Sebiduk Semare Kolaps, Walikota : Kemenkeu Tak Tanggungjawab

LUBUKLINGGAU, KS -Pasca kebijakan Pemerintah pusat yang memotong Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) untuk daerah penghasil Migas sebesar 22 persen, membuat sejumlah pembangunan di Kota Lubuklinggau dibatalkan, bahkan banyaknya dana yang dipangkas dipastikan menjadikan kota berslogan sebiduk semare ini mengalami kolaps.

Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan DBH tersebut dampaknya sangat terasa bagi Kota Lubuklinggau yang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan. Apalagi diperparah, kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Lubuklinggau baru saja menggelar beberapa kegiatan yang diakuinya menghabiskan banyak dana.

“Kita ini baru saja menggelar Porprov, jadi sangat terasa dampaknya. Jadi, kita  terpaksa mencari jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan, sekalipun dengan dana yang terbatas. Pemkot saja diketahui harus mengirit sebesar 143 Milyar setelah menggelar Porprov akibat kebijakan tersebut. Termasuk, beberapa tender juga mesti kita batalkan agar kondisi Kota Lubuklinggau tidak bertambah lumpuh,” tegas Nanan, sapaan akrabnya.

Diakui Nanan, kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pemotongan DBH tersebut, menjadi penyebab sejumlah daerah, termasuk Lubuklinggau akhirnya kelabakan, untuk menyusun kembali anggaran yang telah ditetapkan.

“Saya akui menteri keuangan memang tidak bertanggung jawab, sebab mereka hanya bisa membuat kebijakan saja. Namun, tidak memberikan solusi atas dampak kebijakan yang mereka buat,” tegasnya.

Nanan menjelaskan bahwa dirinya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, supaya bisa meminjamkan dana talangan, agar sejumlah pembangunan yang semestinya tetap harus berjalan bisa terus dilanjutkan.

“Kebijakan ini dampak dari harga minyak dunia yang terus menurun. Tapi, seharusnya kan mereka jangan memotong daerah penghasil migas saja, semua daerah harus dipotong. Setahu saya kebijakan ini hanya berlaku di wilayah Kalimantan dan Sumatera,” bebernya.

Nanan pun menyayangkan sikap kementerian keuangan yang menyuruh dirinya meminta bantuan dana dari tiap departemen terkait, untuk memberikan dana talangan tersebut. Diakui Nanan, seharusnya Kemenkeu memberikan pinjaman kepada daerah setelah mengeluarkan kebijakan yang dianggapnya sangat tidak masuk akal.

“Ini malah kita disuruh minta-minta ke departemen. Misal, pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, disuruhnya kita minta ke Kemen-PU, ini kan tidak bijak. Iya kalau mereka mau berikan bantuan, kalau tidak bagaimana?,” keluh Nanan.

Hingga saat ini, diakui Nanan bahwa Kota Lubuklinggau mengalami pemotongan sebesar 63 persen akibat kebijakan ini, dengan rincian 173 Milyar dari dana Migas dan 28 Milyar dari Dana Alokasi Umum.

“Contoh pembangunan yang terkendala, seperti gedung DPRD yang masih membutuhkan dana sekitar 50 Milyar. Akibatnya, kita mesti memutar otak untuk melakukan pergeseran anggaran. Bahkan bantuan provinsi saja saat ini ikut-ikutan berkurang,” ungkapnya.

Mirisnya, keluhan Nanan atas kebijakan ini pun semakin lengkap, mengingat sektor keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipastikan tidak akan bisa menutupi segala kekurangan.

“PAD kita ini kan tidak signifikan untuk menutupi itu semua. Harusnya Kemenkeu lebih bijak dengan mempertimbangkan Kota Lubuklinggau yang selama ini mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan,” tutupnya.

Teks: Sri Prades

Editor: Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *