MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI

Tarech Rasyid adalah Koordinator Program Sekolah Demokrasi Prabumulih                                                                                                    dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ida-Bajumi (UIBA).

Tarech Rasyid adalah Koordinator Program Sekolah Demokrasi Prabumulih dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ida-Bajumi (UIBA).

Oleh: Dr. Tarech Rasyid, M.Si 

Sekolah Demokrasi Prabumulih (SDP) telah membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Antikorupsi di Kota Prabumulih. Naskah Akademik ini bertolak dari Penelitian yang telah dilakukan oleh peserta SDP dengan judul “Pendidikan Antikorupsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di kota Prabumulih”.

Dalam Focus Group Duscussion (FGD) di Prabumulih, tanggal 24 Agustus 2015,  Anggota Dewan Kota Prabumulih, Nuryadi (PBB), Adi Susanto,  (PKB) dan Heriyanto (Nasdem) menyatakan siap menyambut baik gagasan Naskah Akademik sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Antikorupsi di Kota Prabumulih.

Gagasan dari peserta SDP, menurut Anggota DPRD Prabumulih, sangat bermanfaat membangun generasi muda Prabumulih dengan budaya baru, yakni: Budaya Antikorupsi. Bahkan, mereka berharap agar naskah akademik Raperda Pendidikan Antikorupsi segera diselesaikan dan disampaikan ke DPRD Prabumulih.

Di dalam kesempatan itu, Anggota Dewan sangat mendukung agar kota Prabumulih menjadi kota pelopor yang pertama di Sumsel, bahkan di Indonesia, yang memiliki Perda tentang Pendidikan Antikorupsi. Dari pendidikan antikorupsi ini diharapkan lahir generasi antikorupsi dari kota Prabumulih  yang kelak akan mengubah wajah Sumsel dengan budaya antikorupsi.

Jelas, menurut anggota DPRD Prabumulih, walikota pun akan mendukung gagasan peserta SDP. Dukungan ini merupakan cermin dari komitment elit politik kota Prabumulih dalam membangun demokrasi lokal yang bebas korupsi. Inilah budaya baru yang kita tumbuhkan, yakni: budaya antikorupsi.

Naskah Akademik Raperda tentang Pendidikan Antikorupsi yang sedang dirampungkan oleh Peserta Sekolah Demokrasi Prabumulih tersebut bertolak dari keprihatinan terhadap prilaku  masyarakat Indonesia: korupsi telah menjadi way of life dari bangsa Indonesia.

Karena korupsi menjadi way of life maka tidaklah mengherankan kalau Indonesia selalu berada dalam rangking negara terkorup. Hal ini terlihari dari Corruption Perseptions Index (CPI) 2014 yang dirilis Transparency International. Negara Indonesia (bersama Argentina dan Djibouti) berada dalam peringkat 107 dengan skor 34, naik dari tahun lalu, 32.

Sedangkan pada tahun lalu, tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 114 dari seluruhnya 174 negara. Meski negara Indonesia mengalami perubahan Corruption Perseptions Index (CPI). Namun, tetap saja negara kita berada dalam peringkat terkorup.

Sementara itu, Indonesia Corruption Wacth (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2014 di Indonesia terdapat 629 kasus korupsi yang melibatkan 1.328 pelaku korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 5, 29 triliyun.

Jika dilihat dari modus korupsinya, maka penggelapan menduduki rangking pertama (170 kasus), disusul mark-up (108 kasus), penyalahgunaan anggaran (107 kasus), laporan fiktif (76 kasus), penyalahgunaan wewenang (58 kasus), pemotongan anggaran (37 kasus), suap/gratifikasi (32 kasus), proyek fiktif (24 kasus), pungutan liar (9 kasus), anggaran ganda (6 kasus), pungli (9 kasus).

Dalam konteks daerah, korupsi juga merebak kemana-mana, termasuk di kota Prabumulih. Tidaklah mengagetkan bilamana FITRA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu anggaran, menempatkan kota Prabumulih sebagai kota kelima terkorup di Indonesia.

Di dalam survei ini, Prabumulih mencatat 6 kasus tindak pidana korupsi senilai Rp 2.097.710.000.  Sementara itu, kota Tebing Tinggi  merupakan kota yang menduduki peringkat Pertama terkorup di Indonesia, juga terdapat 6 kasus tindak pidana korupsi, tetapi nilai korupsinya sebesar Rp 4. 906.250.000.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL PAK TAREH copyPredikat kota Prabumulih sebagai kota kelima terkorup di Indonesia itu, tentu saja dapat sebagai  “Big Bang Decentralization” atau  “dentuman besar desentralisasi” meminjam istilah dari  World Bank Menurut World Bank, (2008; 10), Big Bang Decentralization a process wherein the central level of government announces decentralization, passes laws, and transfers responsibilities, authority, and/or staff to subnational, and/or local government in rapid succestion.

“Dentuman besar desentralisasi” itu mencerminkan bahwa proses transformasi  penyerahan kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah belum terjadi sebagaimana diharapkan, melainkan justru muncul kasus korupsi dan aktor korupsi yang baru di kota Prabumulih (lihat tabel 2).

TABEL PAK TAREH2 copy

Mencermati korupsi di kota Prabumulih di atas, terutama dari aktornya, tentu dapat digolongkan sebagai korupsi birokrasi.  Adapun aktornya adalah pejabat Kepala Seksi Pendidikan PAUD, Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Anggaran, dan Bendahara Sekretaris Daerah.

Sedangkan pelaku korupsi yang belum ditetapkan dapat diduga bahwa aktornya melibatkan birokrasi, kecuali yang terlibat dalam dugaan korupsi penerimaan anggaran bansos yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sekolah Demokrasi Prabumulih yang berjudul “Pendidikan Antikorupsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Kota Prabumulih “ (31 Agustus 2015). Dalam penelitian itu, eksekutif dan jajarannya dapat dimaknai sebagai birokrasi yang dipersepsikan berpotensi korupsi sebesar 26%, setelah lembaga legislatif dan jajarannya 31 % , menyusul lembaga Yudikatif dan jajarannya 22%.

Korupsi yang terjadi di kota Prabumulih, juga terjadi di daerah lainnnya di Indonesia. Realitas ini tidak luput dari politik desentralisasi yang kemudian melahirkan “dentuman besar desentralisasi” berupa korupsi diberbagai daerah yang dapat kita sebut sebagai “desentralisasi korupsi”.

Dalam konteks ini dapat dipahami pernyataan Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, yang mengatakan bahwa proyek politik desentralisasi berdampak positif dalam menyuburkan korupsi di daerah. Masalahnya adalah bagaimana memerangi “desentralisasi korupsi” tersebut. Sebab, bagaimanapun juga “desentralisasi korupsi” itu adalah bentuk “kejahatan kalkulatif”, yaitu tindakan korupsi yang cenderung terjadi bila keuntungannya besar dan resikonya kecil (Robert Klitgaard dkk, (2002:xx).

Dalam kaitan memerangi korupsi, barangkali, sangat tepat meminjam kalimat yang menjadi tema buku Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, yakni: “memerangi korupsi dengan cara yang benar dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, tidak hanya mewujudkan tata keuangan yang sehat tetapi juga menjalin hubungan antara warga masyarakat dan pemerintah daerah.”

Untuk memerangi korupsi atau melakukan pemberatasan korupsi tidak hanya dalam bentuk tindakan, melainkan harus pula diikuti pencegahan. Berkenaan dengan pencegahan korupsi ini, terutama melalui pendidikan antikorupsi, Sekolah Demokrasi Prabumulih (SDP) periode 2013-2015 telah mempelopori pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam modul Sekolah Demokrasi.

Meskipun, sebelumnya materi antikorupsi sudah diberikan kepada peserta didik Sekolah Demokrasi Banyuasin (SDB) dan Sekolah Demokrasi Ogan Ilir (SDOI), namun hanya materi lepas yang umumnya dilakukan pada pembelajaran outclass seperti  Diskusi Kampung, Dialog Publik, Talkshow Radio maupun Talkshow Televisi.

Tujuan pendidikan korupsi dalam proses pembelajaran demokrasi ini tidak lain memberikan kesadaran kepada peserta didik bahwa prilaku korupsi itu menciderai demokrasi. Selain itu, mendorong peserta didik dan alumni sekolah demokrasi yang memiliki pengetahuan antikorupsi untuk berpartisipasi meningkatkan mutu demokrasi dengan prilaku antikorupsi. Dengan perkataan lain, membangun demokrasi tanpa korupsi.

Menyadari bahwa pendidikan antikorupsi dapat memutus rantai korupsi, yang sekaligus  juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi, maka dirasakan perlu pendidikan korupsi memiliki payung hokum seperti Perda tentang Pendidikan Antikorupsi. Sebab, menurut hasil penelitian kami, belum ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur pendidikan antikorupsi secara sepesifik.

Dalam konteks inilah naskah akademik ini disusun dalam rangka membentuk raperda yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan antikorupsi secara massif, baik di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan nonformal dan informal. Yang pada gilirannya, diharapkan pada masa mendatang terbangunnya generasi  baru yang memiliki budaya baru (budaya antikorupsi), yakni: generasi antikorupsi.

Generasi antikorupsi ini tidak hanya dibangun melalui pendidikan formal yang dilaksanakan pemerintah, juga pendidikan nonformal dan informal yang merupakan arena atau ruang partisipasi masyarakat sipil dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Dalam konteks ini pula, kita berharap elit politik di kota Prabumulih dapat “bersatu” mewujudkan  Peraturan Daerah tentang Pendidikan Antikorupsi, sehingga kota Prabumulih dapat menjadi membangun budaya baru melalui pendidikan antikorupsi, yakni: budaya antikorupsi!

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *