Produk IMB Empat Lawang Dipertanyakan ?

EMPAT LAWANG, KS – Diajukannya kembali rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan oleh pemerintah eksekutif Empat Lawang, memunculkan pertanyaan terkait produk IMB telah dikeluarkan. Sebab, jika diterbitkan peraturan daerah (Perda) baru, berarti IMB yang sudah diterbitkan selama ini gugur demi hukum.

Demikian disampaikan Banleg DPRD Empat Lawang, Mulyono saat intruksi disela paripurna penyampaian eksekutif nota keuangan atas RKUPA dan RPPAS Perubahan 2015 serta tiga Raperda, kemarin (27/7). “Perda IMB dan izin gangguan kan sudah ada, bahkan sudah banyak produk dikeluarkan selama ini. Kalau diajukan perda baru, otomatis IMB sudah diterbitkan gugur karena tidak ada landasan hukum,” jelas Mulyono.

Terkait ini, imbuh Mulyono, DPRD meminta pihak eksekutif pemkab Empat Lawang menjelaskan kembali, raperda dimaksud baru atau sekedar refisi perda sebelumnya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih perda, akan merugikan masyarakat Empat Lawang. “Ini saya juga baru dapat drafnya pagi ini sebelum paripurna, harusnya sudah ada pembahasan di banleg terlebih dahulu,” cetusnya.

Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto menjelaskan, pengajuan raperda IMB dan izin gangguan, karena sebelumnya masih berada didalam perda retribusi. Nah, ini diajukan raperdanya agar dikeluarkan menjadi satu perda IMB dan izin gangguan berdiri sendiri.

Mengenai pembahasan, semua tergantung nanti pandangan fraksi di DPRD. Jika memang disetujui bisa dijadikan perda tersendiri, namun kalau nanti tidak disetujui maka akan tetap didalam perda retribusi. “Tidak menjadi masalah, raperda diajukan agar produk hukumnya nanti berdiri sendiri,” jelas David.

Sebelumnya, wakil bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah menyampaikan, pengajuan eksekutif tiga raperda yaitu raperda IMB, izin gangguan dan raperda perizinan, pada paripurna DPRD penyampaian eksekutif tentang nota keuangan atas RKUPA dan RPPAS Perubahan tahun anggaran 2015 dan tiga Raperda.

Tujuannya kata Syahril, adanya ketertiban administrasi perizinan dan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Empat Lawang. Selain itu, adanya kepastian hukum, terciptanya ketertiban umum dan adanya pedoman hukum pelayanan perizinan. “Tercapainya SOP perizinan dan tertib administrasi perizinan di Empat Lawang,” kata Syahril.

Secara terpisah, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Empat Lawang, M Mursadi mengakui, selama ini penerbitan IMB di Empat Lawang masih mengacu pada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), sementara besaran pembiayaan mengacu pada perda retribusi. Namun kata Mursadi, secara legal standing tidak menjadi masalah, karena produk IMB dikeluarkan sudah sesuai ketentuan.

“Kami ajukan raperda IMB dan izin gangguan ini, agar perdanya nanti berdiri sendiri. Tentunya, mengacu pada SOP dan tetap memaksimalkan pelayanan perizinan di Empat Lawang,” tukasnya.

Teks : Saukani

Editor : Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *