Kita Perlu Network Kebaikan Yang Kuat

Yuswar Hidayatullah, S.IP, M.AP

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumsel

Perilaku wakil rakyat dan praktisi partai politik (parpol), dinilai sejumlah pihak tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, sikap apatis dan sinisme rakyat terhadap upaya membangun demokrasi yang baik di Sumsel, hingga kini masih menjadi problem krusial, yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Tujuannya, rakyat harus melek politik dan tidak terjebak pada praktik politik uang yang menyesatnya. Lantas bagaimana komentar salah satu praktisi politik di Sumsel? Berikut wawancara Imron Supriyadi, dengan Yuswar Hidayatullah,S.IP,M.AP, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumsel, pekan silam. Petikannya;

————————————————

Ada penilaian dari berbagai pihak, saat ini rakyat cenderung apatis terhadap realitas politik di Sumsel, sebagai akibat perilaku wakil rakyat dan pejabat yang tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat. Komentar Anda?

Menurut  saya, sikap apatis rakyat yang demikian itu, perlu disikapi secara positif. Dalam hal ini rakyat juga tidak bisa kita salahkan. Sebab, tidak dapat dipungkiri, dengan banyaknya pemimpin publik, termasuk wakil rakyat, baik nasional maupun daerah yang masuk dalam daftar koruptor, mengakibatkan pencitraan buruk terhadap lembaga publik, baik eksekutif maupun di legislatif.

Seharusnya, sikap apatis rakyat terhadap iklim politik sebagai akibat perilaku korup sebagian pejabat di negeri ini, dapat mendorong perbaikan perilaku para pemimpin dan wakil rakyat lainnya. Sehingga rakyat tidak merasa diciderai oleh para pengelola negara.

Dengan kritik dan hujatan rakyat itu, menjadi bukti kalau rakyat sebenarnya memiliki keinginan yang kuat, agar negara ini harus dikelola orang-orang baik, sehingga sistem demokrasi dalam pengelolalaan negara ini, bisa memenuhi harapan kita dan para founding father bangsa ini.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan rakyat demikian apatis terhadap proses demokrasi kita?

Kita melihat, sistem demokrasi sekarang, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, (pildasung),  rakyat  sudah menjadi pelaku demokrasi untuk ikut menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakilinya di parlemen. Artinya, rakyat sudah menjadi subjek dari proses demokrasi itu.

Tetapi ketika kemudian rakyat disakiti dengan sikap yang tidak merakyat dari sebagian para pejabat publik, termasuk sebagian wakil rakyat kita, kesan yang timbul, rakyat kembali menjadi obyek politik dari proses demokrasi.

Disinilah perlu adanya keteladanan yang baik dari para pemimpin dan wakil rakyat kita. Menurut saya, saat ini rakyat sudah kehilangan figur, kehilangan pemimpin yang bisa ditauladani, sehingga rakyat memilih bersikap pragmatis. Dalam soal pilkada misalnya, mereka hanya akan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sudah memberi uang pada mereka.

Toh, setelah mereka duduk di kursi parlemen dan jabatan publik, tidak juga ada perubahan. Ini logika pragmatis yang saat ini memang sedang menggejala di tingkat rakyat. Oleh sebab itu yang saya katakan tadi, kita perlu keteladanan, kesederhanaan  dan perbaikan perilaku, supaya rakyat melihat kalau para pemimpin dan wakil rakyat kita juga baik, sekaligus bisa dicontoh oleh rakyat, bukan malah sebaliknya.

Menurut Anda, Apakah mungkin itu bisa terjadi di masa mendatang?

Tidak  ada yang tidak mungkin, tergantung kesadaran dari masing-masing orang si pemilik jabatan itu. Dan hal yang lebih penting, perlu adanya evaluasi sistem demokrasi kita. Selama ini yang terjadi, sosok pemimpin dan wakil rakyat, muncul karena publikasi media, bukan berakar dari rakyat.

Seharusnya, para pengelola negara ini kemuncullannya bukan karena bombardir  ketokohan di publikasi media, tetapi harus muncul dan lahir dari akar rumput, yaitu dari rakyat. Jadi, rakyat yang melahirkan para pemimpin atau wakilnya, bukan karena membayar rakyat  untuk dipilih menjadi pejabat publik. Sebaliknya, publiklah yang memperjuangkan seseorang, untuk menjadi pemimpin mereka atas dasar karena rakyat memang menghendaki itu. Kalau pemimpin atau wakil rakyatnya datang memberi uang untuk minta dipilih, itu yang kemudian banyak disebut publik, sebagai politik uang. Itu jelas merusak.

Realitas sekarang bagaimana?

Kalau kita lihat sekarang, sebagian para pemimpin dan wakil rakyat kita, memaknai demokrasi–yang seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, malah berbalik menjadi alat untuk menaikkan posisi tawar dalam lobi dengan pihak ketiga, demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ini kan jadi rusak. Saya tidak katakan semua, tapi ada sebagian yang melakukan itu. Karena jabatan dan posisinya sebagai alat untuk lobi, ya produk yang muncul, lebih dekat dengan pasar. Kalau kalangan aktifis menyebut, kebijakan yang lahir dari lembaga parlemen dan eksekuitf  banyak berpihak pada kapitalis (pemodal), ketimbang pada rakyat.

Karena kepentingannya cenderung memihak pemodal, dengan sendirinya rakyat yang sudah memberikan kepercayaannya, justeru terlupakan. Ini yang menurut saya cara pandangnya perlu dirubah. Tentu harus ada political will, baik parlemen maupun pemerintah, termasuk di masing-masing para pemimpin dan wakil rakyat kita.

 

Belakangan, ada beberapa anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi, terutama di DPR. Kemudian rakyat dan sejumlah tokoh menilai semua anggota dewan korup?

Ini yang saya katakan, dalam satu lembaga memag idealnya harus salling menjaga, agar citra baik yang harus dikedepankan, bukan citra buruk. Tapi ya itulah konsekuensinya, kalau dalam lembaga parlemen ini ada yang buruk, atau misalnya terlibat korupsi. Rakyat langsung menjustifikasi, wakil rakyat kita semua korup. Padahal tidak semua.

Memang kita sadar, kalau dalam satu tandan pisang pasti ada yang busuk. Tinggal bagaimana caranya, kebusukan itu jangan sampai menular pada yang lain. Maka saya sekali-sekali dialog dengan beberapa tokoh, kemudian mereka mengatakan, yang penting jangan ikut terseret dalam keburukan. Kita cuekin aja. Kita yang masih punya niat baik, tetap konsisten memegang amanat rakyat.

Yang terpenting menurut saya, kita memerlukan jaringan atau network kebaikan yang kuat. Tujuannya, untuk mempersempit perilaku kebatilan (keburukan). Kalau ruang gerak keburukan itu kita persempit, lama-lama orang yang senang berbuat  buruk akan merasa malu. Makanya, kebaikan itu harus diperluas dan diperkuat supaya kebatilan dapat ditekan sekecil mungkin. Kita jangan membiarkan kebatllan yang terkoordinir merajalela. Tetapi kita perlu melakukan kebaikan yang terkoordinasi, diperluas dan diperkuat jaringannya,  untuk memperkecil peluang keburukan itu terjadi.

 

Menurut Anda, apakah mempersempit ruang gerak keburukan itu  dengan Undang-Undang. Undang-Undang Antikorupsi misalnya?

Itu juga satu hal yang kadang kita menjadi pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebab, misalkan saja di undang-undang antikorupsi. Menurut saya, selama ini yang terjadi, dengan adanya undang-undang, bukan membangkitkan semangat untuk memberantas korupsi di berbagai lembaga atau individu. Tetapi sebaliknya, malah cenderung mengajari korupsi yang legimate.

Maksudnya begini, penerapan undang-undang antikorupsi tetap berjalan, Tetapi fakta di lapangan, dengan undang-undang itu, membuka ruang korupsi yang sistematis. Misalnya dalam sebuah kasus, sebenarnya ada perilaku korupsi didalamnya. Tetapi semua prosedur administrasi dan laporan dilengkapi, sehingga waktu pemeriksaan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjerat hukum. Jadi setengahnya begini, udang-undang ini masih juga disiasati, dan dicari celahnya,  bagaimana untuk tetap bisa korup, tetapi korup yang prosedural, sehingga tidak terjerat hukum tadi.

 

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat jaringan kebaikan itu?

Kita harus mulai dari pendidikan, baik di sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk di parpol. Disinilah pentingnya pendidikan nilai-nilai agama sejak dini. Sebab, sekaliber orang yang memahami tentang kebangsaan, tetapi kalau tidak memiliki nilai-nilai agama, akan menjadi sesuatu yang kurang baik.

Agama maksud saya bukan agama dalam konteks ritual dan gugur kewajiban saja, tetapi nilai-nilai agama yang kemudian ter-ejawantahkan (mewujud) dalam perilaku keseharian, baik dia sebagai individu, sebagai mahluk sosial maupun dalam praktik politik. Kalau pesan-pesan agama sudah menjadi pijakan dasar dalam mengambil kebijakan politik misalnya, tentu pemikiran yang timbul bagaimana jabatan yang disandangnya untuk kebaikan bangsa. Terjadilah yang namanya transformasi intelektual dalam sikap politik, yang dilandasi oleh kesadaran spiritual.

 

Khusus di parpol, sistem atau model pendidikan bagaimana yang bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik?

Kita butuh orang baik. Parpol harus mampu membuka ruang itu. Sebaliknya, parpol jangan memberi ruang bagi orang yang tidak baik. Carilah orang yang baik. Tentu melalui seleksi. Parpol, punya  tanggungjawab besar terhadap kaderisasi generasi muda untuk menjadi pemimpin yang baik, berkualitas dan memiliki integritas. Tetapi soal pola, masing-masing parpol tentu memiliki cara yang berbeda-beda.

Tetapi secara umum, pendidikan politik kader menjadi di tubuh parpol menjadi hal penting. Sebab disinilah seorang kader akan mendapat pendidikan, bukan hanya moraliitas dalam konteks politik, tetapi juga perlu diisi juga dengan materi nilai-nilai spiritual. Sehingga ketika duduk sebagai pemimpin rakyat, tetap pada jalur yang benar, baik hubungannya dengan rakyat maupun dengan Tuhan.

 

Menurut Anda, apa yang akan dicapai dengan melakukan itu?

Sudah pasti akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki konsep yang jelas dan melakukan kebaikan untuk rakyat banyak. Kalau semua itu dilakukan dengan penuh tanggungjawab, kesejahteraan rakyat yang selama ini didengung-dengungkan bukan hanya akan menjadi slogan, tetapi bisa terwujud sebagaimana harapan.

Sejahtera yang saya maksud, bukan hanya sejahtera secara material, tetapi juga sejahtrera secara mental spiritual. Sebab kalau yang dikejar hanya kesejahteraan materi, jelas tidak akan ada habisnya. Baru selesai setelah yang bersangkutan masuk ke liang kubur. Dalam konteks politik, yang kita munculkan bukan bagaimana persaingan materi yang menyesatkan. Sebab ini yang telah membuat rakyat tidak cerdas. Politik uang yang Anda sebut diawal tadi, jelas meracuni rakyat dalam ikutserta mereka dalam proses politik untuk menciptakan demokrasi yang baik.

 

Menurut Anda, apakah politik uang bisa ditekan, supaya rakyat juga menjadi cerdas secara politik?

Insya Allah, meski perlu waktu. Saya pikir kalau rakyat sudah sejahtera lahir dan batin, semua bisa terwujud, termasuk menghindari politik uang. Meskipun tidak habis, tetapi paling tidak bisa berkurang. Masalahnya sekarang, rakyat  belum merasa sejahtera, sehingga saat jelang pilkada selalu menjadi sasaran bagi para calon pemimpin untuk menabur uang minta dipilih.

Demikian juga dalam pemilihan umum (pemilu), para caleg tidak segan-segan menabur  uang agar yang bersangkutan dipilih rakyat. Tapi kalau rakyat sudah sejahtera, tidak peduli apakah caleg itu memberi uang atau tidak, mereka tetap akan menyalurkan hak politiknya sesuai dengan pilihan  hati nuraninya. **

 

SEKILAS TENTANG YUSWAR

 Pendidikan Kader, Siapkan Pemimpin Bangsa

Karir politik seorang Yuswar Hidayatullah,S.IP,M.AP, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Sumsel, dilatari oleh sejumlah kegiatan organisasi di kampusnya ; Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Meski Strata S.1 dan S.2-nya diselesaikan diluar kampus UI, namun jiwa aktifis yang telah melekat dalam tubuhnya tidak hilang begitu saja.

Adalah lembaga Bina Ilmi, yang kini sudah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang cukup bersaing, merupakan salah satu institusi yang pernah digagas dengan ‘berdarah-darah’ sejak tahun 90-an hingga sekarang. “Memang semua tujuan, kalau kita tidak serius dalam berjuang, tidak akan teruwujud. Yang penting serius, fokus dan bismilllah,” kata ayah dari delapan anak ini, saat dijumpai di ruang kerjanya,  pekan silam.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel ini menuturkan, dalam menjalani hidup tampil biasa saja. Menurutnya,  kesederhanaan dan kebersahajaan menjadi bagian stayle hidup yang saat ini ia jalani. “Jadi wakil rakyat, bukan untuk bermewah-mewah, tampil biasa saja. Karena dengan kesederhaan ini, sekaligus menjadi tauladan bagi rakyat dan keluarga,” katanya.

Pria yang kini duduk sebagai ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel ini, memilih parpol sebagai lembaga yang digelutinya, karena parpol merupakan lembaga yang paling konstitusional dan diakui undang-undang. “Kita dulu saat masih di dunia aktifis, ikut juga melakukan pembinaan kader di sejumlah lembaga, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Tetapi lembaga diluar partai tidak mendapat bisa seperti partai. Setelah melalui proses, menurut saya parpol menjadi lembaga resmi yang legitimate sebagai alat perjuangan dalam melakukan perubahan,” tegasnya.

Perjuangan yang dimaksud, bukan hanya untuk duduk di kursi parlemen, tetapi di parpol sangat banyak peluang untuk berbuat baik untuk bangsa ini. “Seperti pendidikan kader yang kami lakukan saat ini, secara intensif, guna mewujudkan kader-kader bangsa yang baik untuk menjadi pemimpin masa depan,” tambahnya.**

 SUMBER : TABLOID METRONEWS PALEMBANG EDISI 7/2/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *