satu dan lainnya kan berbeda potensinya. Masyarakat itu yang penting diberi kail, bukan ikan. Tujuannya, supaya masyarakat dapat berkreatifitas, dan memberdayakan potensi diri dan keluarganya.

Bantuan seperti apa yang Anda maksud?

Bantuan yang sifatnya tidak sesaat. Kalau BLT kan jelas sesaat. Hari itu diambil, beberapa hari sudah habis.  Jadi konsep pemberdayaannya, bisa dalam bentuk bantuan modal, alat produksi atau bantuan lain yang dapat memandirikan masyarakat. Dengan begitu, di masa mendatang masyarakat dapat memenuhi keluarganya dengan stabil. Tapi dalam hal ini tetap ada pembinaan, supaya tidak melneceng dari sasaran awal.

Apakah itu bisa terwujud?

Tidak ada yang tidak bisa, kalau kita mau melakukan untuk memulai. Apalagi  permintaan masyarakat itu tidak aneh-aneh. Mereka hanya ingin hidup tentram, sehat, mencari fakah dengan tenang. Dapat keamanan yang baik. Itu saja. Hanya kadang-kadang masyarakat sering dibuat bingung oleh sejumlah politisi dan pernyataan-pernyataan tokoh. Kalau semua bicara, lantas tokoh dan politisi mana yang akan didengar oleh masyarakat. Kalau itu terus yang dilakukan, ya jelas, masyarakat tambah binggung.

Seharusnya masyarakat jangan dibuat bingung dengan berbagai pernyataan di media. Cukup diajak bicara, diperhatikan, lakukan yang terbaik untuk mereka. Masyarakat, dengan kondisi sekarang, sering tidak lagi peduli siapa yang memimpin. Kalau menurut mereka baik dan peduli, mereka akan percayai. Kalau tidak, mereka akan apatis. Tapi karena kadang-kadang masyarakat berpikir pragmatis, jadinya pemimpin yang dipilih justeru sosok yang sebenarnya tidak mengetahui konsep pembangunan bagi masyarakat. Ya, ini terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang berpikir simple, hanya mengusung pemimpin yang memberi uang saat pilkada. Seharusnya tidak begitu. Sebab ini akan merusak demokrasi kita.

Menurut Anda, harus mulai dari mana agar masyarakat cerdas dalam konteks demokrasi?

Saya pikir, harus dimulai dari dalam keluarga. Sebab keluarga menjadi pangkal tolak bagaimana karakter generasi bangsa ini akan mulai dibentuk. Komunikasi dalam internal keluarga menjadi hal penting. Sebab dengan komunikasi, semua persoalalan dan pesan moral kepada anak dapat disampaikan. Disnilah tanggungjawab orang tua, sejak awal menjelaskan tentang demokrasi dari hal yang terkecil. Sebab pendidikan demokrasi bukan hanya dalam lingkup politik praktis di partai politik.

Dalam hubungan anak dan orang tua bisa dibangun iklim yang demokratis. Membuka ruang komunikasi yang baik, antar anggota keluarga juga bagian demokrasi. Selain itu di sekolah. Sosok guru, meski bukan penentu pembentukan karakter anak, tetapi peran sekolah juga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dulu ada pendidikan moral pancasila, (PMP). Tetapi sekarang berubah jadi PPkn. Saya pikir PMP lebih spesifik bicara moralitas ketimbang PPkn. Wawasan kebangsaan memang penting, tetapi wawasan kebangsaan yang tidak diiringi dengan nilai-nilai moral, akhirnya tidak maksimal dalam pembentukan karekter generasi kita.

Masyarakat sendiri bagaimana?

Ya, tentu masyarakat juga turut andil di dalam proses pendidikan moral. Masyarakat menjadi orang tua, setelah anak dididik di sekolah. Tanggungjawab masyarakat adalah bagaimana menjadi tauladan yang baik bagi generasi bangsa ini. Sehingga, tiga lembaga pendidikan; keluarga, sekolah dan masyarakat dapat berjalan secara seimbang demi terwujudnya generasi yang memiliki integrirtas dan siap menjadi pemimpin yang baik dalam memimpin bangsa di masa mendatang.**

Sumber : Tabloid MetroNEWS PALEMBANG edisi 2010




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *