Beranikah Mendagri Memakzulkan Harnojoyo

PALEMBANG, KS – Ketua Badan Kehormatan (BK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Antoni Yuzar menegaskan, Plt Walikota Palembang Harnojoyo tidak akan bisa dilantik menjadi Walikota defenitif, dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah (van gawijsde) terhadap Narapidana (eks Walikota) Romi Herton (RH).

Politisi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tersebut hanya, menguatkan atau menjadikan kasus Pilkada Kota Palembang terang benderang bahwa, terpidana Akil Muchtar menerima suap atau kasus Palembang.

“Selain itu, hal itu erat kaitannnya dengan Surat Keputusan (SK) DPRD Palembang Nomor 6 Tahun 2014, tentang pemakzulan/impichmen terhadap RH dan Harnojoyo yang sah menurut  hukum sebagaimana dimaksud dalam SK Mahkamah Agung (MA) RI No.4P/KHS/2014. Tentang pemakzulan/impichmen terhadap RH dan Harnojoyo,”katanya, Minggu (12/7).

Pria yang duduk di DPRD Palembang dua periode ini menyebutkan, berdadarkan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 (c), bahwa keputusan MA RI bersifat final. Dalam pasal selanjutnya yakni pasal 80 ayat 1 (f), bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) wajib memberhentikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, paling lambat 30 hari setelah putusan diterima.

“Sebenarnya tenggang waktu eksekusi putusan MA telah terlampaui sejak lama, mungkin Mendagri menunggu putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Yang menjadi pertanyaan masyarakat Palembang, saat ini adalah, akankah Mendagri segera  mengeksekusi keputusan MA RI No.4P/KHS/2014. Tentang pemakzulan/impichmen terhadap RH dan Harnojoyo,?,”katanya.

Antoni menambahkan, secara hukum, tidak ada alasan Mendagri untuk tidak mencopot RH dan Harnojoyo, dengan ingkrah nya kasus suap yang dilakukan oleh RH terhadap Akil Muchtar, untuk memenangkan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selain SK MA RI No 4P, SK DPRD Palembang No 06. Pemakzulan juga sudah tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 80 ayat 2 dan 3. Kita tunggu saja keputusan Mendagri sampai waktu 2 pekan kedepan,”tambahnya.

Kita ketahui sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan, setelah status hukum Romi Herton-Masyito memiliki kekuatan hukum tetap, Kemendagri segera memproses SK pemberhentian Romi dan mengurus SK pengangkatan Harnojoyo sebagai Walikota defenitif.

“Terkait dugaan Harnojoyo satu paket dengan Romi, tidak masalah, karena Harnojoyo tidak terlibat kasus itu,”tutupnya.

Teks : Trie Putra

Editor : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *